NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp 37,856 triliun hingga Oktober 2011. Jumlah ini naik dalam sebulan dibandingkan September 2011 yang sebesar Rp 36,9 triliun. Kredit macet ini naik dibanding Oktober 2010 yang sebesar Rp 30,984 triliun.

Dalam data itu disebutkan jumlah NPL (Non Performing Loan) dari perbankan per Oktober 2011 mencapai Rp 55,926 triliun, naik dari posisi September 2011 yang sebesar Rp 56,507 triliun. Rasio NPL perbankan di OKtober 2011 mencapai 2,66%.

Sampai Oktober 2011 total kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia mencapai Rp 2.106,157 triliun. Kredit ini naik dibandingkan periode yang sama di 2010 yang nilainya Rp 1.675,633 triliun. Dari total kredit tersebut, sebanyak Rp 1.957,61 triliun masuk kategori lancar. Sementara Rp 10,59 triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp 7,48 triliun masuk kategori diragukan, dan Rp 37,856 triliun masuk kategori macet.

Bulan Juli lalu, BI  mencatat jumlah kredit macet perbankan naik Rp 1,794 triliun menjadi Rp 37,932 triliun, dari Juli 2011 yang sebesar Rp 36,138 triliun. Jumlah kredit macet ini juga tercatat naik jika dibandingkan dengan Agustus 2010 yang sebesar Rp 31,618 triliun

Berdasarkan data BI tersebut, jumlah kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) dari perbankan per Agustus 2011 mencapai Rp 56,26 triliun, naik dari posisi Juli 2010 yang sebesar Rp 54,48 triliun. Rasio NPL perbankan di Agustus 2011 mencapai 2,07%.

Sampai Agustus 2011 total kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia mencapai Rp 2.031,61 triliun. Kredit ini naik dibandingkan periode yang sama di 2010 yang nilainya Rp 1.640,43 triliun. Dari total kredit tersebut, sebanyak Rp 1.879,723 triliun masuk kategori lancar. Sementara Rp 10,236 triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp 8,092 triliun masuk kategori diragukan, dan Rp 37,932 triliun masuk kategori macet.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaadmadja mengatakan perbankan menilai agunan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah akad kredit. "Masalahnya kan begini diberikan kredit tanpa agunan kalau gagal kan apa batasannya? Kalau ada agunan itu kan sesuai kemampuan asetnya," katanya

Menurut Jahja, bank mengumpulkan dana dari para nasabahnya dan memang itu adalah kepercayaan maka sehingga ketika mengucur sebagai kredit harus diberikan sebuah jaminan.  "Selain itu kita kan tidak mengenal satu persatu nasabahnya. Maka nanti siapa yang bertanggung jawab kalau dana macet?," katanya.

Sementara Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Zulkifli Zaini menyatakan agunan memang sebuah kebijakan prudensial banking. "Dan prudential banking itu sudah diatur dalam ketentuan BI. Jadi bank-bank mengacu pada PBI dari itu," tuturnya.

Menurut Zulkifli, perbankan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian ketika akad kredit siap diberikan. Selain itu dibutuhkan pencadangan dari setiap kredit yang diberikan.

Sebelumnya, Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sempat meminta industri perbankan tidak pelit untuk memberikan kredit. Bahkan dengan menyulitkan masyarakat kecil dengan meminta agunan yang membuat repot. **cahyo