Oleh Nurfahmi Budi Prasetyo

Pengamat Kebijakan Publik Digital Politic Indonesia

Hingga saat ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang banyak bergerak mengatasnamakan rakyat dengan mengangkat isu-isu lingkungan bebas menggerogoti proyek-proyek pemerintah itu. Aturan hanya tinggal tinta hitam yang menjadi pajangan di direktori ribuan regulasi di negeri ini.

Padahal, sejatinya ada dasar kepentingan masyarakat yang besar sesuai amanat UUD 1945. Pembangunan infrastruktur, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat semisal energi listrik, merupakan ranah yang menjadi hak rakyat menerimanya. Berkebalikan dengan hal itu, keran investasi swasta khususnya asing terkesan lebih lancar mengalir di negeri ini. Ada apa dengan negeri ini?

Banyak kasus atas hal tersebut, seperti polemik pembangunan pabrik Semen Rembang. Pembangunan pabrik Semen Rembang di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang mendapat 'sentilan' Walhi sejak 2014, terpaksa telah menguras seluruh sumber daya pikiran bahkan anggaran yang membengkak, tak habisnya berakhir meskipun pada tanggal 2 Februari lalu sudah melakukan sosialisasi penyempurnaan Amdal sesuai putusan PK MA dan UU.

Kendati demikian, tetap terjadi penolakan oleh LSM dan pihak tertentu. Lebih parahnya, tidak ada diskusi, tidak ada duduk bersama mencari solusi terbaik agar dua tujuan, kedaulatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, mampu harmonis untuk Merah Putih yang manis di dunia internasional.

Contoh lain, soal proyek geothermal milik Pertamina di Aceh yang terkendala tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan dan rongrongan LSM, sempat tertunda hingga lima tahun lamanya. Rasanya, saya ingin kembali bertanya, kapan Indonesia berdaulat jika LSM lebih perkasa daripada hukum dan kepentingan bangsa?

Hebatnya jaringan LSM yang mampu menggaet berbagai kalangan mulai dari dosen, artis, pimpinan organisasi hingga pos-pos pemerintahan tertentu tidak lain ada kesamaan persepsi mereka memperjuangkan kepentingannya.

Maka harusnya, kita sebagai warga negara berada dalam satu barisan memperluas medan perang dengan kalangan oportunis, bahwa kita memperjuangkan kepentingan bangsa, ada kepentingan jutaan rakyat yang juga menjadi tanggung jawab kita. Bahwa Indonesia tidak akan maju dan berdaulat, kalau kita hanya diam membiarkan kalangan oportunis bicara seenaknya menggerogoti kebijakan pemerintah.

Kalau keadaan terus seperti ini, alangkah eloknya pemerintah mulai bersih-bersih LSM yang berkeliaran jika LSM hanya membuat keributan dan mengambil keuntungan sepihak. Padahal itu amanat UUD, jangan sampai LSM menentang UUD.

Lebih baik pemerintah membekukan izin LSM, apalagi ditengarai aliran dana yang berkeliaran di LSM tak mampu terdeteksi sumbernya, banyak kepentingan asing yang bermain. Setidaknya mengindikasikan bahwa realitas yang terjadi bahwa proyek-proyek sentral milik pemerintah rawan atas ancaman dari dalam negeri sendiri. Untuk itu, perlu dibersihkan.