NERACA

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan memberi ruang bagi PT PLN (Persero) untuk dapat mengelola wilayah kerja panas bumi di Indonesia. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (23/1), mengatakan peluang tersebut disampaikan Menteri Jonan selaku Ketua Harian DEN dalam sidang anggota DEN ke 20 yang digelar di Jakarta, Senin dan dihadiri anggota dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan serta para undangan terkait.

"Menteri ESDM memberi ruang supaya kalau PLN investasi di panas bumi bumi bisa mengajukan ke pemerintah untuk meminta WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) baru untuk pengembangan panas bumi," kata Tumiran. Menurut dia, dengan memiliki dan mengembangkan wilayah panas bumi sendiri, PLN dapat mengatur biaya dan risiko investasi sehingga perusahaan pelat merah itu dapat mengendalikan arus kas.

PLN hanya perlu melayangkan surat permohonan untuk bisa mendapatkan WKP baru, meski hingga saat ini belum mengajukan nama. "Harapannya PLN enggak usah 'tender' (lelang), tapi langsung dikasih. Dia minta langsung dikasih, dia tentukan sendiri berapa WKP yang dia pakai, dia membangun, dia sebagai 'off-taker' (pembeli) kan dia bisa mengelola," katanya.

Meski PT Pertamina (Persero) juga telah banyak mendapat penugasan untuk mengembangkan panas bumi, Tumiran mengaku peluang bagi PLN akan membuat adanya kompetisi sehat antara dua perusahaan. "Yang penting bagaimana ada akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional dapat dipercepat," katanya.

Tumiran juga meyakini pengembangan panas bumi di tangan dua BUMN itu akan menguntungkan konsumen lantaran keduanya bersaing untuk mencapai harga keekonomian. "Misal, kenapa PLN bisa murah? Kan bisa diadakan 'due diligent' kan, berapa investasinya, kenapa dia bisa murah?, apa faktornya? Itu kan bisa jadi tolok ukur standarisasi untuk investasi. Selama ini kan engga jelas makanya pemerintah mematok harga panas bumi," jelasnya.

Ia juga mengaku permasalahan teknis pengelolaan tidak dibahas rinci dalam sidang tersebut. Yang pasti, target pengelolaan panas bumi sebagai salah satu penyumbang bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 harus tercapai. Sesuai Cetak Biru Perencanaan Energi 2005-2025, pembangkit tenaga listrik panas bumi diharapkan dapat menyumbang 9.500 MW.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi, setiap negara pasti memanfaatkan kearifan lokal. Bagi Indonesia, sumber energi yang merupakan kearifan lokal adalah energi geothermal atau panas bumi “Untuk Indonesia, sumber energi yang merupakan kearifan lokal adalah energi geothermal atau panas bumi,” ujar Arcandra.

Menurut Arcandra, produksi listrik dari sumber energi panas bumi juga memiliki tingkat keandalan produksi yang stabil dan tidak terpengaruh cuaca. “Kestabilan ini membuat listrik dari panas bumi bisa menjadi base load penyediaan listrik bagi masyarakat oleh PLN,” tegas dia. Sebagai base load, ketika penggunaan listrik berada pada titik terendah, misalnya pada saat Lebaran, maka [Pembangkit Listrik]( 2692340 "") Tenaga Panas Bumi (PLTP) tetap hadir dengan kapasitas penuh. Sedangkan pembangkit yang menggunakan BBM dan batu bara dimatikan.

Arcandra juga menyinggung masa depan geothermal. Sesuai Cetak Biru Perencanaan Energi 2005-2025, pada 2025 peran minyak dalam bauran energi dikurangi hingga 30 persen, sementara penggunaan panas bumi akan naik. Dengan demikian diharapkan, pembangkit tenaga listrik panas bumi dapat menyumbang 9.500 MW. “Pada posisi 2025, semua sumber energi akan memberikan kontribusi kurang lebih seimbang,” ujar Arcandra.

Tantangannya, lanjut dia, adalah membuat harga listrik panas bumi lebih kompetitif dibanding sumber energi lain. “Hal ini menjadi satu hal yang harus kita pikirkan bersama untuk jalan keluarnya,” tutur dia.