LPKSM Sesalkan Minimnya Anggaran BPSK Kabupaten Sukabumi

NERACA

Sukabumi - Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) se Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyesalkan minimnya anggaran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi yang hanya Rp425 juta.

Pasalnya, kata Ketua LPKSM Pandawa Lima Berly Lesmana kepada Neraca Senin (13/2), anggaran sebesar Rp425 itu, hanya cukup membayar honorium majelis BPSK. Sedangkan kinerja BPSK Kabupaten Sukabumi bukan hanya menjalan persidangan di kantor saja. Tetapi juga melakukan persidangan di luar kantor. 

“Kemudian BPSK biasanya sering melakukan peninjauan lapangan untuk mencari keadilan ketika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Ini juga pasti tidak akan pernah terjadi di tahun 2017 ini,” ujar Berliy saat dihubungi  melalui peswat selulernya.

Senada dengan Berly, Ketua LPKSM Tigris, Yulianti Oktaviani Farah berpendapat, anggaran sebesar Rp 425  berbentuk hibah dari Provinsi Jawa Barat ini, bentuk kemunduran penanganan sengketa konsumen.“Ini sangat tidak efektif. Pekerjaan BPSK itu bukan hanya sidang. Tetapi mereka juga harus melakukan sosialisasi,” Yuli, yang juga merupakan anggota BPSK Periode 2010-2015.

Sepanjang BPSK berdiri di Kabupaten Sukabumi, tambah dia, belum semua wilayah di daerah itu tersentuh sosialisasi.“Ini artinya, masih banyak warga Kabupaten Sukabumi belum mengetahui keberadaan dan manfaat hadirnya BPSK di daerah,” tukas dia.

Hal serupa diungkapkan Ketua LPKSM Mahardika, Yusep Muharram. Menurutnya, persoalan anggaran BPSK ini perlu dikaji ulang oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.“Saya meyakini, karena ketidaktahuan Kemendag dan Pemprov Jabar anggaran untuk BPSK itu jadi kecil. Padahal, lembaga itu sangat berperan besar membantu masyarakat yang acapkali dipermainkan pelaku usaha,” tandas Yusep.

Sebenarnya, kata Yusep, bukan hanya anggaran BPSK saja yang dialihkan dari Pemda Kabupaten Sukabumi ke Provinsi Jawa Barat. Anggaran pendapingan konsumen yang melibatkan LPKSM belum jelas hingga kini.“Ini artinya, aktivitas pendampingan konsumen akan menurun,” pandang Yusep. Ron