Pemprov Jabar Dukung Pembentukan LPNK Haji-Umroh

NERACA

Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mendukung agar urusan haji dan umroh dikelola oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) seperti yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

"RUU itu kan menginginkan adanya peningkatan pelayanan Haji. Ketika itu yang dimaksud maka kita harus mendukung. Nah, salah satu caranya adalah Undang-Undang yang baru ini akan mengamanahkan membuat lembaga nonkementerian yang menjadi pelaksana dari Ibadah Haji ini," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dalam siaran persnya, Selasa (14/2).

Pada Senin (13/2) lalu, gubernur yang akrab disapa Aher ini hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII di Jakarta.

Menurut dia RUU ini dibuat untuk meningkatkan layanan Ibadah Haji dan Umroh. Salah satu hal yang akan diatur dalam RUU ini, yaitu tentang pembuatan LPNK sebagai pelaksana Ibadah Haji dan Umroh sementara pengaturan umum atau regulasi tetap ada di Kementerian Agama (Kemenag)."Sehingga detil urusan pelaksanaan itu ada pada lembaga ini. Nah, regulasinya, pengaturan umumnya ada pada Kemenag," ujar dia.

Ia mengatakan, apabila UU ini bisa dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan jamaah karena UU ini memberikan pembagian tugas urusan Haji antara Kemenag dengan lembaga tersebut sehingga tidak akan ada wewenang tumpang tindih antara pelaksana teknis dengan regulatornya.

Aher mengatakan dalam rapat tersebut dirinya juga mengusulkan beberapa hal agar penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh semakin baik kualitas penyelenggaraannya. Aher menekankan dua hal, yaitu pembinaan dan pelayanan jamaah.

Menurut dia, pembinaan penting dilakukan di Tanah Air sebelum Ibadah Haji berlangsung. Hal ini untuk mengantisipasi tercecernya para jamaah di Tanah Suci dan selama ini, Pemprov Jawa Barat melibatkan pihak TNI dalam melakukan pembinaan.

"Dari sisi pembinaan, kita memfasilitasi pelatihan kepala regu (karu) dan kepala rombongan (karom). Jadi untuk mengantisipasi tercecernya para jamaah Haji. Karu dan karom kita bina langsung oleh TNI dan ditunjuk langsung sebelum keberangkatan dengan pelatihan melibatkan pihak TNI. Dampaknya cukup signifikan, berkurangnya jamaah Haji asal Jabar yang tercecer," kata dia. Ant