NERACA

Jakarta – Pemerinah optimis pengesahan Undang-Undang (UU) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (PTUP) atau UU Lahan makin mempercepat pengerjaaan proyek infrastruktur, terutama jalan tol yang tertunda. Alasanya  sengketa lahan bisa segera diselesaikan.  "Kita harapkan, semua pekerjaan-pekerjaan yang tertunda karena permasalahan tanah akan segera terselesaikan dengan adanya UU itu," kata Menteri PU Djoko Kirmanto di Jakarta, Selasa (20/12)

Selama ini, banyak proyek-proyek jalan tol yang semua persiapannya sudah selesai namun tidak dapat dikerjakan karena terbentur lahan yang belum bebas. "Kan banyak jalan tol yang kontraknya sudah siap, semennya sudah ada, sudah siap kerja tapi tanahnya belum bebas. Dengan ini harapan saya ini bisa segera diselesaikan dan dapat segera dikerjakan fisiknya" kata Djoko

Lebih jauh Djoko menambahkan masih terdapat banyak jalan tol yang belum bisa diselesaikan karena belum ada pembebasan lahan. "Masih banyak, kan pantura itu masih belum jalan karena pembebasan tanah" ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur Sumaryanto Widayatin mengatakan pemancangan tiang pertama (groundbreaking) Jalan Tol Sarangan Tanjung Benoa, Nusa Dua-Benoa, Bali dilakukan Rabu 21 Desember 2011. "Saya beserta Pak Dahlan (Menteri BUMN) akan melakukan groundbreaking Jalan Tol Nusa Dua-Benoa, di Bali," ujarnya

Sumaryanto mengatakan penyelesaian pembangunan jalan tol tersebut harus rampung dalam kurun waktu satu tahun. Artinya jalan tol tersebut harus selesai pada tahun 2012 mendatang. "Kontraktor sih bilangnya selesai 14 bulan, tapi saya bilang, pembangunan tersebut harus selesai 12 bulan saja. Jangan lama-lama," paparnya.

Adapun nilai investasinya untuk proyek pembangunan jalan tol tersebut yaitu sekira Rp2 triliun, dan jalan tolnya sepanjang 11 kilometer (km). "Kalau dulu semuanya dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sekarang untuk pembuatan jalan tol ini tidak dari APBN. sekarang dari masing-masing kontraktornya,"imbuhnya

Sedangkan Bupati Badung AA Gde Agung menegaskan solusi untuk mengatasi kemacetan yang kian akut di Nusa Dua, Kuta dan Denpasar adalah melalui pengembangan jalan tol. "Ini solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan, mengingat Kabupaten Badung merupakan tujuan wisata lokal maupun mancanegara," ujarnya

Gde Agung menambahkan. Sesuai persetujuan DPRD Badung, maka dukungan dana itu akan segera dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU), di mana Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan Rp100 miliar tersebut. Tentunya penggunaan anggaran itu nantinya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Sebelumnya, Presiden SBY menginstruksikan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) untuk pembangunan infrastuktur. "Khusus untuk infrastruktur, menkeu kalau ada sisa anggaran jangan ada bagi-bagi lagi, jelas arahkan untuk infrastruktur," katanya

Presiden berharap jangan sampai ada SAL. Pasalnya, jika terbelanjakan penuh sesuai rencana maka ekonomi tumbuh 6,5%. " Kalau memiliki penghasilan maka kesejahteran makin baik. Ditambah lagi perbaikan infrastruktur masih menjadi tantangan, semua berteriak infrastruktur," ungkapnya

Kepala Negara meminta gubernur untuk menyambut pembangunan infastruktur dengan baik. "Gubernur menyambut perbaikan infrastruktur. Pastikan sisa anggaran untuk infrastruktur, para menteri dan gubernur duduk bersama arahkan pembangunan infrastruktur. Para gubernur terus propertumbuhan, prolingkungan," paparnya. **cahyo