Jakarta – Kalangan pengusaha mengaku menanggung kerugian akibat kebijakan pemerintah yang menetapkan pada 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional, saat berlangsungnya Pilkada serentak di 101 daerah. Nilai kerugian pengusaha ditaksir sekitar triliunan rupiah. "Libur nasional ini sangat merugikan dunia usaha," kata Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Jakarta, Kamis (16/2).

NERACA

Sarman beralasan, Pilkada hanya digelar di 101 daerah sehingga tidak adil bagi pengusaha dengan keputusan libur nasional ini. Dampak kerugian dirasakan bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, karena pengusaha harus mengeluarkan uang lembur untuk para pekerja yang tetap masuk dan bekerja di hari libur.  

"Pabrik di daerah yang tidak menggelar Pilkada kan tidak mungkin libur, jadi mau tidak mau ngeluarin uang lembur yang cukup besar. Jadi ini tidak adil," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com.  

Sarman mengaku belum menghitung potensi kerugian dari penetapan libur nasional di 15 Februari. "Pabrik, kawasan industri kan banyak, itu full satu hari lembur. Kalau jumlah karyawan 2.000-3.000 orang, jadi bisa saja potensinya segitu (triliunan rupiah)," tutur dia.

Dia berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan dampaknya ke pengusaha apabila Pilkada di daerah, termasuk di Jakarta harus memasuki putaran kedua. Sarman meminta libur hanya diperuntukkan bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada. "Jadi kalau masuk putaran kedua, kaji lagi libur nasional. Libur hanya di daerah yang ada Pilkada, kalau daerah yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah, jangan ditetapkan libur," ujarnya.

Selain itu, kalangan pengusaha juga mempunyai segudang harapan kepada pasangan calon yang akan memenangkan Pilkada Jakarta, khususnya di bidang ekonomi. Salah satunya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan nyaman bagi dunia usaha.

"Tidak bisa dihindari ada peluang putaran kedua Pilkada Jakarta. Tapi kami berharap Jakarta tetap aman, kondusif, meminimalisir konflik, hiruk pikuk berkepanjangan yang dapat mengganggu aktivitas dunia usaha di Jakarta," ujar Sarman.

Menurut dia, siapapun pemenang dalam Pilkada di DKI Jakarta, pekerjaan rumah mereka adalah mendongkrak perekonomian Ibukota yang sudah sejak tiga tahun terakhir turun di bawah 6%. Padahal beberapa tahun sebelumnya, DKI Jakarta mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,5%, bahkan 6,8%.

"Dengan kebijakan pro dunia usaha, menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 70 triliun secara optimal, mengurangi hiruk pikuk yang mampu mengganggu psikologis pengusaha, memaksimalkan 1,2 juta usaha di Jakarta, maka ekonomi Jakarta akan kembali menggeliat," ujarnya.
Kalangan pengusaha, menurut dia, ingin menggali lebih dalam visi misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta apabila Pilkada harus dilakukan kembali di putaran kedua. Diantaranya mengenai strategi pasangan calon untuk mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, investasi, masalah perizinan, dan pengendalian harga pangan.

"Ekonomi Jakarta masih berpotensi tumbuh lagi di atas 6% dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti investasi, mendorong UKM, ketahanan pangan, membenahi perizinan, pariwisata. Kalau ekonomi Jakarta meningkat, masalah kemiskinan dan yang lainnya akan terjawab," ujarnya.

Sebelumnya Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemimpin baru di daerah usai penyelenggaraan Pilkada, termasuk Jakarta dapat menstabilkan harga pangan. Perekonomian di Ibukota harus kembali menggeliat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

"Siapapun pemimpinnya, terutama di Jakarta harus bisa menstabilkan harga pangan. Lihat saja harga gonjang ganjing kayak begini sampai cabai harganya Rp 150 ribu per Kg," ujar Wakil Ketua Umum DPP APPSI Ngadiran di Jakarta, Rabu (15/2).

