Perdagangan Internasional - Empat Negara Jadi Tujuan Utama Ekspor Produk Sawit Mentah

NERACA

Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memperkirakan kenaikan ekspor produk sawit berupa crude palm oil (CPO) dan turunannya sebesar 8,5 persen pada 2017 yang ditopang dari negara-negara tujuan utama ekspor produk tersebut. Saat ini terdapat empat negara besar yakni India, Republik Rakyat Tiongkok, Pakistan dan Belanda yang merupakan negara tujuan utama ekspor produk CPO dan turunannya.

"Pada angka moderat, kami memperkirakan sebesar 8,5 persen pertumbuhan ekspor sawit," kata Direktur Utama BPDP-KS Bayu Krisnamurthi disalin dari Antara, pekan lalu.

Berdasarkan data dari BPDP-KS hingga November 2016, ekspor CPO dan produk turunan ke India tercatat 5,1 juta ton atau senilai 3,2 miliar dolar AS, Republik Rakyat Tiongkok sebesar 2,8 juta ton atau senilai 1,8 miliar dolar AS, Belanda 2,5 juta ton atau senilai satu miliar dolar AS dan Pakistan sebesar 1,8 juta ton dengan nilai 1,2 miliar dolar AS.

Proyeksi peningkatan ekspor CPO dan turunannya tersebut, menurut Bayu, bisa ditopang dari negara-negara utama tujuan ekspor tersebut. Namun, juga perlu memperhatikan negara-negara lain yang memiliki peluang serupa seperti Amerika Serikat, Spanyol dan Italia.

Tercatat, impor Negeri Paman Sam untuk CPO dan turunannya tersebut sebesar 1,2 juta ton. Sementara Spanyol dan Italia lebih dari dua juta ton atau kurang lebih senilai 1,2 miliar dolar AS. "Ini menjadi perhatian khusus, Amerika Serikat agak mengejutkan," kata Bayu.

Kementerian Perdagangan menargetkan peningkatan ekspor nonmigas pada 2017 sebesar 5,6 persen meskipun kondisi perekonomian global dinilai masih cenderung melambat. Angka tersebut lebih rendah dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) 2017 yang tercatat sebesar 11,9 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia Januari-Desember 2016 mencapai 144,43 miliar dolar AS atau menurun 3,95 persen dibanding periode yang sama tahun 2015. Sementara ekspor nonmigas sebesar 131,35 miliar dolar AS atau menurun 0,34 persen. Untuk lemak dan minyak hewan nabati, ekspor tercatat mencapai 18,23 miliar dolar AS.

Asumsi BPDP-KS, dengan target peningkatan ekspor sebesar 5,6 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut, sektor sawit perlu ada peningkatan kurang lebih sebesar 8-9 persen.

"Target peningkatan ekspor (nommigas) Kementerian Perdagangan, 5,6 persen. Untuk bisa ekspor nasional naik 5,6 persen, perhitungan kami sawit harus tumbuh 8-9 persen untuk ekspornya," kata Bayu.

Sepanjang 2016, secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari-Desember 2016 mengantongi surplus sebanyak 8,78 miliar dolar AS. Surplus tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kinerja 2015 yang tercatat sebesar 7,67 miliar dolar AS.

Untuk surplus neraca perdagangan nonmigas pada 2016, mencapai 14,42 miliar dolar AS, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 13,71 miliar dolar AS.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan PT Sucofindo (Persero) menandatangani kesepakatan (MoU) tentang pelaksanaan verifikasi teknis ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.

Direktur Utama BPDP-KS Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa kesepakatan tersebut diperlukan untuk memastikan dan menjamin volume serta jenis produk ekspor CPO beserta turunannya sebelum ekspor.

Verifikasi data tersebut juga untuk menentukan besaran pungutan, karena masing-masing produk memiliki besaran pungutan yang berbeda. "Setelah mendapatkan informasi terkait jenis dan volume, maka bisa dihitung berapa besaran pungutannya. Produk ekspor sawit dan turunannya sudah mendekati 60 jenis. Pungutan serta Bea Keluar antara satu jenis dengan yang lain itu berbeda besarannya," kata Bayu.

Kesepakatan tersebut akan mencakup kurang lebih sebanyak 26-27 juta ton produk sawit beserta turunannya, dengan total nilai mencapai Rp120 miliar. Namun, angka tersebut masih perhitungan sementara, tergantung dari berapa besar realisasi yang ada.

Kesepakatan tersebut untuk menjamin akuntabilitas, kemudahan dan kepastian pengelolaan dana sawit. Verifikasi itu untuk memastikan jenis, jumlah barang dan jumlah pungutan dana perkebunan kelapa sawit, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Produk Ekspor Kelapa Sawit dan Produk Turunannya.

Selain itu juga untuk memastikan jumlah pungutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

BPDP-KS merupakan badan layanan umum yang diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap ekspor CPO beserta produk turunannya.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…