NERACA

Jakarta - Banyak masalah yang membelit program pupuk bersubsidi yang membuat pintu-pintu penyelelewengan semakin terbuka lebar. Itulah sebabnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia meminta pemerintah membenahi pelaksanaan bantuan langsung pupuk karena banyaknya laporan yang menduga penyaluran tidak tepat. "Banyak laporan, petani yang seharusnya menerima justru tidak dapat," kata Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono di Jakarta, Selasa.

Selain itu, menurut Ketua Komite Tetap Kadin Bidang UKM itu, ada laporan pupuk tersebut ada yang dijual atau pupuknya palsu. Laporan tersebut, urai Sutrisno, antara lain berasal dari Solo, Malang, Banyumas dan Tegal. Sutrisno mengatakan, salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tidak adanya pengawasan yang ketat. "Tidak ada mekanisme kontrol," tandas dia.

Selain itu, kata dia, kurang adanya transparansi dalam program tersebut. Dia mengatakan, untuk pengawasan maka pemerintah bisa meminta organisasi tani. Untuk itu, Sutrisno meminta agar pelaksanaan program tersebut tersebut dievaluasi kembali sehingga benar-benar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah sejak tahun 2008 memperkenalkan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Untuk program BLP, dari segi cakupan luas areal dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2008 luas areal baru 403.514 hektare, tahun 2009 diperluas menjadi 648.386 hektare, atau meningkat sebesar 60.68 persen. Sementara Tahun 2010 diperluas lagi menjadi 1.066.395 hektare yang tersebar di 30 provinsi dan 199 kabupaten.

Di samping itu, HKTI juga menilai program penyaluran bantuan langsung pupuk bersubsidi masih rentan terhadap penyimpangan. Aspek pengawasan menjadi perhatian khusus sehingga program ini dapat berjalan efektif. Sutrisno menambahkan, peningkatan pengawasan secara sinergis yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi kata kunci keberhasilan proram penyaluran pupuk bersubsidi. Pasalnya, seiring masuknya musim hujan ini, petani mulai menanam kembali.

Dijelaskan Sutrisno, program bantuan pupuk bersubsidi ini sebenarnya bertujuan baik guna membantu petani dalam memperoleh pupuk. Namun, realisasinya, program ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. "Banyak petani yang seha­rus­nya menerima pupuk tersebut jus­tru tidak menerimanya. Yang menerima malah yang tidak berhak," lugasnya.

Sutrisno mengatakan, ada laporan yang menyebutkan, dalam penyalurannya petani dikenakan pungutan biaya. Padahal, dalam aturannya tidak dipungut biaya. Dia menduga, adanya penyaluran pupuk bersubsidi yang mengalir pada sejumlah kelompok tertentu. Apalagi, dalam proses pengajuannya sendiri sangat panjang karena harus melalui izin Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Pertanian.

Menurut dia, posisi pengawasan terlemah berada di kecamatan hingga desa. Apalagi, saat ini ada juga di­temukan pupuk bersubsidi palsu di lapangan. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk mengkaji penyalurannya karena sangat rawan diselewengkan. Ditambahkan, pemerintah harus melibatkan organisasi seperti HKTI dan Kadin dalam melakukan pengawasannya. Apalagi saat ini sudah memasuki musim tanam, jangan sam­pai langka di lapangan, terangnya.

Sementara Corporate Secretary PT Pupuk Sriwidjaja Zain Ismed mengatakan, untuk mencegah pe­nyim­pangan dalam penyaluran pupuk ber­subsidi, per 1 Januari 2012, pupuk bersubsidi warna­nya menjadi warna pink, bukan lagi putih. Sementara pupuk nonsub­sidi tetap berwarna putih. Besaran volume pupuk bersub­sidi 2011 untuk urea 5,1 juta ton, SP-36 sebanyak 750.000 ton, ZA 850.000 ton, NPK 2,35 juta ton, dan pupuk organik 703.986 ton. Sedangkan, subsidi pangan tahun depan Rp 41,9 triliun untuk beras rakyat miskin (raskin) sekitar Rp 15,6 triliun.