Terasa janggal rasanya judul tajuk tersebut. Pasalnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dengan lantang menyebutkan kondisi perbankan 2011 memang dalam kondisi demikian. “Bank sehat belum tentu efisien. Memang idealnya bank sehat seharusnya juga efisien,” ujarnya saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik di Gedung BI Thamrin, Jakarta, pekan ini.

Darmin memang sangat concern untuk menumbuhkan pasar domestik melalui optimalisasi peran perbankan. Tidak heran, dia kelihatan antusias terus mendorong upaya menurunkan suku bunga kredit bank melalui peningkatan efisiensi. Karena, penurunan suku bunga sangat dibutuhkan sektor riil untuk ekspansi usaha. Mengapa?

Berdasarkan data BI terungkap, bahwa tingkat rata-rata suku bunga pinjaman bank saat ini tercatat masih di atas 12% per tahun, sementara suku bunga acuan BI Rate sekarang 6% yang diperkirakan paling tidak untuk jangka setahun ke depan. Dari data itu terdapat selisih bunga atau spread keuntungan bank sekitar 6%-7%. Angka ini dipandang Darmin sebagai inefisiensi perbankan nasional, jika dibandingkan dengan rata-rata spread bank-bank di ASEAN saat ini sekitar 2%-3%.

Tidak hanya itu. Perbankan kita yang cenderung meraup laba usaha cukup besar  belakangan ini, ternyata kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya 47,2%. Artinya, sangat rendah sekali bila dibandingkan rasio penyaluran kredit perbankan terhadap PDB di Malaysia yang mencapai 114%, Thailand (117%) dan China tercatat cukup tinggi yaitu 131%.

Fakta ini menggambarkan demikian strategisnya perbankan di ketiga negara tersebut dalam menentukan denyut nadi perekonomian, meski pertumbuhan kreditnya lebih rendah dari Indonesia.

Wajar saja jika Gubernur BI merasa gerah terhadap perilaku sebagian besar bank yang beroperasi di Indonesia terkesan hanya menguntungkan buat segelintir pengusaha dan pemilik banknya. Buktinya, hasil survei BI mengenai ”pembiayaan perusahaan” pada tahun 2009 mengungkapkan, pangsa kredit bank dari total pembiayaan perusahaan sangat minim, yaitu untuk modal kerja hanya 25% dan untuk investasi tercatat 21%.

Gambaran tersebut sekaligus menunjukkan tingginya aset industri perbankan kita tidak diikuti secara seimbang dengan peningkatan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Ini disebabkan terdapat sebagian aset perbankan, yang dilihat dari perspektif makro tidak produktif, yaitu dalam bentuk kelebihan ekses likuiditas yang ditempatkan dalam instrumen moneter dan surat berharga negara (SBN). Ekses likuiditas itu juga menjadi fakta hubungan masih merenggangnya (decoupling) antara sektor perbankan dan sektro riil.

Data BI per Oktober 2011 memperlihatkan, sekitar 31,4% dari total kredit perbankan Rp 2.106,2 triliun, atau sekitar Rp 661,45  triliun dana bank ditempatkan pada SBN dan surat berharga lainnya. Sementara 60% instrumen moneter BI ternyata dikuasai hanya oleh 10 bank besar. Nah, untuk mempertahankan total pendapatan bank tetap berada pada zona yang menguntungkan (comfort zone), sejumlah bank akhirnya membebankan suku bunga kredit yang tinggi sebagai kompensasi dari rendahnya perolehan pendapatan dari SBN maupun instrumen moneter lainnya.

Karena itu, BI masih memiliki banyak PR (pekerjaan rumah) yang perlu dituntaskan, bahkan diantaranya merupakan ”warisan” yang ditanggung dari tahun ke tahun yang akhirnya melahirkan ”inefisiensi” dalam perekonomian nasional. Walau industri perbankan Indonesia pasca krisis 1998 telah jauh lebih tangguh, kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional ternyata masih sub optimal. Jadi sadarlah industri perbankan kita adalah lokomotif pembangunan nasional, bukan untuk memperkaya pemilik bank.