NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong model pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non-anggaran pemerintah harus terus digiatkan. "Negara-negara lain, seperti Kanada, Malaysia, tetangga dekat kita, lebih dulu menggunakan dan mengalokasikan dana-dana pensiun dan dana-dana kelolaan jangka panjang untuk masuk bidang infrastruktur," kata Presiden dalam sambutannya acara "financial close" pembiayaan proyek investasi non-anggaran pemerintah (PINA) di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/2).

Menurut Jokowi, Indonesia tidak boleh tertinggal karena di era persaingan atau kompetisi global yang perubahan sangat radikal, harus berani melakukan terobosan di luar kebiasaan sebelumnya. "Kita harus berani mendobrak pakem, melakukan terobosan, kalau tidak ditinggal kita," ucap Presiden, menegaskan. Jokowi juga berharap model pembiayaan di luar anggaran pemerintah, ke depannya dapat diperluas, bukan hanya untuk jalan tol, tetapi juga ke berbagai sektor yang lainnya, seperti pelabuhan, bandara, energi, pembangkit listrik, kilang minyak dan untuk lain-lainnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyambut baik "financial closing Waskita Toll Road" sebagai proyek PINA pertama. "Saya berharap ini jadi awal yang baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di Waskita Tol senilai Rp70 triliun," ujarnya. Presiden menegaskan bahwa dalam lima tahun pemerintahannya ingin konsentrasi dan fokus kepada pembangunan infrastruktur. "Kenapa kita lakukan ini, karena memang pembangunan infrastruktur kita kalah jauh dengan negara-negara lain, sehingga daya saing kita, kompetisifitas kita kalah," jelasnya.

Presiden menyampaikan hal ini berulang-ulang untuk fokus di instruktur karena dirinya meyakini akan menumbuhkan investasi dan juga pemerataan. "Karena setiap pembangunan itu pasti ada rekruitmen tenaga kerja. karena setiap pembangunan infrastruktur itu pasti juga akan menumbuhkan pendukung-pendukung dalam rangka infrastruktur itu jadi,' tuturnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada setiap kementerian dan lembaga terkait, untuk terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan. "Skim-skim PINA dan KPBU (kerjasama pemerintah badan usaha) ini saya akan saya ikuti terus, saya pantau, apa hambatannya, apa baiknya akan terus kita perbaiki," kata Presiden.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menyambut baik program PINA yang dapat memperkaya skema investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. "PINA memperkaya skema investasi, dan saat ini kondisi kami sangat membutuhkan skema pembiayaan," kata Anggota BPJT, Kuncahyo.

Skema PINA ini melengkapi skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah yang berkomitmen menyediakan layanan pro-rakyat dan memegang kendali tarif. Sejak jalan tol pertama beroperasi di Indonesia pada 1978 hingga 2014, BPJT mengatur sepanjang 850 kilometer jalan tol. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah memberi target kepada BPJT membangun 1.060 kilometer jalan tol hingga 2018.

Kuncahyo sendiri mengatakan pihaknya sudah meneken pembangunan jalan tol sepanjang 1.850 kilometer, yang di dalamnya juga termasuk ruas-ruas jalan tol tercantum dalam proyek strategis nasional (PSN). Dia mengungkapkan target PINA masih untuk menjangkau kewajiban 1.060 kilometer, karena kalau 1.850 kilometer return investasinya marginal. Kuncahyo berharap PINA mampu menggeser ke marginal. "Tol Trans Sumatera semuanya marginal," ucap dia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun, di mana lima diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.