Invesment Grade Terlambat Gara-Gara BBM

NERACA

Jakarta---Kebijakan penerapan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang maju mundur dinilai menjadi factor penghambat meraih predikat investment grade. Padahal sejak 2010 inflasi sudah rendah. "Kita agak telat dapat investment grade. Dari tahun lalu inflasi kan sudah rendah. Namun karena masih tertekan oleh tingginya BBM subsidi," Analis valuta asing David Sumual kepada wartawan di Jakarta,19/12

 

Menurut David, rating yang dikeluarkan oleh Fitch bukan merupakan suatu hal yang mengejutkan. Alasanya pasar sudah memprediksi jauh hari sebelumnya. "Karena tahun depan (2012) akan ada pembatasan, jadi Fitch melihat dari situ," terangnya

 

Lebih jauh kata David, imbas dari Fitch Rating tersebut adalah akan adanya sentimen positif dalam jangka panjang. Aliran modal yang masuk ke Indonesia diprediksi akan masuk lebih banyak lagi. "Investment grade ini investasi langsung, investor jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang, terjamin volatilitas rupiah kecil," paparnya

 

David menambahkan bunga obligasi pemerintah dan swasta dapat ditekan dengan penguatan yield ini. Saat ini, obligasi dengan tenor 10 tahun memiliki bunganya di kisaran enam hingga tujuh persen, dengan investment grade, dia memperkirakan bunga tersebut mungkin turun. "Ya kalau turun, paling moderat setengah persen lagi," tandasnya.

 

Sementara itu, Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengaku lebih memilih pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Menaikkan BBM subsidi lebih mudah dalam implementasinya daripada pembatasan BBM subsidi. "Premium kita itu mestinya dinaikkan sedikit supaya bisa kurangi budget dan dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Karena sebagian besar premium itukan disalahgunakan," katanya

 

Sofjan menambahkan saat ini bukan saatnya lagi menyalahkan produksi kendaraan bermotor karena sudah menyangkut pertumbuhan industri nasional. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya mengurangi subsidi BBM kemudian mengalihkannya untuk kepentingan infrastruktur. "Kalau pembatasan cara kontrolnya bagimana? Mana bisa dibatasi, wong negara demokrasi, di demo semua nanti. Paling baik itu dinaikkan," ketusnya.

 

Komite Ekonomi Nasional (KEN) merekomendasikan agar pemerintah tak menaikkan harga BBM tahun depan. Kondisi ekonomi global yang belum stabil membuat ekonomi tahun depan penuh dengan ketidakpastian.

 

Dalam rekomendasinya KEN jelas-jelas menyarankan kepada pemerintah menghindari kebijakan administered price seperti kenaikan BBM karena dianggap bakal mengganggu daya beli masyarakat secara berlebihan ketika dampak perlambatan ekonomi global memberikan tekanan kepada ekonomi Indonesia terlalu berat.

 

Menurut Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan pemerintah sudah memastikan 1 April 2012 nanti kebijakan pengetatan subsidi akan diberlakukan, salah satunya yakni dilarangnya mobil pribadi menggunakan premium atau BBM subsidi. **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…