BPPT : Kereta Ekspres Cukup - Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

 

 

NERACA

 

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengeluarkan hasil kajian awal kebutuhan kereta ekspres berkecepatan 160 kilometer (km) per jam rute Jakarta-Surabaya mencukupi untuk mengurangi beban transportasi darat dan udara. "Kenapa kok tidak dibuat secepat Shinkansen (kereta cepat Jepang, red). Karena biayanya sangat besar, dari hasil kajian awal memakai kereta ekspres dengan kecepatan 160 km per jam saja sudah cukup," kata Kepala BPPT Unggul Priyanto, di Jakarta, Kamis (19/1).

Berdasarkan kajian awal revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya yang dilakukan BPPT bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Jepang, menurut dia, pengembangan kereta ekspres ini cukup mendesak. Seharusnya pada 2017 sudah dikerjakan, meski peminat proyek ini akan susah didapat. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil kajian tersebut, rel KA yang sekarang digunakan masih akan bisa digunakan jika memang kereta ekspres berkecepatan 160 km per jam dikembangkan. Rel kereta yang ada bisa digunakan lebih optimal, tidak perlu membuat jalur rel kereta yang baru, katanya lagi.

Kajian yang dilakukan sendiri oleh ahli-ahli dari Indonesia, ia berharap, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan maksimal. Menurutnya, jika pembangunan atau revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya itu dilakukan dengan menggunakan "soft loan", TKDN masih bisa dinaikkan. Selain telah menyelesaikan kajian kereta ekspres Jakarta-Surabaya, BPPT pada 2016 juga telah melakukan pendampingan teknis pembangunan light rapid transit (LRT) di Palembang dan pengkajian sistem LRT Jabodetabek bersama Kementerian Perhubungan, serta kajian kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemerintah Jepang untuk menyusun proposal awal terkait rencana kerja sama proyek revitalisasi jalur kereta utara Jawa tersebut.

Budi menjelaskan dalam proposal tersebut juga akan dikaji prastudi kelaikan, serta kesepakatan nilai investasi proyek tersebut. "Termasuk nilai investasi proyek, kalau prastudi kelaikan itu 'kan ada kualitatif dan kuantitatif," katanya lagi. Ia menambahkan, nantinya hasil proposal awal dari Pemerintah Jepang akan dicocokkan dengan hasil studi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pemerintah akan memberikan kesempatan bagi Pemerintah Jepang membuat proposal awal untuk menerapkan standar kehati-hatian terkait proyek yang nilainya diperkirakan mencapai hingga Rp80 triliun tersebut.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu mengatakan, investasi yang digelontorkan untuk pembangunan kereta kecepatan tinggi tentu lebih besar ketimbang kereta semi-cepat. Namun, belum dihitung berapa investasi yang dibutuhkan. "Ya lebih besar, kalau semi cepat kan Rp81 triliun, kalau yang kereta kecepatan tinggi itu belum tahu, pasti lebih besar," kata dia.

Pihak Jepang, kata Budi, hingga kini belum menyerahkan proposal untuk proyek tersebut. Kemungkinan pembangunan kereta Jakarta-Surabaya dengan kategori kecepatan tinggi atau semi-cepat masih 50:50. "(Pilihannya ke kereta kecepatan tinggi atau semi cepat) Sama Berat, tergantung proposalnya, terus kita lihat harganya," ujar Budi.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan alasannya bahwa pembangunan Kereta Semi-Cepat Jakarta-Surabaya akan menggunakan rel lama, sedangkan untuk Jakarta-Bandung, full dengan pemasangan rel barunya. "Kereta semi cepat (Jakarta-Surabaya) itu kan, intinya memakai rel yang ada dengan menghilangkan semua perlintasan sebidang. Sedangkan kalau kereta cepat yang bisa sampai 300 km/jam ke atas, harus butuh jalur baru," kata Bambang.

Menurut dia, untuk tender proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih membuka kemungkinan tender dengan teknologi yang lebih canggih. Belum tentu, Jepang yang akan menggarap proyek tersebut meskipun saat ini telah dilakukan penjajakan. "Sehingga, intinya kita ingin melihat semua kemungkinan, membandingkan antara teknologi dan pembiayaan. Kita ingin dapat teknologi yang paling mutakhir, dengan biaya yang paling efisien," tuturnya.

 

BERITA TERKAIT

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…