Kinerja Ekonomi Industri Cukup Baik

 

 

NERACA

 

Surabaya - Pemulihan ekonomi negara maju yang masih melambat telah menekan pertumbuhan ekonomi secara global. Di tengah kelesuan ekonomi global tersebut, posisi Indonesia sebagai negara berkembang masih cukup baik karena perekonomian nasional mampu tumbuh mencapai 5,02 persen pada triwulan III tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2016 dinyatakan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini disebabkan oleh pertumbuhan industri pengolahan migas yang tidak lagi minus seperti pada tahun 2015 lalu.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Direktur Industri Kimia Tekstil dan Aneka, Achmad Sigit Dwiwahjono saat memberikan kuliah umum pada mahasiswa program Pasca Sarjana Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (8/2). Dalam agenda yang bertema “Peluang dan Tantangan Industri di Era MEA” itu Sigit memaparkan tentang kinerja ekonomi industri di Indonesia serta strategi-strategi untuk meningkatkan daya saing nasional.

Berdasarkan data dari BPS Kementerian Perindustrian, Sigit mengatakan tahun 2016 lalu neraca perdagangan nasional surplus sebesar US$ 6,8 miliar. “Total ekspor nasional US$ 144,3 miliar, sedangkan total impornya 137,5 miliar. Berarti neraca perdagangan kita surplus US$ 6,8 miliar,” ujar Sigit. Dari total surplus US$ 6,8 miliar tersebut, US$ 1,5 miliar diantaranya diperoleh dari nilai ekpor-impor industri pengolahan non-migas.

Sigit juga mengungkapkan pada tahun 2016 lalu, daya saing nasional Indonesia telah menempati peringkat 19 dari 40 negara teratas di Global Manufacturing Competitiveness Index (GMCI). Sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan akan naik ke peringkat 15. “Tahun 2016 kemarin Indonesia dapat rangking 19 dari 40 negara GMCI. Tahun 2020 diperkirakan naik jadi ke 15,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan daya saing tersebut, Sigit juga menyampaikan beberapa strategi, diantaranya meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA), melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui vokasi industri, melakukan pendalaman struktur industri melalui kekuatan rantai industri, serta mengembangkan wilayah industri. “Strategi seperti ini mudah-mudahan bisa membawa Indonesia ke peringkat yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah telah membangun 14 kawasan industri dengan pendekatan Indonesia sentris. Dalam waktu tiga tahun kedepan, pembangunan untuk 7 kawasan industri Tanjung Boton (Riau), Dumai (Riau), Berau (Kaltim),Tanah Kuning (Kaltara), JIIPE (Jatim), Kendal (Jateng), dan Serang (Banten) akan dipercepat. “Pembangunan ini dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan sekaligus upaya mengembangkan wilayah industri mulai dari pinggiran,” tegas Sigit.

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…