PENGAMAT MENILAI ADA PIHAK PERMAINKAN HARGA - Mendag Bantah Ada Mafia Cabai Rawit

PENGAMAT MENILAI ADA PIHAK PERMAINKAN HARGA
Mendag Bantah Ada Mafia Cabai
Jakarta - Pengamat pertanian Khudori menegaskan melambungnya harga cabai belakangan ini disebabkan panjangnya mata rantai distribusi dan ada pihak yang "mempermainkan" harga sehingga mencapai lebih Rp 100.000 per kg. Sementara  Mendag Engartiasto Lukita membantah ada mafia yang memanfaatkan situasi dari faktor cuaca sehingga menyebabkan produksi cabai rawit merah langka di pasaran. 
NERACA
"Tidak ada indikasi mafia yang menahan pasokan cabai rawit merah. Yang terindikasi adalah pemberitaan harga cabai rawit merah yang begitu marak sampai Rp250 ribu, padahal tidak ada," tegas Enggar di Kemendag,  Senin (9/1).
Kemendag sudah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisasi kenaikan harga cabai rawit merah. Menurut Enggar, pihaknya sudah melakukan pengiriman cabai rawit merah dari daerah penghasil ke daerah yang mengalami kekurangan.
"Kerja sama antara Kementan dan Kemendag untuk melihat keseimbangan (pasokan dan kebutuhan), itu bisa dilakukan," ujarnya.
Namun secara terpisah, pengamat pertanian Khudori mengatakan melambungnya harga cabai di masyarakat disebabkan panjangnya jaringan distribusi perdagangan komoditas tersebut. "Hingga mencapai sembilan jaringan distribusi perdagangan cabai," ujarnya dalam diskusi dengan televisi swasta, kemarin.
Menurut Khudori, sampai sejauh ini tidak ada masalah persediaan maupun pasokan. Malah terjadi surplus cabai yang berlebih menurut data Kementerian Pertanian. Dia malah mencurigai ada pihak-pihak yang sengaja "mempermainkan" harga sehingga mencapai di atas Rp 100.000 per kg.
Soal gudang penyimpanan hasil komoditas pertanian, Enggar merasa upaya itu kurang tepat dalam meminimalisasi kenaikan harga. Sebab umur komoditas hasil pertanian bila masuk gudang penyimpanan tidak akan bertahan lama.
"Buka cold storage (gudang penyimpanan pendingin) untuk seasonal cabai merah saja itu bagaimana caranya? Karena mereka ini biasanya berjalan dengan baik dan normal. Karena dengan kasus sesaat ini, maka terjadi kenaikan dan bahkan terkena cuaca," ujarnya. 
Di sisi lain, Kemendag sudah melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai rawit merah. Operasi pasar ini dilakukan di beberapa tempat yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.
"Ya sekarang sudah dikirim (operasi pasar), tapi tidak perlu di depan sini (kantor Kemendag). Karena itu di beberapa daerah sudah mulai turun," tutur Enggar.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu belakangan ini disebabkan karena cuaca dan musim yang buruk pada 2016.
"Yang namanya harga tergantung suplai dan demand. Kadang musiman dan kedua karena 2016 jelek cabai," kata Jokowi, seperti dikutip dari Antara, ditemui usai blusukan di Pasar Kanjen, Kabupaten Pekalongan, Senin (9/1). 
Menurut Presiden, harga komoditas yang fluktuatif bisa terjadi jika suplai terganggu akibat keadaan musim. Jokowi meminta agar masyarakat melakukan subtitusi jenis cabai untuk dikonsumsi selama suplai cabai rawit merah belum normal.
Selain itu, Jokowi menjelaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tengah membagikan bibit cabai agar harga dapat terkendali di masa mendatang. Menteri Pertanian telah mencanangkan Gerakan Nasional Penanaman 50 juta Pohon Cabai di Pekarangan yang dipusatkan di Lapangan Tembak Divisi Infantri I Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat.
Gerakan tersebut, kata Jokowi, sebagai upaya pemerintah untuk menggalakkan masyarakat menanam cabai sehingga saat harga cabai naik tidak perlu ada kekhawatiran. Untuk kesuksesan gerakan menanam 50 juta pohon cabai tersebut, Kementan melibatkan ibu penggerak PKK Pusat dan daerah.
Hal itu dianggap penting sehingga diharapkan bisa melakukan penanaman 20 batang di setiap rumah tangga. Gerakan tersebut diharapkan menjadi upaya efektif dalam mengatasi lonjakan harga cabai yang selama ini terus terjadi.
Gaji PNS
Selain itu, pemerintah dinilai kurang merespon keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah, yang  merupakan bukti pemerintah kurang profesional. Masalah ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja PNS dalam melayani masyarakat. 
Karena itu, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Riza Patria,  seluruh pihak terkait harus bekerja keras agar gaji para PNS ini segera cair. Hingga kemarin keterlambatan gaji PNS di daerah masih menjadi pembicaraan hangat. Tak hanya di Pulau Jawa, keterlambatan gaji PNS juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Telatnya pembayaran gaji PNS di daerah rata-rata muncul karena dampak berubahnya struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru sehingga memerlukan sejumlah penyesuaian administrasi. 
"Sebenarnya tidak akan terjadi jika pemerintah dan seluruh pihak terkait telah mengantisipasinya pada jauh-jauh hari sebelumnya. Banyak kalangan pun menyesalkan terlambatnya gaji para PNS di daerah ini," ujar Riza, kemarin. 
Dia merasa kecewaa atas fenomena ini. ”Ini benar-benar mengkhawatirkan. Hal yang sebenarnya sudah rutin dan punya mekanisme teratur memberi gaji tiap bulan saja bisa telat.” ”Kita mempertanyakan mengapa pelaksanaan teknis pemberian upah ini bisa telat, pemerintah bertanggung jawab besar atas hal ini,” ujarnya.  
Riza mengatakan, keterlambatan penggajian para PNS bukan hanya berdampak pada kinerja mereka, tetapi juga pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah hari ini. Maka pemerintah atau stakeholders terkait harus duduk bersama membuat terobosan untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat. 
”Saya harap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, baik Mendagri maupun Menteri Keuangan harus sigap mengatasi masalah ini dan segera berikan solusi secara cepat pula supaya masyarakat kembali memercayai pemerintah hari ini,” ujarnya.  
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, Kemendagri harus segera bertindak sesuatu guna mengatasi keresahan aparat di daerah. 
Kemendagri harus menjemput bola dengan mengidentifikasi daerah mana yang perlu penanganan langsung. ”Sebab kasus gaji terlambat ini akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika PNS di daerah belum digaji lalu malas-malasan, bahkan jika sampai terjadi unjuk rasa, pelayanan publik akan terganggu,” ujarnya seperti dikutip KoranSindo, kemarin. 
Robert menyampaikan, proses pengisian pejabat yang terkait dengan penggajian seperti bendahara harus segera dilakukan. Menurut dia, di dalam struktur anggaran kepala daerah ada pemegang kekuasaan anggaran. Tapi di bawah kepala daerah itu ada bendahara yang mengatur struktur penggajian yang baru. 
Proses pengisian pejabat ini juga harus cepat karena harus ada struktur baru yang melaksanakan APBD 2017 yang sudah disahkan. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyatakan hal tersebut merupakan preseden buruk pemerintah. Menurutnya, lagilagi kesalahan dibuat lantaran buruknya koordinasi dalam internal pemerintahan. 
”Wah memalukan ya, pemerintah terkait harus meminta maaf terhadap PNS itu. Ini lagi-lagi masalah koordinasi yang tidak jalan,” ucapnya kemarin. Dia mengatakan satu-satunya penawar yang bisa mengobati sakitnya PNS yang belum menerima gaji adalah dengan segera membayarkannya. ”Pemerintah harus cari jalan keluarnya. Tapi yang harus segera diperbaiki adalah koordinasi. 
Pemerintah Jokowi sering sekali terjebak oleh buruknya koordinasi antarlembaga, padahal ini jadi sangat penting untuk memperbaiki layanan pada rakyat,” jelasnya. Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan sebenarnya anggaran untuk gaji telah diserahkan kepada daerah. 
Menurut dia, keterlambatan tersebut karena persoalan teknis semata. ”Misalnya harus ada semacam pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran. Itu soal pelaksanaan. Bisa karena belum diteken SK-nya. Jadi ada keterlambatan,” ujarnya. bari/mohar/fba  

