Banyak BUMN Diduga Tak Diaudit Profesional

NERACA

Jakarta---Banyak BUMN mengalami kerugian keuangan. Alasanya, BUMN tersebut tidak diaudit secara profesional oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI). Sehingga mengalam kebocoran. "Diduga 141 BUMN tidak diaudit dengan profesional bahkan dilakukan dengan cara melanggar hukum sehingga merugikan keuangan Negara," ujar Sekretaris Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus kepada wartawan di Jakarta,15/12

Menurut Iskandar, salah satu yang keuanganya tidak diaduit dengan profesional yakni PT Perkebunan Nusantara. Pasalnya, dari hasil penemuan IAW terdapat kecurangan dari laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi PT Perkebunan Nusantara III. "Permasalahan besar terkait penyimpangan penggunaan uang negara di PTPN III seharusnya terlihat pada anggaran yang dipergunakan untuk perluasan perkebunan sawit," paparnya.

Iskandar menambahkan, setelah dilakukan penelusuran, diduga kantor akuntan publik yang mengeluarkan hasil audit PTPN III tersebut terkait dengan nama salah satu pejabat eselon I dilingkungan AKN VII BPK RI. "Namun ternyata perluasan itu malah menimbulkan persoalan hukum sebab pembukaan lahan dilakukan di atas tanah hutan lindung dan kayu penebangan hutan lindung tersebut diduga dijual kepada pihak swasta. Anehnya, penggunaan uang negara yang melanggar hukum tahun 2007 tersebut malah tidak ada ditampilkan di dalam audit," lanjutnya

Sehingga pihaknya meminta agar pimpinan dan Anggota VII BPK agar melakukan investigasi kembali atas laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara yang syarat manipulasi data. Dan jika perlu menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditempat terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan bermimpi memajukan BUMN-BUMN untuk mensejahteraan rakyat, terutama BUMN pangan, transportasi hingga properti.. Dengan adanya BUMN pangan raksasa ini pada tahun 2014 akan ada 600 ribu hektare lahan baru pertanian. "Beras enam juta ton. Dan BUMN akan turun tangan dan pendekatan beras secara korporasi. Dengan demikian mudah-mudahan bisa di perbaiki," ujarnya

Bukan hanya pangan, Dahlan menegaskan akan membangun industri kapal untuk mengangkut minyak, sawit dari PT Bukit Asam Tbk. Karena selama ini BUMN menyewa kapal untuk pengangkutan ini yang menelan biaya triliunan rupiah. "Kenapa kita tidak buat industri kapal, dan kita gantikan dengan itu. Tetapi modalnya akan kembali dengan sewa kapal tersebut," jelas Dahlan.

Kemudian sisi infrastruktur seperti pelabuhan, Dahlan mendesak agar pelabuhan kali baru Tanjung Priok bisa diselesaikan dengan cepat. Karena pelabuhan ini menampung lalu lintas yang cukup besar. "Dan Pelabuhan Sawit Kuala Tanjung. Biaya logistik kita sekarang masih menduduki nomor 75 dibawah Vietnam dan Malaysia," tukasnya.

Di sisi lain, untuk transportasi darat, Dahlan mengatakan angkutan barang dan jasa bisa berpindah ke kereta api karena ini dapat meringankan beban jalanan di Indonesia. **cahyo

Related posts