Jakarta - Pemerintah sebetulnya bisa memetakan hulu hingga hilir distribusi bahan pangan agar lebih mudah mengidentifikasi titik apa yang paling mempengaruhi kenaikan harga. Selanjutnya, menentukan bentuk intervensi yang tepat guna menstabilkan harga cabai. Bukan hanya dari aspek produksi, mengingat pasokan cabe rawit secara nasional sebetulnya masih surplus. Kebutuhan konsumsi masyarakat mencapai 68 ribu ton, sementara total produksinya masih aman di angka 73 ribu ton.

NERACA

“Kita tidak tahu siapa sebetulnya yang paling mendapatkan keuntungan dari ini. Jika harga cabai tinggi, seharusnya petani bisa meraup untung yang lebih dari biasanya. Tapi, ini tidak demikian,” ujar pakar kebijakan pangan dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM  Evita Hanie Pangaribowo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/1)

Dia mengatakan, jika pemerintah bersikukuh bahwa ini merupakan persoalan cuaca, maka pemerintah pun seharusnya memikirkan mekanisme yang tepat untuk membantu petani menghadapi perubahan cuaca. Hasil pertanian memang sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Saat cuaca ekstrem, gagal panen bisa saja terjadi dan ini merupakan pukulan telak bagi para petani. Beberapa bahkan ada yang sampai harus menjual aset untuk menutup kerugian.

Belakangan, banyak studi yang membahas tentang agricultural insurance atau weather insurance sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi para petani. Mekanisme asuransi diterapkan guna menghindarkan petani dari kerugian yang lebih karena kondisi yang rentan dan tidak pasti. Selain itu, asuransi juga bisa menjadi katalisator seperti pemberi pinjaman modal bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya.

Evita menceritakan, beberapa negara seperti India, Ghana, dan Ethiopia sudah menerapkan program ini meski masih dalam tahap proyek percontohan (pilot project). Hasil studi pemantauan dan evaluasi menunjukkan, ada perubahan perilaku petani setelah dia mengikuti program asuransi. Di India misalnya, para petani mulai berani untuk beralih menanam tanaman yang berisiko terhadap curah hujan. Kekhawatiran mereka berkurang dan harapan untuk mendapatkan nilai jual lebih tinggi bertambah.

“Jika pola ini mau diadopsi, pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta yang bergerak di jasa asuransi. Memang tidak mudah mendorong investasi di bidang ini karena less profitable atau keuntungannya kecil,” ujarnya.

Namun begitu, kebijakan ini bisa ditempuh karena memiliki efek keberlanjutan atau sustainable. Pemerintah bisa berperan untuk mencari potensi kerja sama dalam rangka membangun jaring perlindungan bagi petani. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan mengatur harga bahan pokok. Karena meski sudah diatur oleh pemerintah, seringkali pada prakteknya harga tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Petani mendapatkan harga yang berbeda-beda. Konsumen pun demikian karena mata rantai distribusi yang berbeda-beda.

Kenaikan harga cabai di pasaran yang jauh melampaui harga daging sapi jelas sangat mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Bagi sebagian rumah tangga, cabai menjadi kebutuhan yang inelastis. Artinya, jika terjadi kenaikan harga, rumah tangga cenderung tidak akan menurunkan permintaannya. Ini kemudian berdampak negatif terhadap pendapatan. Masyarakat terpaksa membayar lebih tinggi karena sulit untuk mendapatkan komoditas pengganti atau substitusi.

“Bagi sebagian lagi, cabai bisa jadi komoditas yang elastis. Adanya kenaikan harga membuat mereka mengurangi hingga meniadakan konsumsi cabai. Ini utamanya terjadi pada rumah tangga miskin,” tutur dia.

Berangkat dari kasus melambungnya harga cabai, menurut Evita, pemerintah perlu menjaga betul harga pangan sehingga inflasi tidak tinggi dan daya beli masyarakat tidak terganggu. Terlebih, di waktu yang hampir bersamaan, sejumlah harga-harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) seperti tarif listrik, bahan bakar minyak, cukai rokok, hingga biaya administrasi surat kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan.

Kenaikan harga memungkinkan bertambahnya jumlah orang miskin. Mereka yang sebelumnya tergolong tidak miskin namun rentan, bisa turun menjadi kategori miskin karena daya belinya berkurang. Evita mengingatkan, satu hal yang perlu diwaspadai pula adalah consumption smoothing. Rumah tangga terpaksa mengurangi bahkan memilih untuk tidak mengkonsumsi kebutuhan pangan yang penting bagi kesehatan mereka.

“Dampaknya bisa panjang karena mempengaruhi status gizi. Misalnya seorang anak yang seharusnya dalam seribu hari kehidupan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, terpaksanya tidak terpenuhi karena daya beli orang tuanya yang rendah,” jelas Evita

Pemerataan Ekonomi

Secara terpisah, anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini mengatakan, bahwa dalam pertemuan dengan para CEO untuk pertama kalinya digelar KEIN. Hasilnya ada tiga hal penting yang sudah disepakati KEIN dengan para pemimpin perusahaan tersebut.

