JICA Bantu Kelola 7 Kawasan Mangrove

NERACA

Jakarta----Japan International Cooperation Agency (JICA) dilibatkan dalam pengelolaan tujuh kawasan hutan mangrove atau bakau yang akan dijadikan percontohan di lingkup ASEAN. "Ketujuh area model itu menjadi lokasi pembelajaran mangrove komunitas ASEAN dan internasional," kata Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS dan PS), Kementerian Kehutanan, Billy Indra di Jakarta.

Billy menambahkan ketujuh kawasan hutan mangrove yang akan menerapkan mekanisme "share learning" itu berlokasi di Surabaya, Lampung, Bali Barat, Alas Purwo (Banyuwangi), Balik Papan, Tarakan, dan Jepara.

Selain lokasi pembelajaran, kata Billy lagi , ketujuh kawasan tersebut juga menjadi tempat pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat lokal dari hutan mangrove. Berdasarkan survei yang dilakukan JICA, masing-masing area memunyai keunggulan komparatif yang berbeda-beda.

Chief Advisor JICA, Takahisa Kusano, mencontohkan mangrove Surabaya dan Balikpapan, memiliki keunggulannya dalam sistem ekonomi pesisir terpadu. Mangrovenya berfungsi merehabilitasi lahan bekas tambak, pengurangan erosi, dan ekowisata. Sementara itu, kawasan mangrove Tarakan dan Alas Purwo yang merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo yang memiliki keunggulan dari atraksi wisata alam.

Kerja sama pengembangan mangrove antara Indonesia dan Jepang melalui JICA, kata Billy, sudah terjalin sejak 1991. Kerja sama itu terbagi menjadi empat fase, yaitu fase pertama (1991-1999) melalui rehabilitasi mangrove di Bali dan fase kedua (2001-2006) melalui pembangunan pusat informasi mangrove di Bali.

Menurut Billy, hampir setengah dari total luas kawasan mangrove atau bakau di Indonesia dalam kondisi rusak. "Lebih dari separuhnya hutan mangrove kita keadaanya rusak, sisanya dalam kondisi baik dan sedang. Meski demikian, 70 persen kerusakan itu terjadi di luar kawasan hutan dan hanya 28% kerusakan terjadi di dalam kawasan hutan," katanya.

Lebih jauh Billy menjelaskan, berdasarkan hasil survei Kementerian Kehutanan (Kemhut) pada 2006, Indonesia memiliki luasan hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara, yaitu sebesar 7,7 juta hektare. Namun ketika kembali disurvei tahun lalu, hutan mangrove di Indonesia yang dalam keadaan baik hanya seluas 3,6 juta hektare, sisanya dalam keadaan rusak dan sedang.

Kerusakan hutan mangrove ini, katanya, diakibatkan adanya konversi hutan mangrove menjadi perkebunan, pertambakan, dan pembangunan ekonomis seperti rumah dan sawah, penebangan serta bencana alam.

Padahal, menurut dia, nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari pengolahan mangrove per hektar cukup tinggi. Jika semuanya dirupiahkan, nilainya mencapai angka Rp1,6 miliar per hektare per tahun. Untuk memperbaiki mangrove yang rusak, kata Billy, tiap tahun dilakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 10.000 hektare. Selain itu, dalam APBN juga dianggarkan untuk membangun kebun bibit rakyat (KBR). **cahyo

Related posts