Kejaksaan Gandeng KPK Susun Kasasi La Nyalla

Kejaksaan Gandeng KPK Susun Kasasi La Nyalla

NERACA

Jakarta - Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas terhadap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

"(Kami datang) dalam rangka penyusunan memori kasasinya La Nyalla. Kalau sudah berkordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung, tentu memori kasasinya kita harap agar Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan seadil-adilnya," kata Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Timur Rudi Prabowo Aji di gedung KPK Jakarta, Selasa (10/1).

Pada 27 Desember 2016 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membebaskan La Nyalla Mattalitti dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kajati Jatim yang menduga La Nyalla melakukan korupsi dana hibah pengembangan ekonomi provinsi Jatim sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp26,654 miliar dan mendapatkan keuntungan pribadi sejumlah Rp1,1 miliar. Padahal, JPU menuntut La Nyalla 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas putusan itu, Jaksa Agung Prasetyo langsung menyatakan mengajukan kasasi ke MA."Ini mengenai penyusunan memori (kasasi) terkait alasan-alasan kita dalam pengajuan kasasinya seperti apa. Kita hanya membahas sebatas itu, yang lain tidak kita bahas karena kami kordinasi dalam hal teknis penyusunan saja," tambah Rudi.

Sedangkan Koordinator Unit Koordinasi Supervisi Penindakan KPK Mochamad Rum menjatakan KPK sejak awal melakukan supervisi kasus La Nyalla."KPK sejak awal dalam kasus La Nyala melakukan supervisi. Prinsipnya KPK tetap membantu tindak lanjut putusan bebas dalam penyusunan memori kasasi," kata Rum yang juga merupakan jaksa yang ditugaskan di KPK tersebut.

KPK pun tetap yakin terhadap tuntutan awal JPU yang menilai bahwa La Nyalla melakukan tindak pidana korupsi."Kita tetap yakin perjuangan penegakan keadilan. Kalau sekarang ini hanya khusus penyusunan memori kasasi karena dari awal kasus ini ada 3 kali kegagalan praperadilan sehingga KPK membantu proses pemindahan persidangan ke Jakarta dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk saat ini tahapan putusan akhir, KPK tetap mengawal itu," tambah Rum.

Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Desember 2016, majelis hakim yang terdiri atas Sumpeno, Baslin Sinaga, Mas'ud, Sigit dan Anwar menyatakan bahwa La Nyalla tidak terbukti merugikan keuangan negara."Terlepas dari alasan penuntut umum yang menyatakan penyelewengan hibah merugikan keuangan negara hingga Rp26,5 miliar sudah dipertanggungjawabkan oleh saksi Diar Kusuma Putra (Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Kadin Jatim) dan saksi Nelson Sembiring (Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim) yang sudah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya dan diterapkan pasal 55 sehingga jelaslah terdakwa La Nyalla tidak pernah dilibatkan dalam perkara dana hibah tersebut sehingga kerugian negara Rp26,5 miliar tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya kepada terdakwa La Nyalla karena sudah ditanggung oleh Diar dan Nelson," kata anggota majelis hakim Sigit. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Panggil Dua Saksi Korupsi Dermaga Sabang

NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi korupsi pembangunan Dermaga Sabang, Aceh tahun 2006-2010 dengan tersangka…

KPK: Kekayaan Pasangan Calon Pilkada Harus Verifikasi

KPK: Kekayaan Pasangan Calon Pilkada Harus Verifikasi NERACA Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa harta kekayaan milik pasangan…

KPK Buka Kemungkinan Penyidikan Baru Kasus Century

KPK Buka Kemungkinan Penyidikan Baru Kasus Century NERACA Jakarta - KPK membuka kemungkinan penyidikan baru kasus dugaan tindak pidana korupsi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Australia Apresiasi Tata Kelola Gambut RI Makin Baik - KTT Hutan Hujan Asia Pasifik ke-3

NERACA Jakarta - Memiliki lahan gambut yang begitu luas, namun Indonesia juga sangat rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dalam…

LLP-KUKM dan Kemenlu Latih UKM Internasional

NERACA   Jakarta - Sinergitas program antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan…

Yasonna: Banyak Perkara Perdata Dipaksakan Masuk Pidana

NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengakui banyak perkara perdata yang dipaksakan masuk…