Pemerintah Perlu Perkuat Program Sosial

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran Arief Anshory Yusuf menilai pemerintah harus memperkuat program sosial dengan sasaran memprioritaskan program mempercepat pemerataan kesempatan. Menurut Arief, di Jakarta, Rabu (8/2), program-program tersebut dapat difokuskan ke bidang pendidikan dan kesehatan, untuk membantu mengurangi ketimpangan di Tanah Air.

"Contohnya mengurangi 'gap' akses pendidikan di semua jenjang termasuk perguruan tinggi, misalnya memperbaiki KIP (Kartu Indonesia Pintar) menjadi setara KJP dari segi target dan besaran, serta memeratakan kualitas sekolah," ujar Arief. Dari sisi kesehatan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas gizi, terutama asupan protein, anak usia dini dari kalangan menengah ke bawah dengan program yang lebih proaktif.

"Misalnya dengan meningkatkan cakupan PKH (Program Keluarga Harapan) atau program-program lainnya," katanya. Selain itu, lanjut Arif, pemerintah juga harus memastikan agar pembangunan infrastruktur menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kurangi ketimpangan. "Pemerintah perlu mengkaji ulang sistem alokasi dana desa agar lebih berpotensi mengurangi ketimpangan serta lebih fokus ke pemberdayaan," ujar Arif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan di Indonesia yang diukur melalui rasio Gini rasio) mencapai 0,394 pada September 2016 atau turun dibandingkan capaian September 2015 sebesar 0,4. Pemerintah mengklaim, penurunan rasio Gini tersebut menunjukkan bahwa program-program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat mulai menunjukkan hasil, seperti Program PKH misalnya. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo tidak puas dengan capaian rasio gini 2016 tersebut. Jokowi masih menginginkan agar rasio gini di Indonesia dapat turun lebih jauh dari angka saat ini.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan PKH telah menunjukkan kinerja sebagai program sosial yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016. "Artinya ada penurunan sekitar 250.000 penduduk miskin di Indonesia. Data dari BPS tersebut akan menjadi referensi bagi banyak kementerian serta daerah," kata Mensos.

BERITA TERKAIT

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

BEI Sambut Baik Wacana MTN Lewat Bursa - Perkuat Transparansi

NERACA Jakarta – Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penerbitan surat utang jangka menengah (medium-term note/MTN) melalui bursa atau pasar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…