NERACA

Jakarta – Setelah menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Emirsyah Satar sebagai tersangka kasus suap dalam pembelian mesin pesawat untuk maskapai itu dari Rolls Royce, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menindaklanjuti informasi dugaan suap Rolls Royce ke oknum pejabat di Perusahaan Listrik Negara (PLN). KPK menganggap penting temuan atas hasil penyelidikan lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), yang mengaitkan kasus Rolls Royce ke pejabat PLN pada 2007.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengatakan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan seputar kemungkinan mengembangkan kasus suap yang tengah ditangani. Berdasarkan hasil penyelidikan SFO, untuk memenangkan proyek di PLN pada tahun 2007, seorang pegawai Rolls Royce terlibat dengan seorang perantara dalam pembayaran komisi untuk memenangkan tender melalui persaingan tidak sehat.

Kendati siap mengusut kasus dugaan rasuah atas oknum di PLN, KPK, kata Laode, tidak akan terburu-buru dalam mengusut kasus dugaan suap tersebut. Penyidik di komisi tersebut masih fokus dalam menuntaskan kasus suap mesin pesawat airbus A330-300 milik PT Garuda Indonesia dari PT Rolls Royce.

"Itu kan kami share bersama (antara KPK, SFO, dan CPIB), tapi untuk sementara kami lagi fokus yang Garuda. Karena itu ada target waktunya kan 2004 - 2015, hanya dulu itu informasi yang kami dapatkan dari SFO," ujar Laode di Jakarta, Rabu (25/1).

Lebih jauh Laode mengungkapkan, KPK tidak akan tinggal diam dalam menelusuri kasus dugaan suap ke para pejabat PLN itu. Dalam hal ini, lanjut Laode, sebagaimana dilansir okezone, lembaganya telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga antirasuah di negara tetangga. "Yang lain memang banyak kecurigaan. Dokumennya kan ada yang di China, di Thailand dan yang lainnya," tukas Laode.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengakui telah menerima banyak dokumen terkait dengan kasus suap Rolls Royce. “Kami mendapat informasi banyak dari SFO dan CPIB. Kami sedang pelajari lebih lanjut. Kami juga sendang fokus mendalami aliran dana pihak-pihak penerima dan pemberi," ujar Febri.

Kerjasama PLN dan Rolls Royce dimulai pada tahun 2000, saat Rolls Royce memenangkan kontrak perawatan generator PLN hingga 2007. Dokumen SFO menyebutkan, kongkalikong itu bermula dari penjualan dua paket generator untuk PLN yang digunakan untuk Pembangkit Listrik Tanjung Batu, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada 2000, Rolls-Royce memperoleh kontrak pemeliharaan proyek itu selama 7 tahun.

Dokumen SFO juga menyebutkan, seorang direktur perusahaan, yang disebut sebagai Perantara 7, memberitahukan Rolls-Royce bahwa mereka harus melakukan tender terbuka. Peserta tender saat itu adalah Rolls Wood Group, perusahaan gabungan dari Rolls Royce dan Wood Group, serta satu perusahaan asal Indonesia. Perantara 7 tersebut dikabarkan meminta pembayarannya dari Rolls-Royce terkait dengan komitmen tersebut. Perantara 7 juga disebut meminta dibayar sebagian di Indonesia dan sebagian lagi dengan akun bank Singapura memakai nama pribadi.

Terkait kasus yang tengah mendera mantan dirut BUMN, Presiden Joko Widodo menyindir soal skandal suap-menyuap hingga tersangkut masalah hukum yang disampaikan di hadapan ratusan direktur BUMN yang akan mengikuti "executive leadership program" (ELP).

"Hati-hati kejadian 2012 ketemunya sekarang. Hati-hati, saya enggak ngomong di BUMN mana, tapi gambarnya ada," kata Presiden Jokowi di hadapan sekitar 600 petinggi BUMN yang akan mengikuti ELP Istana Negara Jakarta.

Jokowi menegaskan keinginannya agar para petinggi BUMN selalu menjaga "good corporate governance". "Saya minta semua BUMN betul-betul jangan sampai ada yang kena masalah lagi. Saya enggak mau ada yang kena masalah lagi, baik Dirut, direksi, baik di bawahnya jangan sampai, hati-hati semuanya, 'governance', hati-hati," tutur Presiden.

Presiden juga mengatakan di era keterbukaan saat ini publik langsung bisa memantau kinerja BUMN. Namun, ia menegaskan, para petinggi BUMN tidak perlu takut mengambil keputusan jika merasa tidak melakukan kesalahan. munib