Jakarta - Penggunaan anggaran negara dinilai belum tepat sasaran dan banyak penyimpangan-penyimpangan. Karena itu semua pihak diminta melakukan evaluasi guna perbaikan anggaran. "Mari kita melakukan evaluasi sekaligus tekad rencana aksi di tahun mendatang melakukan perbaikan-perbaikan atas penggunaan anggaran yang belum tepat," kata Presiden SBY di Jakarta, kemarin.

NERACA

Namun Kepala Negara mempercayakan soal pembenahan anggaran ini kepada lembaga yang berwenang menanganinya, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran.

Dikatakan SBY, dana APBN tersebut merupakan sebuah tanggung jawab agar sasaran pembangunan dapat dicapai secara keseluruhan. "Hari yang baik dipenghujung 2011, Kinerja bersama kita dengan tujuan yang baik, kita perbaiki yang belum baik mari kita perbaiki sama-sama," tuturnya

Lebih jauh kata Presiden, jumlah anggaran belanja pemerintah pada 2012 sebesar Rp 1.435,4 triliun atau naik 8,7% dari anggaran di 2011. "Pejabat publik mengemban tugas mengunakan anggaran negara dengan penuh tanggung jawab agar sasaran pembangunan dapat dicapai," ungkapnya

Terkait pernyataan presiden, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi  meminta agar presiden serius menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran. “Mestinya presiden harus menindaklanjuti melalui penegakan hukum karena sudah jelas bahwa ada audit dari BPK yang menjadi dasar bukti dalam penyelidikan,” katanya kemarin.

Dia mengatakan, penyimpangan anggaran itu sudah dimulai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dari situ bisa terlihat, mana yang tak mengakomodasikan keiginan masyarakat dan mana yang tidak. “Karena diduga ada permainan dengan pengusaha terkait persetujuan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga akan menimbulkan praktek-praktek korupsi,” tambahnya.

Menurut Uchok, harusnya DIPA sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian harus dipublikasikan ke publik secara transparan. Yang jelas banyak usulan dari masyarakat yang sengaja dibuang dalam rapat eksekutif karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini yang membuat pelaksanaan anggaran tidat tepat sasaran, tidak sesuai dengan keiginan masyarakat Indonesia.”DPR hanya menerima draft anggaran saja dan tidak mengaspirasikan keinginan rakyat, seharusnya DPR harus mengambil tindakan dengan mengikuti kebutuhan atau keiginan rakyat Indonesia,” kata Ucok.

Peneliti ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho meminta agar sejumlah kementerian dan lembaga merespon keluhan presiden terkati terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

Agus mengakui proses pengelolaan APBN masih terjadi penyimpangan secara administratif. Karena itu, dalam pengelolaan anggaran secara administratif  tersebut  harus diperhatikan transparansi penyerapannya. “Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi itu, penggunaan anggaran harus sesuai dengan tujuannya,” katanya kepada Neraca, Selasa (20/12).

Menurut dia, temuan penyimpangan dari hasil audit BPK/BPKP bisa menjadi sinyal dalam  melacak penyimpangan administrative anggaran tersebut. Karena itu harus dihindari penyerapan anggaran yang dikebut menjelang akhir tahun. Seharusnya ini tak perlu terjadi kalau penggunaan anggaran itu tertib administratif dan tepat waktu. “Jangan menggunakan sistem kebut sebulan (SKS), sehingga dikhawatirkan akan terjadi  penyimpangan dalam efektivitas penggunaan anggaran,” katanya.

Dikatakan Agus, mestinya kalau DIPA sudah turun Desember, seharusnya akhir Januari bisa dilakukan proses tender dan anggaran itu sudah dapat dipergunakan sehingga pada bulan Februari-Maret sudah terserap 20%. “Kalau hingga pada pertengahan tahun bisa terserap 50% lagi, berarti akan mencapai 70%. Jadi untuk mencapai prosentase 30% lagi akan lebih mudah,”tandasnya

Ekonom Econit, Hendri Saparini mengecam keras sistem keuangan negara yang dinilainya “amburadul”. Karena itu perlu ada pembenahan sistem keuangan secara total mulai perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan. “Padahal pemerintah sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, seharusnya itu dijadikan pegangan dalam penyusunan anggaran negara,” ungkapnya.

Menurut Hendri, sebenarnya perencanaan sistem anggaran tidak selesai pada pembahasan alokasi anggaran saja. Namun juga harus jelas hasil (output) dari alokasi anggaran negara. Masalahnya hal tersebut sering dikesampingkan.

Yang jelas, kata Hendri lagi, peran APBN tahun depan semakin penting sebagai stimulus penggerak laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Pemerintah harus mendorong belanja modal agar menjadi stimulus yang besar bagi sistem ekonomi nasional.

Di tempat terpisah, guru besar administrasi negara Fisip UGM Prof. Dr. Sofian Effendi dalam acara diskusi yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuturkan, banyak masalah terkait birokrasi yang harus segera dibenahi di daerah.

Dia mencontohkan masalah yang terjadi di daerah, di antaranya tentang penggantian pejabat daerah yang terlalu sering tanpa alasan yang jelas sehingga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Ini jelas merusak birokrasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar reformasi birokrasi dapat berjalan, maka dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari para pemimpin dan pembuat kebijakan. Tanpa komitmen tersebut, maka reformasi tidak akan berjalan maksimal.

"Faktor penentu dari reformasi birokrasi itu adalah pemimpinnya. Reformasi birokrasi bisa berhasil kalau pemimpinnya memiliki komitmen politik yang sangat kuat," ujarnya.

Audit Investigasi

Sementara itu, jurubicara Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengungkapkan untuk menekan dan meminimalisir penyimpangan anggaran, maka Kemenkeu menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil kerja sama itu berhasil mengungkap 86 laporan transaksi mencurigakan. Audit investigasi terhadap 33 laporan membuktikan terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Tindak lanjutnya berupa pengenaan hukuman disiplin. "Dalam kaitan ini, 7 PNS elah diberhentikan dengan tidak hormat dan bahkan dilakukan proses hukum," ungkapnya

Sebanyak sembilan laporan telah dimintakan persetujuan PPATK untuk diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, setelah dilakukan pulbaket ternyata pegawai bersangkutan tidak lagi menjadi PegawaiKemenkeu. "Saat ini masih terdapat tiga permintaan persetujuan yang belum direspon PPATK," jelas Yudi.

Sedangkan sejumlah 27 laporan masih dilakukan pendalaman informasi mengenai kemungkinan penyalahgunaan wewenang pegawai yang bersangkutan dan sejumlah enam laporan, ternyata tidak material dan tidak bermasalah. "Terdapat tiga laporan yang bukan atau tidak terkait dengan Pegawai Kemenkeu," tambahnya. agus/mohar/cahyo