Gender Jadi Tantangan Pembangunan

NERACA

Jakarta - Bank Dunia menilai kesetaraan gender menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Alasanya masih ada kesenjangan peran antara perempuan dan laki-laki. Bahkan sektor ekonomi usaha-usaha milik perempuan di pedesaan masih kurang menguntungkan. “Perempuan menghadapi banyak tantangan dalam bekerja di sektor formal,” kata Koordinator Gender Tingkat Regional Wilayah Asia Timur dan Pasifik Andrew D. Mason di Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Mason, sampai saat ini kelompok perempuan Asia Timur dan Pasifik mayoritas bekerja di sector informal. “Ada pola pikir bahwa perempuan lebih cocok bekerja di sektor informal. Hal ini menjadi salah satu penghambat pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Direktur World Development Report Sudhir Shetty menambahkan perkembangan gender dapat mendukung perkembangan suatu negara. Karena itu, perempuan dengan pendidikan yang baik akan mendidik anaknya dengan baik pula. Sehingga menghasilkan generasi yang baik. “Perkembangan ini sifatnya global,” ujarnya.

Menurut Shetty, perlu upaya mendorong mengenai kesetaraan gender. Namun di sisi lain, diakui pula semuanya belum maksimal. “Tapi untuk wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik sudah terjadi peningkatan yang sangat siginifikan di bidang ekonomi dan sosial. Termasuk di Indonesia sendiri,” paparnya.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan segala upaya yang diperlukan untuk bergerak ke arah pembangunan yang lebih berkeadilan dan inklusif gender sebagaimana dijabarkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.3/2010 mengenai program pembangunan berkeadilan. Inpres tersebut memuat upaya lintas sektoral untuk memastikan bahwa perempuan terhadap proses-proses dan hasil pembangunan.

Menurut anggota Komisi III DPR F-PDIP, Eva Kusuma Sundari, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai area, misalnua partisipasi tenaga kerja perempuan, tingkat kematian ibu melahirkan, dan terbatasnya partisipasi di posisi-posisi pengambil keputusan, dinilai masih tinggi.

Berdasarkan data Bappenas, masih ada 11% perempuan di atas usia 18 tahun yang tidak melek huruf. Begitu pun soal perempuan usia 10 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah yang jumlahnya di perkotaan 5% dan di perdesaan 11%. “Kondisi tersebut diperburuk saat anak perempuan terpaksa harus kawin muda,” ujarnya.

Eva juga mengatakan, peran perempuan Indonesia mulai menonjol di bidang politik. Itu ditandai dengan meningkatnya kursi parlemen dari 11,6% menjadi 18%. Meski begitu, bukan berarti bahwa capaian tersebut sudah maksimal. Karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak pantas memimpin. Karenanya diperlukan kegigihan dalam memperjuangkan hal ini.

Selain itu, menurut Eva, kemiskinan perempuan juga diperburuk dengan kondisi kesehatan yang masih perlu mendapat perhatian khusus. Itu tecermin dari Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Padahal, target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada 2015 AKI hanya 102 per 100.000 kelahiran hidup. Tantangan terbesar, jelas dia, ditemukan bukan pada aspek medis namun pada aspek sosial antara lain terbatasnya pengetahuan keluarga, baik istri, suami, atau anggota keluarga lain tentang proses kehamilan dan persalinan yang aman. **novi

Related posts