Seperti diketahui masyarakat, Pilkada DKI Jakarta putaran pertama telah berlangsung pada 15 Februari 2017. Dari hasil quick count (sementara), pasangan calon Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga akhirnya siap berhadapan kembali pada putaran kedua yang akan berlangsung 19 April 2017.

Kemudahan Berusaha

Pada bagian lain, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan ada tiga fokus utama yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki indikator bisnis dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, yaitu melalui sosialisasi, perubahan bertahap dan pembenahan fundamental.

“Kita bagi fokus kepada tiga aspek,” kata Thomas seusai mengikuti rapat koordinasi membahas peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Jakarta, kemarin.

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ini dilakukan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia versi Bank Dunia yang saat ini berada di posisi 91 dari 190 negara.

Thomas mengatakan, proses sosialisasi terkait kebijakan pemerintah di sektor investasi akan dilaksanakan kepada para pebisnis, karena Bank Dunia kembali melakukan survei kemudahan berusaha pada Maret 2017.

“Sosialisasi kita tahun lalu telat, banyak perbaikan tapi tidak sempat kita sosialisasikan kepada responden. Padahal banyak aspek yang sudah ada perubahan seperti penyambungan listrik dan pembuatan izin perusahaan,” ujarnya.

Kemudian, menurut dia, pemerintah akan melakukan perubahan secara bertahap (incremental) atas 10 indikator kemudahan berusaha yang menjadi basis penilaian survei kemudahan berusaha Bank Dunia. “Kita melakukan perubahan yang bersifat ‘incremental’, moga-moga dari masing-masing sepuluh komponen indeks ada perbaikan,” ujarnya.

Terakhir, pembenahan fundamental akan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang selama ini dinilai masih menghambat iklim investasi, karena prosedur perizinan yang dianggap terlalu lama dan menyulitkan para pebisnis. “Perubahan fundamental ini yang paling berat, karena mungkin akan memerlukan upaya multi tahun, termasuk di perundang-undangan,” tutur dia.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menambahkan perubahan bertahap yang bisa dilakukan di sektor lahan adalah penyederhanaan proses izin pendirian bangunan, tanda daftar perusahaan maupun biaya notaris.

“Masalah izin itu akan dipendekkan, tahun lalu kita sudah relatif bagus, tapi diharapkan peringkat bisa turun lagi peringkat ke angka yang lebih kecil,” ujarnya.

Sofyan juga memastikan BPN akan memperbaiki sistem teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan proses perizinan maupun sekedar mengecek status kepemilikan tanah. “Kalau ingin mengecek status tanah untuk sertifikat, itu harus dicek di BPN. Selama ini melihatnya hanya dengan manual atau bertanya ke orang BPN, makanya lama. Tapi kalau kita perbaiki TI, tidak perlu lagi seperti itu,” ujarnya.

Namun, agar peringkat kemudahan berusaha Indonesia bisa lebih baik dari posisi 91 seperti sekarang, Sofyan memastikan perlunya pembenahan fundamental dalam aspek perundang-undangan.

Salah satunya, kata dia, dengan menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha  (omnibus law).

“Kalau mau revolusioner, itu dengan ‘omnibus law’. Satu UU untuk memperbaiki sekian banyak UU. Karena saat ini banyak percepatan-percepatan yang tidak bisa dilakukan, karena UU masih mengatur,” tutur  dia.

Menurut Sofyan, meski selama ini belum pernah diterapkan, namun pembentukan “omnibus law” tersebut dimungkinkan dan saat ini sedang dilakukan identifikasi terkait UU yang memerlukan pembenahan tersebut.

“Lebih bagus kalau mengubah UU yang mewajibkan tapi tidak dibutuhkan. Itu yang kita ubah. Kalau mengubah seluruhnya kan susah, maka Menko mengatakan pakai ‘omnibus law’. Satu UU mengoreksi sekian puluh UU yang terkait,” ujarnya. bari/mohar/fba