NERACA

Jakarta - Hasil rapat Komite Kebijakan menetapkan bahwa plafon kredit usaha rakyat (KUR) untuk tahun 2017 sebesar Rp110 triliun dengan bunga 9% pertahun. Rinciannya, 81% KUR disalurkan untuk usaha mikro, 18% untuk sektor ritel, dan 1% untuk kredit Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Braman Setyo usai mengikuti rapat Komite Kebijakan di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat malam (20/1). "Itu‎ hasil keputusan rapat Komite Kebijakan", kata Braman.

Rapat tersebut dihadiri juga Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarno, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar, ‎dan beberapa bank penyalur KUR.

Braman menambahkan, untuk tahun ini tercatat ada 38 lembaga pembiayaan sebagai penyalur KUR. Terdiri dari 33 bank, empat LKBB (lembaga keuangan bukan bank), dan satu koperasi. "Namun, tadi dalam rapat ada usulan untuk menambah lagi lima lembaga pembiayaan yang selama ini melakukan pembiayaan TKI non KUR. Sehingga, kalau itu disetujui, maka jumlah penyalur KUR akan menjadi sebanyak 44 lembaga pembiayaan, bank dan non bank", jelas Braman seraya menyebutkan, lembaga penjaminan yang ditugaskan untuk menjamin KUR adalah Perum Jamkrindo dan Askrindo.

‎Selain itu, untuk meningkatkan KUR di sektor produksi khususnya pertanian, Braman dalam rapat tersebut mengusulkan agar lembaga penyalur KUR (khususnya bank) bekerjasama dengan Puskud-Puskud yang ada di daerah. "Banyak KUD di daerah yang bagus-bagus dan berhasil. Saya usulkan agar potensi-potensi seperti itu disinergikan dalam meningkatkan penyaluran KUR di sektor produksi", tukas Braman lagi.

Sedangkan untuk sektor perikanan, Braman berharap agar bank-bank penyalur KUR berhubungan langsung dengan sentra-sentra perikanan yang ada di seluruh Indonesia. "Karena, menurut saya, saat ini eranya penyaluran KUR masuk ke kelompok-kelompok, seperti sentra-sentra perikanan dan sebagainya. Saya pikir, itu jauh lebih efektif ketimbang menyalurkan KUR pada individu-individu", pungkas Braman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi pertanian lebih merata pada berbagai komoditas selain padi. "Saya sebetulnya berharap kredit untuk sektor produksi pertanian itu tidak hanya untuk padi, tapi juga bisa tebu, bawang merah, dan lain-lain," kata Darmin.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad menambahkan tantangan utama dalam penyaluran KUR saat ini adalah menggeser alokasi kredit tersebut ke sektor produksi yang lebih efektif bagi masyarakat kecil. "Itu PR besar bagi kita. Sektor produksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor perdagangan. Kita perlu mendiskusikan landing model yang sesuai dengan karakteristik sektor produksi tersebut," ujarnya.

Untuk itu, salah satu hal yang dibutuhkan pemerintah agar penyaluran KUR kepada sektor produksi bisa tercapai adalah ketersediaan data yang memadai. Sebelumnya, realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2016 tercatat mencapai Rp94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran Rp100 triliun. Meski sedang terjadi perlambatan ekonomi global, kredit bermasalah (NPL) KUR hanya tercatat 0,37 persen, dengan jumlah debitur yang menerima kredit ini sebanyak 4.362.599.

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp65,6 triliun atau 69,5 persen, diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp28,6 triliun atau 30,3 persen, dan KUR untuk penempatan TKI sebesar Rp177 miliar atau 0,2 persen. Sementara itu, BRI menjadi penyalur KUR tertinggi pada 2016 yaitu Rp69,4 triliun, diikuti Bank Mandiri sebesar Rp13,3 triliun, dan BNI sebanyak Rp10,3 triliun. Sisanya disumbangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun penyalur lainnya.

Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi oleh provinsi yang terletak di Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk penyaluran KUR tertinggi di provinsi luar Jawa adalah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kinerja penyaluran tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.