"Pertama, KEIN memprioritaskan 4 sektor, yakni pertanian, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sepakat dengan para CEO bahwa itu adalah sektor untuk mengakselerasi pertumbuhan lebih tinggi dan merata," ujarnya saat rapat “Optimasi Pertumbuhan yang Merata CEO Meeting” di  Jakarta, akhir pekan lalu.

Kedua, perlu ada kebijakan yang berpihak untuk mengurangi kesenjangan, mempercepat pertumbuhan, dan meningkatkan pemerataan. "Jadi bukan dari kebijakan melalui dukungan alokasi anggaran yang lebih besar, tingkat bunga diturunkan, tapi diharapkan ada kebijakan sektoral," ujar Hendri.

Ketiga, perlu ada kebijakan afirmatif. Kebijakan ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik itu untuk jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang. Sebagai contoh dari sisi produksi, yang didukung sumber daya manusia. Tidak perlu menunggu sumber daya manusia berpendidikan SMA ke atas. Tetapi dengan memilih sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja yang ada.

Kemudian, diakui Hendri perlu ada langkah terobosan merekrut lulusan dari pesantren yang selama ini dianggap keterampilannya tidak memenuhi syarat masuk industri. Jadi harus disediakan lapangan kerja bagi mereka sesuai keterampilan meskipun tidak berpendidikan tinggi, yakni caranya dengan memberikan sertifikat keterampilan.

"Jadi itulah kesepakatan kita dan harus dilakukan untuk menjawab keresahan Presiden kenapa kita ada kesenjangan. Menciptakan pasar bagi yang kecil, dan yang kecil menciptakan pasar bagi yang besar," ujarnya.

Hendri mengingatkan, untuk tidak memperlebar kesenjangan, value added yang tercipta jangan dibawa keluar. Misalnya di daerah Timur banyak sumber daya alam, kalau dibawa keluar maka nilai tambahnya tidak tercipta.

Sebelumnya KEIN mengundang para pimpinan perusahaan dalam negeri di berbagai sektor membahas seputar strategi mendorong perekonomian Indonesia di 2017. Hal ini penting didiskusikan untuk bersama mencapai pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

CEO Meeting berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Dihadiri oleh Ketua KEIN Soetrisno Bachir, Wakil Ketua Arif Budimanta, dan seluruh Anggota KEIN, meliputi Sudhamek AWS, Hendri Saparini, Eddy Kusnadi Sariaatmadja, Fadhil Hasan, Putri K. Wardani, Benny Pasaribu, Benny Soetrisno, dan lainnya.

Sementara CEO yang hadir, diantaranya Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Achmad Baiquni, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk M. Choliq, Mantan Menperin Saleh Husin, dan lain-lain.

Selain itu, KEIN merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk badan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam waktu dekat. Tujuan dari upaya ini untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia.

Anggota KEIN lainnya, Sudhamek AWS menuturkan, kesenjangan dan menciptakan pemerataan merupakan masalah nyata di Indonesia. Pemerintah Jokowi serius mencari jalan keluar supaya menekan gini ratio yang saat ini sebesar 0,41.

"Kuncinya di UMKM. Karena selama ini kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 57%, dan 97% angkatan kerja berasal dari UMKM. Jadi tidak bisa lagi menunda pemberdayaan UMKM," ujarnya.

Sudhamek menilai, selama 71 tahun Indonesia merdeka, UMKM di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan. Penyebabnya karena tidak ditangani secara integral alias hanya sepotong. "Masa sudah merdeka 71 tahun, UMKM kita masih begini-begini saja," tutur dia.

Lebih jauh dijelaskan Sudhamek, rekomendasi KEIN untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan UMKM, salah satunya membentuk satu badan yang mengintegrasikan semua itu. Sebab ada 18 Kementerian/Lembaga mempunyai anggaran dan ikut terlibat dalam pembangunan UMKM. Akibatnya, ditangani semua pihak.

"Jadi harus ada badan yang menangani secara khusus. Juga harus dipimpin orang pemberani yang punya ide dan mengeksekusinya. Kalau rekomendasi ini bisa diwujudkan bapak Presiden, UMKM ke depan akan berkontribusi lebih besar," ujarnya.

Rekomendasi lainnya, dia bilang, membentuk Universitas UMKM, yakni lembaga pendidikan yang akan fokus pada pemberdayaan UMKM termasuk meningkatkan kemampuan berusaha. Bukan hanya sekedar pelatihan, tapi bahkan lokakarya yang langsung dipraktikkan. "Jadi UMKM tidak melulu dikasih modal, habis terus. Diberikan mentoring dari praktisi," tuturnya.

Dalam mewujudkan hal ini, Sudhamek mengatakan, perlu ada peran serta dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian ini akan menjadi mitra strategis para UMKM. "Koperasi yang membawahi UMKM sekarang banyak yang abal-abal. Kalau perbankan diatur OJK, koperasi tanggungjawab Kementerian Koperasi dan UMKM," ujarnya. bari/mohar/fba