Jakarta - Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 mencapai 5,3% sebagai dampak serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan akan meningkatkan kinerja ekonomi negeri ini. Sementara pemerintah berupaya terus menurunkan tingkat kemiskinan hingga single digit, meski tingkat daya beli masyarakat saaat ini cenderung melemah akibat kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah (administered price).

NERACA

Prediksi angka pertumbuhan tersebut tidak berubah dari proyeksi sebelumnya yang dirilis pada Oktober 2016, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% (2016) dan 5,3% pada tahun ini.  Sedangkan pertumbuhan PDB sebesar 5% secara tahunan pada kuartal III-2016, turun dibandingkan 5,2% pada kuartal II-2016. Ini tertuang dalam laporan terbaru Bank Dunia berjudul “Indonesia Economic Quarterly”.

Dalam laporannya tersebut, Bank Dunia mengungkapkan, layaknya negara-negara lain dunia, Indonesia pun memiliki berbagai risiko yang intensif, seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan gejolak finansial global.

Bank Dunia menyatakan, kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik. Hal ini sejalan dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam APBN 2017. Meskipun demikian, untuk meningkatkan pendapatan pajak, Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.

“APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut dia, penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi tersebut. Dengan demikian, sasaran pembangunan lebih cepat tercapai. Bank Dunia pun memberikan dua saran yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu belanja. Pertama, relokasi belanja ke sektor-sektor prioritas dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa membawa dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Sektor-sektor ini antara lain infrastruktur, bantuan sosial, dan kesehatan.

“Kedua, pemerintah sebaiknya memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial,” ujarnya. Dia mengingatkan, penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai.

Belum Puas

Pada bagian lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati terlihat ingin menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia menuju single digit dari saat ini masih di kisaran 10%. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini 10,7% dengan jumlah orang miskin ‎27,76 juta per September 2016.

"Kita sudah meningkatkan belanja infrastruktur, belanja sosial di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan tingkat kemiskinan turun jadi satu digit saja. Sekarang kan masih 10 persenan," ujarnya di Auditorium CSIS, Jakarta, kemarin.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah berupaya menjalankan dan merealisasikan belanja secara efektif, tepat sasaran sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk mencapai tujuan, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

"Kita sekarang berpacu dengan waktu supaya uang yang dibelanjakan tidak sia-sia. Saya menantang Bank Dunia dan lembaga lain, ayo beri saya lebih banyak alternatif supaya bisa mengurangi kemiskinan. Upaya pemerintah membelanjakan APBN sudah lebih baik untuk mengurangi kemiskinan dan semakin mendekati tujuan kita," ujarnya.

Namun kondisi sebagian besar daya beli masyarakat Indonesia saat ini melemah, akibat kenaikan harga-harga yang ditetapkan pemerintah (administered price) seperti tarif dasar listrik 900 va, kenaikan biaya pengurusan STNK/BPKB, dan kenaikan harga BBM tertentu, yang pada akhirnya akan memberatkan beban hidup masyarakat pada tahun ini.  

Sementara itu, Kepala Mandiri Institute Moekti P. Soejachmoen menyatakan, peran belanja atau pengeluaran pemerintah ‎dalam menekan angka kemiskinan hanya 15%, sementara peranan utama dipegang oleh sektor swasta.

"Itu karena dulu banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, terutama diberikan ke barang. Harusnya yang menerima berpenghasilan rendah, tapi sekarang subsidi sudah ke orang dan akan mengurangi kebocoran subsidi. Pengeluaran pemerintah harusnya bisa lebih cepat diberikan ke masyarakat," ujarnya seperti dikutip laman liputan6.com.

Sebagai contoh, bantuan tunai langsung. Dia menilai, pemberian bantuan tunai langsung diyakini paling cepat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam jangka pendek. "Karena kalau orang dapat uang, langsung membelanjakan dan bergerak ekonominya. Tapi tidak bisa terus-terusan diberikan, makanya yang paling bagus pemberian subsidi bersyarat atau yang memenuhi kriteria seperti PKH‎, sehingga mendidik masyarakat," ujar Moekti.

Selain itu, Menkeu menyatakan belum puas dengan pencapaian peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business-EoDB) Indonesia yang bertengger di posisi 91 atau naik 15 peringkat dibanding sebelumnya yang berada di urutan 106.

Sementara peringkat daya saing Indonesia merosot ke posisi 37, meski pemerintah terus berupaya mereformasi birokrasi maupun investasi membangun infrastruktur melalui alokasi APBN.

Menurut Sri Mulyani, masalah kemudahan berusaha merupakan hal sensitif banyak negara di dunia. Tak heran, dia menuturkan, bila negara-negara di dunia melakukan investasi besar-besaran untuk menciptakan daya saing. "EoDB merupakan hal yang sangat serius bagi banyak negara. Putin bahkan meminta Bank Dunia untuk membina para Gubernur-nya supaya peringkat EoDB di negaranya meningkat," ujarnya.

Dia menilai, peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik 15 peringkat berkat upaya dan komitmen Presiden Jokowi untuk bisa membenahi peraturan serta perbaikan kebijakan lainnya untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing industri nasional.

"Peringkat naik bukan karena saya, tapi dari pengalaman saya belum ada Presiden yang turun langsung langsung ke lapangan, membahas permasalahan kemudahan bisnis maupun daya saing, pergi ke pelabuhan, evaluasi dari satu lembaga ke lembaga lain karena berkomitmen melaksanakan perbaikan. Presiden di negara lain memang sangat konsen soal hal ini, tapi jarang membahas langsung," ujarnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah melakukan reformasi, investasi besar membangun infrastruktur tidak hanya berpusat pada Pulau Jawa, tapi melakukan pemerataan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, sampai Papua.

"Jadi kita ingin setiap investasi yang kita keluarkan tidak hanya memberi keuntungan di Pulau Jawa saja. Karena bicara soal pertumbuhan ekonomi, harus dirasakan semua warga Indonesia di seluruh daerah" ujarnya.

Pada bagian lain, Menkeu memaparkan program pengampunan pajak atau tax amnesty di hadapan Bank Dunia. Dia menjelaskan tujuan pemerintah Indonesia menerapkan pengampunan pajak.

Menurut Sri Mulyani, penerapan amnesti pajak tidak lepas dari permasalahan penerimaan negara yang dialami oleh negara. Ketika dia baru memulai kembali jabatannya sebagai menteri keuangan, terlebih dulu mempelajari APBN selama tiga tahun terakhir (2014-2016). “Kami melihat anggaran selama tiga tahun berturut-turut. Memang ada shortfall penerimaan negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan, maka dia menyatakan pihaknya akan mengelola amnesti pajak dengan baik dan memperkuatnya. Pemerintah memaparkan beberapa manfaat yang diperoleh dari kebijakan pengampunan pajak. Pertama, penerapan amnesti pajak akan memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi penerimaan perpajakan sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. “Amnesti pajak akan memperkuat penerimaan pajak. Selain itu, akan memperkuat penerimaan pajak dan kemampuan untuk mengestimasi penerimaan pajak,” ujarnya.

Kedua, program pengampunan pajak diyakini juga akan mendorong pembangunan kembali kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pihaknya kini tengah berupaya memperbaiki kinerja dan kredibilitas otoritas pajak tersebut. Ketiga, program pengampunan pajak juga akan mendorong perbaikan sistem teknologi informasi dan basis data yang dimiliki otoritas pajak.

Bagaimanapun, menurut Menkeu, elemen ini berguna untuk mendeteksi harta wajib pajak yang harus dilaporkan kepada negara. bari/mohar/fba