NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pihak Arab Saudi merealisasikan komitmen dan rencana investasi di Indonesia dalam rangka peningkatan kerja sama bidang ekonomi kedua negara. "Tadi dimintakan bantuan dari Ketua Majelis Syuro Arab Saudi untuk direalisasikannya berbagai rencana dan komitmen investasi dari pihak Arab Saudi di Indonesia," kata Wamenlu AM Fathir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/2).

AM Fathir menyampaikan hal itu usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Abdullah Muhammed Al-Alsheikh beserta rombongan di Istana Merdeka Jakarta. Menurut dia, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan adanya penurunan volume perdagangan kedua negara. "Terdapat catatan adanya penurunan volume perdagangan yang signifikan dari 2014 ke 2015 sebesar 36 persen," kata Fathir.

Menurut dia, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan segala sesuatu terkait rencana kunjungan Raja Arab Saudi pada awal Maret 2017. "Kemudian ditanggapi oleh Ketua Majelis Syuro bahwa sebenarnya beliau itu pun adalah bagian dari kunjungan Raja Arab Saudi," katanya. Kemudian Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungan itu didorong untuk dapat meningkatkan kerja sama pemerintah kedua negara dalam berbagai bidang.

Selain bidang ekonomi dan perdagangan, Presiden Jokowi juga menyampaikan isu menyangkut perlindungan warga negara Indonesia yang berada di sana baik yang melaksanakan haji dan umrah, maupun yang bermukim di Saudi Arabia. "Beliau secara khusus mendorong agar kedua parlemen bekerja sama memerangi terorisme dan menyebarkan Islam yang toleran yang damai yang rahmatan lil alamin," katanya.

Menanggapi penurunan perdagangan, menurut Fathir, Ketua Majelis Syuro Arab Saudi mengatakan bahwa penurunan volume perdagangan tersebut tidak hanya dengan Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia terutama karena faktor menurunnya harga minyak. "Selanjutnya mengenai hal-hal lain, beliau tentu akan berkomunikasi dengan Kementerian Kementerian terkait di Kerajaan Arab Saudi," kata Fathir.