Bank Diminta Batasi Investasi Surat Berharga - KONTRIBUSI PERBANKAN TERHADAP PDB RENDAH

NERACA

Jakarta – Di tengah rendahnya rasio penyaluran kredit perbankan terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia yang hanya 29%, kalangan akademisi dan pengamat meminta perbankan supaya membatasi aktivitas investasi pada surat berharga (SBI/SUN) agar fungsi intermediasi dapat berjalan normal pada tahun depan.

Rendahnya kontribusi perbankan terhadap PDB tersebut, menurut Gubernur BI Darmin Nasution, akan menyulitkan Indonesia menghadapi risiko kerentanan pemulihan ekonomi global. “Ini mengingat kompleksitas yang dihadapi Eropa dari jeratan utang, dapat cukup berpengaruh terhadap ekonomi global,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Karena itu, menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional akan bergantung pada efektivitas daya serap sumber pertumbuhan domestik. Terkait hal ini, kemampuan untuk menjaga momentum pertumbuhan akan terbatas, jika fungsi intermediasi perbankan dan penyerapan belanja fiskal berjalan secara sub-optimal.

”Fungsi intermediasi perbankan harusnya menjembatani sektor moneter dan sektor riil. Tapi kenyataannya fungsi intermediasi ini masih lemah,” ujar ekonom FEUI Aris Yunanto kepada Neraca, Selasa (20/12).

Sebagai perbandingan, data Bank Dunia memperlihatkan rasio penyaluran kredit perbankan terhadap PDB di Malaysia cukup besar yaitu 114%, Thailand (117%) dan China (131%). Fakta ini menggambarkan demikian strategisnya perbankan di ketiga negara tersebut dalam menentukan mesin perekonomian mereka.

Jadi, menurut Aris, perbankan Indonesia harus didorong agar punya kekuatan di tengah liberalisasi perbankan. Di sisi transaksi kredit perbankan lokal harus memimpin. Kalau transaksi kredit dikuasai asing, maka kontribusi perbankan nasional pada PDB terus akan rendah. Penyerapan kredit ke sektor riil belum maksimal karena perbankan kita masih belum bermain risiko.

”Pembatasan investasi jangka panjang memang perlu dilakukan,” ujarnya. Dia mengakui BI sudah memberikan aturan mengenai aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Tapi penerapan ATMR tidak maksimal. Jadi memang harus dibatasi aktivitas perbankan membeli produk yang tidak risiko seperti SBI, SUN, Sukuk, katanya.

Kepala Riset Recapital Securities Pardomuan Sihombing juga mengakui suku bunga perbankan nasional saat ini dinilai tidak realistis. Pasalnya, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 47%. Seharusnya, perbankan bisa menyumbang lebih besar untuk penyaluran kredit di sektor riil.

Menanggapi hal tersebut pengamat ekonomi makro Pardomuan Sihombing mengatakan, lebih tepatnya bukan minim kontribusi melainkan belum optimal. Alasannya karena cost of fund relatif masih tinggi, berbeda dengan Singapura dan Malaysia, yang dibawah 6%.

“Ini karena kebijakan bank sentral (BI). Kemudian, loan to deposit ratio (LDR) masih rendah sehingga dana yang seharusnya disalurkan dalam bentuk kredit untuk sektor riil masih tersimpan,” ungkap Pardomuan pekan ini. Tahun depan, menurut kepala riset Recapital Securities ini menjelaskan, BI Rate harus harus diturunkan lagi menjadi lima persen, pasalnya, inflasi masih terjaga di level 4,4%.

Menurut Sri Adiningsih, dampak dari penurunan BI Rate diikuti dengan penurunan semua suku bunga kredit perbankan sehingga berdampak signifikan pada perekonomian. "Kalau penurunan BI Rate ini mendorong turunnya suku bunga kredit perbankan, saya kira bisa mendorong investasi dan menggerakkan sektor riil. Akan tetapi kalau tidak dibarengi dengan turunnya suku bunga kredit perbankan, dampaknya bagi sektor rill kecil."ungkapnya.

Lebih jauh lagi Adiningsih memaparkan, penurunan BI Rate yang dibarengi suku bunga kredit diharapkan mendorong investasi agar laju pertumbuhan ekonomi bisa sesuai dengan target.

"Tumbuhnya sektor riil bisa menghindarkan Indonesia dari dampak krisis global. Ketidakpastian ekonomi global memengaruhi pelaku usaha di Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha cenderung wait and see dalam berinvestasi," tegas dia.mohar/iwan/munib/ardi

Related posts