NERACA

Jakarta - Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Agus Sudiarto mengharapkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai langsung oleh Presiden Joko Widodo, dapat membantu mendongkrak pertumbuhan industri perbankan syariah. "Kita sangat menyambut baik adanya komite ini ya, apalagi ini satu-satunya komite yang diketuai oleh Bapak Presiden. Mudah-mudahan adanya komite ini pertumbuhan bisnis perbakan syariah dapat lebih baik lagi ke depan," ujar Agus, di Jakarta, Selasa (10/1).

KNKS sudah diresmikan pada awal November 2016 lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 dan kini tengah fokus untuk membentuk kelembagaannya. Tujuan pembentukan KNKS sendiri adalah untuk menyinergikan seluruh upaya pengembangan keuangan syariah yang dilakukan oleh berbagai pihak antara lain pemerintah, regulator, dan industri keuangan syariah.

KNKS diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai wakilnya. Komite tersebut terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sebelumnya, pemerintah sudah meluncurkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah sebagai arahan dalam pengembangan keuangan syariah di Tanah Air.

Sejumlah target yang ingin dicapai oleh rencana induk/ masterplan tersebut antara lain, pembentukan bank investasi syariah, pembentukan perusahaan re-takaful, penempatan anggaran publik di sistem perbankan syariah, peningkatan kualitas ekonomi syariah atau edukasi keuangan di pendidikan tinggi, memperbesar penerbitan sukuk (Indonesia saat ini penerbit sukuk terbesar di dunia). KNKS akan berperan sebagai lembaga koordinasi untuk memastikan semua pihak yang terkait melaksanakan rencana aksi masterplan tersebut dengan efektif.

Agus Sudiarto menambahkan, dengan adanya KNKS, pertumbuhan keuangan syariah diharapkan dapat semakin baik. Dari sisi pangsa pasar (market share), keuangan syariah diharapkan dapat tumbuh lebih dari lima persen. "Market share kan sudah di atas dari lima persen. Kita tentunya berharap ini tidak berhenti di lima persen, tapi bisa lebih besar lagi. Tentu beberapa kebijakan pemerintah kita harapkan juga semakin nyata ke keuangan syariah di Indonesia," ujar Agus.

Hal serupa juga diharapkan oleh Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Asosiasi tersebut berharap kehadiran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mampu menjembatani lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam mendorong industri keuangan syariah. Sekretaris Jenderal Asbisindo Ahmad K Permana mengatakan, lemahnya koordinasi tersebut terindikasi dari minimnya komitmen instansi negara dalam menggunakan layanan jasa perbankan syariah nasional.

Tengok saja, minimnya sejumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan bank syariah sebagai penyalur pembayaran gaji para pegawainya (payroll). Padahal, Menteri Keuangan telah merestui bank syariah sebagai alternatif pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri. Alternatif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 11/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat, konvensional dan syariah.

"Salah satu contoh riilnya, yaitu sudah disetujui ada persetujuan bank syariah menjadi Bank Operasional 1 dan 2 untuk payroll. Itu kan sesuatu yang sangat bagus. Tapi, kan nyatanya tidak semuanya tidak semua departemen mengadopsi aturan ini, meskipun sudah ada aturannya," kata Permana.

Padahal, Direktur Utama Bank Permata Syariah itu juga menuturkan, untuk mendorong industri keuangan syariah tidak bisa hanya mengandalkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia semata. Kementerian/Lembaga lainnya yang bergerak di sektor riil diharapkan juga punya andil dalam mendongkrak pertumbuhan industri keuangan tersebut. "Isu terbesar bank syariah adalah koordinasi antar departemen, lembaga, pemerintah yang sangat berkomitmen kepada sektor syariah. Contohnya, seperti OJK dan BI, tapi perlu diingat, regulasi yang muncul dari dua lembaga itu hanya sektor keuangan saja. Sektor riilnya ada di departemen-departemen lain," terang dia.