NERACA

Jakarta – Kelakuan birokrasi memang sudah keterlaluan. Bukan saja menghambat perekonomian. Karena itu perlu ada keberanian dan terobosan dari para menteri terkait guna membereskan masalah birokrasi. “Saya ini orang luar birokrasi, kemudian masuk birokrasi, rasanya ngurut dadanya," kata Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung di Jakarta.

Pemilik CT Corp ini mengaku kecewa dengan pola birokrasi yang selama ini terjadi. Bahkan masalah birokrasi ini membutuhkan langkah nyata untuk mengelolanya. Dari catatan World Economic Forum (WEF), persoalan birokrasi di Indonesia jadi catatan khusus. "Korupsi, birokrasi dan ini masalah yang disampaikan di WEF," tambahnya

Lebih jauh kata CT, mengungkapkan pihaknya terpaksa memimpin rapat para birokrat dengan gaya memimpin perusaahaan swasta. "Rekomendasi, eselon 1 sampai 3 tidak otomatis pegawai negeri, harusnya diberikan kesempatan kepada yang lain (swasta). Diharapkan bisa ada daya saing, yang tak produktif, yang tak bisa bersaing jangan harapkan naik pangkat," ujarnya

Menurut Wakil Ketua wakil ketua harian komite Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menilai reformasi birokrasi yang berbasis pada kenaikan gaji PNS signifikan tak menjamin akan mampu membenahi masalah birokrasi di Indonesia. "Naikin gaji berapa pun nggak ada gunanya, yang diperlukan menteri yang berani mecat anak buahnya kalau salah," terangnya

CT mengemukakan salah satu masalah konkret birokrasi adalah soal realisasi penyerapan anggaran. Dikatakannya per 7 Desember 2011 pencairan belanja modal baru mencapai 51%. Jika ini terus dibiarkan maka target pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diatas 6% bisa terganggu. Sesuai rekomendasi KEN, pertumbuhan ekonomi 2012 memang dipatok 6,3-6,7% alasannya tahun depan merupakan tahun ketidakpastian karena dampak krisis Eropa dan AS. "Kalau pemerintah dibelanja modal bisa bagus bisa sampai 6,7%. Tapi kalau biasa-biasa saja penyerapannya, bisa hanya 6,3% atau di bawah itu," cetusnya

Hal yang sama dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang mengatakan pemberian nsentif saja tak cukup untuk memancing masuknya investasi. Perlu juga pembenahan berbelit-belitnya birokrasi. Apalagi, reformasi birokrasi tidak memberikan perbedaan sama sekali. "Kita akan masuk dalam infrastruktur, pembangunan tol, Astra juga akan masuk. Tapi insentif itu tidak cukup. Birokrasi kita malah tambah brengsek," tuturnya

Sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa menjelaskan penunjukkan wakil menteri ini memang hak preogratifnya presiden namun juga harus diperjelas mengenai delegasi wewenang.  "Itu hak Presiden, karena kegiatan eksternal yang membuat menteri jarang dikantor, jadi mendelegasikan wewenang yang penting. Dan selama itu menyelesaikan masalah ekonomi dan birokrasi ekonomi kita, ini tidak mubazir," ungkapnya

Bukan hanya itu, menurut Erwin mekanisme pelaporan dan birokrasi di Indonesia juga harus diperbaiki karena selama ini memang tergolong "ribet". Karena eselon I atau Eselon II kementrian tak berani mengambil keputusan.  "Delegasi diperjelas juga, bagaimana mendelagasikan wewenang, saya lihat urusan sedikit sedikit lewat menteri. Menurut saya cukup mekanisme pelaporan, sekarang kan kalau dirjen tidak lapor menteri , menteri tersinggung, ini yang harus kita hilangkan," jelasnya

Menurut Erwin, birokrasi seperti ini takkan memajukan negara. "Jepang cepat maju karena yang jalani pemerintahan eselon satu dan dua, menteri hanya simbol politik," pungkasnya. **cahyo