Jakarta- Presiden Jokowi meminta jajaran para menteri untuk meninggalkan ego sektoral dan cara berpikir yang akan memperlambat proses. Bappenas dan Kementerian Keuangan juga diharapkan untuk dapat menjadi penjaga prinsip program-program prioritas pembangunan. Sementara Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengingatkan masalah ketimpangan harus menjadi fokus pemerintah tahun ini. Sebab, ketimpangan berkaitan erat dengan menjamurnya radikalisme.

NERACA

Presiden dalam rapat terbatas, Rabu (1/2), mengingatkan agar para menteri dan kepala lembaga berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan program pemerintah. Namun dia juga mengimbau dalam pelaksanaannya tetap mengikuti prosedur yang ada. "Jadi orientasi kita adalah orientasi hasil, bukan orientasi prosedur. Tapi prosedur tetap mengikuti," ujarnya di Jakarta.

Jokowi mengungkapkan, anggaran negara yang digunakan kementerian dan lembaga juga harus produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, angka kemiskinan dan kesenjangan bisa ditekan semakimal mungkin. "Penting sekali digarisbawahi. Membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menekan ketimpangan," ujarnya.

Presiden tidak menginginkan pencapaian segala program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah meleset dari tujuan awal atau bahkan sama sekali tidak tercapai. "Saya minta sederhanakan proses yang rumit-rumit, bertele-tele, dan bersikap administratif. Bangun kodefikasi yang bersandar pada lintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi," ujarnya.

Sebaliknya, program-program prioritas tersebut diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, Presiden menegaskan bahwa antara perencanaan dan penganggaran tiap program prioritas harus selalu terintegrasi.

"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama perencanaan dan penganggaran yang tidak sambung, yang tidak sinkron, antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran," ujarnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi mengingatkan kembali soal kebijakan money follow program yang pernah diinstruksikannya. Dia meminta Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengawal proses penerapan kebijakan tersebut. "Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program, tetapi dalam praktiknya tetap money follow function," katanya.

Dalam menyinergikan perencanaan dan penganggaran itu, biasanya tiga pihak yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian/Lembaga akan berkoordinasi melalui pertemuan tiga pihak (trilateral meeting).

"Saya juga tidak ingin lagi forum-forum pertemuan itu hanya sekadar memenuhi prosedur administrasi saja, tapi betul-betul bisa konkret, betul-betul dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program terutama untuk pendanaan program-program prioritas nasional kita," tegas Kepala Negara.

Presiden juga berpesan agar alokasi anggaran dan output yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga untuk dicermati secara detail. Alokasi anggaran dan rencana output tersebut juga harus sejalan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah ditetapkan.

Arahan Jokowi tersebut bertujuan untuk mencegah inefisiensi dan menutup ruang negosiasi dan intervensi perencanaan penganggaran. Selanjutnya pemerintah akan mengatur proses tersebut dalam satu Peraturan Pemerintah (PP). Mengingat selama ini, proses perencanaan dilakukan Bappenas, sementara penganggaran dilakukan Kemenkeu.

"Presiden telah memberikan arahan agar ini dibuat menjadi satu, perencanaan dan penganggaran, yang nanti ada satu PP yang mengatur terhadap hal tersebut," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, kemarin.

Menurut Pramono, selama ini ada Undang-Undang Keuangan dan Undang-Undang Perencanaan yang masing-masing memiliki turunan Peraturan Pemerintah sendiri, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi. "Harapannya nanti di DPR, pemerintah itu sudah menjadi satu. Tidak perlu lagi ada Panja (Panitia Kerja), hal yang berkaitan dengan perencanaan, yang kedua adalah Panja yang berkaitan dengan penganggaran," ujarnya.

Seskab menegaskan, proses ini juga dilakukan untuk menutup ruang terjadinya kebocoran yang tidak perlu. Untuk itu, Presiden telah menugaskan Menko Perekonomian untuk segera menyiapkan PP, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, agar hal ini bisa dijalankan.

Pramono meyakini, integrasi ini akan membantu Presiden dan Wakil Presiden melihat, memantau, dan mengecek kinerja dari Kementerian/Lembaga. Karena dari dahulu hal ini belum bisa dilakukan, karena selalu ada tarik-menarik diantara Bappenas dan Kemenkeu, bahkan sebelum pemerintahan Jokowi.

Ketimpangan dan Radikalisme

Secara terpisah, Kepala BPS Suharyanto mengingatkan bahwa masalah ketimpangan harus menjadi fokus pemerintah tahun ini. Sebab, ketimpangan berkaitan erat dengan menjamurnya radikalisme. "Kalau itu terjadi (ketimpangan semakin lebar), maka gampang dipengaruhi sehingga timbulkan radikalisme. Namun itu bukan satu-satunya faktor ya," ujarnya.

BPS kemarin mengumumkan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang oleh gini ratio mencapai 0,394 pada September 2016, atau turun 0,008 poin dari September 2015. Selain itu, BPS juga melaporkan persentase pengeluaran pada kelompok 40% masyakarat terbawah Indonesia adalah sebesar 17,11% pada September 2016. Angka itu lebih baik dibandingkan kondisi September 2015 yang hanya 17,01%.

Bila mengacu kepada standard Bank Dunia, dengan persentase pengeluaran pada kelompok 40% masyarakat terbawah sebesar 17,11%, Indonesia termasuk ke dalam kategori negara dengan ketimpangan rendah. Sementara ketimpangan pengeluaran penduduk kaya dan miskin (gini ratio) di Indonesia pada September 2016 tercatat  0,394. Kesenjangan pengeluaran paling parah berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan paling rendah di Bangka Belitung. bari/mohar/fba