Cegah Inflasi Liar

Pentingnya komitmen pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Menyimak laporan BPS terbaru, bahwa inflasi Januari 2017 tercatat 0,92% ternyata merupakan inflasi tertinggi dari tiga tahun sebelumnya di bulan yang sama. Ini menunjukkan tren inflasi mulai meningkat, yang disebabkan oleh pengaruh dari harga bahan makanan, cabe rawit, kenaikan sewa rumah, harga rokok, kesehatan, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Jelas, kelompok pengeluaran yang mendongkrak angka inflasi paling dominan adalah biaya sewa rumah sekitar 0,04%, diikuti tarif listrik 0,02%. Sementara tingkat inflasi untuk tahun kalender Januari hingga September 2016 tercatat 2,59%.  Dalam memantau perkembangan inflasi tersebut, BPS melakukan observasi terhadap 82 kota. Hasil observasi menunjukkan sebanyak 78 kota mengalami inflasi dan 4 kota terjadi deflasi.

Penyebab meningkatnya inflasi Januari, juga oleh faktor harga yang ditetapkan pemerintah (administered price) seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya pembuatan surat kendaraan bermotor dan kenaikan harga BBM, yang setidaknya berpengaruh kepada komponen harga bahan pokok lainnya.

Sedangkan indeks harga konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.

BPS mencatat inflasi tertinggi terjadi di Sibolga yang mencapai 1,85%. Sebaliknya, di Purwokerto dan Banyuwangi mengalami inflasi terendah sekitar 0,02%. Adapun deflasi tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa yakni di Pontianak, Kalimantan Barat sekitar 1,06%. Kelompok pengeluaran yang menyumbangkan deflasi adalah harga beras dan harga telur ayam. Dan, secara umum harga bahan makanan mengalami deflasi sekitar 0,07%.

Meski BPS optimistis dalam dua bulan terakhir tahun ini angka inflasi dapat terkendali sehingga target inflasi 4% yang dipatok pemerintah sepanjang tahun ini bisa terealisasi. Apalagi sejumlah kebijakan baru pemerintah siap diterbitkan bertujuan untuk menekan angka inflasi agar bisa terkontrol dengan baik, dan konsisten dari waktu ke waktu. Namun pada 2017, pemerintah bersiap menaikkan tarif dasar listrik 900 VA hingga 143% dan kenaikan harga gas elpiji 3 kg, maka laju inflasi diperkirakan terkerek naik.

Karena itu, adanya kesepakatan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menetapkan batas atas (ceiling price) untuk harga jual eceran dan batas bawah (floor price) untuk harga pembelian ke petani, patut dijaga komitmennya. Kebijakan ini diharapkan mampu menutup kelemahan terhadap kebijakan terkait penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah yang selama ini dinilai tidak efektif.

Sebelumnya Kementan bersama Kemendag, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kemeterian Koperasi dan UKM telah duduk bersama pengusaha dan petani membahas bagaimana menjaga stabilitas dan pasokan pangan strategis sebagai bagian dari upaya menekan angka inflasi dengan memotong rantai pasok distribusi pangan yang panjang dari sembilan menjadi empat titik.

Pemerintah berharap pemotongan rantai pasok distribusi itu dapat dirasakan langsung dampak positifnya terhadap petani. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat disparitas yang sangat lebar antara harga di tingkat petani dan harga di pasaran. Selain itu, disepakati pula agar produksi petani ada jaminan terserap oleh pasar.

Namun pertanyaannya, efektifkah kebijakan batas harga pangan untuk mengendalikan tingkat inflasi?

Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, langkah pemerintah untuk meredam inflasi melalui acuan harga pangan jauh dari efektif.  Masalahnya, penetapan harga hanya sebagai referensi, petani sebatas tahu harga referensi terendah, sedangkan konsumen hanya paham harga referensi tertinggi untuk sebuah komoditas.

Idealnya, bila tercipta harga di luar batas yang ditetapkan, seharusnya pihak terlibat dapat bersikap. Persoalan yang muncul, tidak ada jaminan untuk mendapatkan harga yang adil sesuai harga referensi pemerintah.

Selama ini tata niaga pangan di Indonesia di luar kontrol pemerintah. Tata niaga yang ada berdasarkan mekanisme pasar di mana dipenuhi kartel. Akibat itu, setiap terjadi kenaikan harga pangan pemerintah tidak punya kuasa mengontrol harga. Selain itu, Indef juga mempertanyakan seputar sanksi kepada para pedagang yang menjual di luar batas referensi harga pangan yang ditetapkan pemerintah. Jadi, instrumen pengawas itu sangat penting untuk menjaga keadilan dalam penetapan batas harga pangan tersebut secara konsisten.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…