NERACA

Jakarta---Pemerintah mengungkapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2005 mengenai harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri selesai akhir Desember 2011. “Sudah selesai di Kementerian ESDM dengan beberapa stakeholder termasuk PT Pertamina dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahkan dengan tim interdepth juga sudah,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Evita Legowo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/12)

Menurut Evita, dalam minggu ini diharapkan sudah di Sekretariat Negara. “Rencananya setelah selesai, Senin ini masuk Sekretariat Negara (Setneg). Nanti baru dari Setneg dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan semuanya. Akhir bulan ini jadi," tambahnya

Lebih jauh kata Evita, poin yang diatur dalam perpres tersebut adalah siapa saja pengguna BBM bersubsidi. "Akan ada perubahan di situ. Mulai dari rumah tangga, usaha mikro, transportasi dan nelayan. Misalnya minyak tanah, rumah tangga yang masih pakai siapa sih," terangnya

Namun dirinya enggan menyebutkan siapa saja yang berhak memakai BBM? bersubsidi tersebut. " Iya sudah ada siapa yang berhak tapi aku tidak mau bilang,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), Gunadi Shinduwinata mengatakan, pemerintah kurang membenahi infrastruktur jalan yang lebih bagus. Sehingga BBM yang ada habis di jalan. "Kenyataannya ketidakefisiennya berkendara itu karena kemacetan. Karena memang infrastruktur kurang berkembang,” tuturnya.

Bahkan Gunadi membantah jebolnya kuota BBM bersubsidi dikarena meningkatnya pemakaian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. “Intinya, Kalau berani, harus memutuskan untuk membuat jalan lebih bagus dan tentunya subsidinya juga akan berkurang," paparnya

Dikatakan Gunadi, dengan macet maka BBM bersubsidi terpakai dengan percuma. Inilah yang menyebabkan tingginya pemakian BBM bersubsidi. "Kalau lalulintas ini lancar tentu tidak akan ada masalah dengan (BBM) subsidi," tegasnya.

Yang jelas, lanjut Gunadi, akibat kemacetan semuanya menjadi mubazir. “Jangan lupa apa yang terbuang disitu tidak hanya subsidi saja tetapi juga bahan bakar kita juga terbuang percuma," tandasnya

Sementara itu, Ekonom Bank Dunia Shubham Chaudhuri, mengimbau agar pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.000 per liter dan mengalokasikan dana subsidi tersebut untuk membangun infrastruktur dalam pemberdayaan masyarakat miskin. "Menaikkan harga premium sebesar Rp1.000 per liter dan alokasikan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat miskin," ujar Shubham.

Dirinya mengatakan memang akan berdampak pada laju inflasi tetapi dampaknya kemungkinan hanya jangka pendek saja. "Kenaikan tersebut harus dilakukan dengan perlahan-pelan, tapi harus diingat keuntungannya tersebut harus dialokasikan ke pos yang lebih efisien. Tidak pengaruhi inflasi kalau dinaikkan perlahan Rp500 sampai Rp1.000," tukasnya.

Shubham menambahkan untuk menekan laju inflasi dari kenaikan harga tersebut harus diminimalisir dengan kebijakan pemerintah nantinya. "Kenaikan sebesar Rp1.000 per liter tidak akan terlalu berdampak jika nantinya langkah tersebut dilakukan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan jebolnya kuota BBM bersubsidi 2011 karena pertumbuhan ekonomi yang tidak siap diantisipasi oleh pemerintah. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tergolong bagus. Hal ini terlihat dari penambahan jumlah sepeda motor yang mencapai tujuh juta unit sepanjang 2011 ini. **cahyo