Moratorium TKI Diklaim Berdampak pada Kesejahteraan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy (CIPS) menyatakan, rencana pemerintah melakukan moratorium TKI dicemaskan karena malah akan berdampak kepada kesejahteraan warga yaitu dengan mendorong masyarakat miskin jatuh ke jalur perdagangan manusia.

"Bekerja di luar negeri merupakan hal yang penting bagi masyarakat miskin dan berpendidikan rendah untuk mencari sumber mata pencaharian. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja di pedesaan sangat kecil, sedangkan uang yang dihasilkan dari bekerja di negara, seperti Malaysia, Taiwan, dan Singapura dapat membiayai kehidupan keluarga," kata Peneliti Bidang Migrasi dan Kewirausahaan CIPS Rofi Uddarojat, di Jakarta, Jumat (20/1).

Menurut Rofi, walaupun tujuan kebijakan itu adalah untuk melindungi para TKI, tetapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya karena target kebijakan yang diperuntukkan untuk pekerjaan sektor domestik yang didominasi oleh perempuan tersebut malah memunculkan ketidakadilan bagi mereka. Hal itu, menurut dia, tentu dapat mendorong mereka untuk berangkat lewat jalur ilegal. "Pemerintah harus tetap mengizinkan masyarakat miskin untuk bekerja di luar negeri dan juga memastikan mereka mendapatkan akses ke proses rekrutmen yang efektif," ucapnya.

Ia berpendapat bahwa rencana Kementerian Ketenagakerjaan yang tertuang dalam "Zero Domestic Worker 2017-2018" untuk mengurangi jumlah TKI tidak terampil bekerja di luar negeri malah akan membuat para calon TKI mengambil risiko untuk berangkat lewat jalur ilegal. Sebelumnya, CIPS menyoroti penurunan tingkat remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

"Menurunnya remitansi di tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibanding tahun sebelumnya telah merugikan masyarakat miskin yang selama ini menggunakan remitansi sebagai sumber penghidupan mereka," kata Rofi. Berdasarkan data remitansi TKI di tahun 2016 yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebesar Rp97 triliun (sampai Oktober 2016), yang mengalami penurunan sebesar 15,65 persen dari tahun sebelumnya di bulan yang sama, yaitu sebesar Rp115 triliun.

Penurunan remitansi ini dinilai disebabkan oleh menurunnya jumlah TKI yang pergi ke luar negeri sejak diberlakukannya moratorium TKI informal ke Timur Tengah pada Mei 2015. Setelah diberlakukannya moratorium tersebut, penempatan TKI ke luar negeri telah berkurang sebesar 50,47 persen. Peneliti CIPS berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah menggerus kesempatan kerja di luar negeri bagi masyarakat menengah ke bawah.

Studi yang dilakukan oleh CIPS menunjukkan remitansi telah mendukung kesejahteraan masyarakat miskin dengan penggunaan konsumsi rumah tangga, membangun perumahan, biaya pendidikan, dan modal memulai wirausaha. Dia mengingatkan bahwa Bank Dunia memperkirakan remitansi TKI telah mengurangi angka kemiskinan sebesar 26,7 persen pada periode 2000-2007, dan migrasi berdampak tidak hanya pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada peningkatan keterampilan, mental, dan pengetahuan, terutama pada TKI perempuan.

"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium ke Timur Tengah. Selain tidak efektif mencegah keberangkatan TKI ilegal, kebijakan ini juga secara signifikan mengurangi remitansi yang sangat membantu masyarakat kecil di pedesaan," ucapnya.

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…