Jakarta - Pengamat pertanian Khudori menegaskan melambungnya harga cabai belakangan ini disebabkan panjangnya mata rantai distribusi dan ada pihak yang "mempermainkan" harga sehingga mencapai lebih Rp 100.000 per kg. Sementara  Mendag Engartiasto Lukita membantah ada mafia yang memanfaatkan situasi dari faktor cuaca sehingga menyebabkan produksi cabai rawit merah langka di pasaran. 

NERACA

"Tidak ada indikasi mafia yang menahan pasokan cabai rawit merah. Yang terindikasi adalah pemberitaan harga cabai rawit merah yang begitu marak sampai Rp250 ribu, padahal tidak ada," tegas Enggar di Kemendag,  Senin (9/1).

Kemendag sudah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisasi kenaikan harga cabai rawit merah. Menurut Enggar, pihaknya sudah melakukan pengiriman cabai rawit merah dari daerah penghasil ke daerah yang mengalami kekurangan.

"Kerja sama antara Kementan dan Kemendag untuk melihat keseimbangan (pasokan dan kebutuhan), itu bisa dilakukan," ujarnya.

Namun secara terpisah, pengamat pertanian Khudori mengatakan melambungnya harga cabai di masyarakat disebabkan panjangnya jaringan distribusi perdagangan komoditas tersebut. "Hingga mencapai sembilan jaringan distribusi perdagangan cabai," ujarnya dalam diskusi dengan televisi swasta, kemarin.

Menurut Khudori, sampai sejauh ini tidak ada masalah persediaan maupun pasokan. Malah terjadi surplus cabai yang berlebih menurut data Kementerian Pertanian. Dia malah mencurigai ada pihak-pihak yang sengaja "mempermainkan" harga sehingga mencapai di atas Rp 100.000 per kg.

Soal gudang penyimpanan hasil komoditas pertanian, Enggar merasa upaya itu kurang tepat dalam meminimalisasi kenaikan harga. Sebab umur komoditas hasil pertanian bila masuk gudang penyimpanan tidak akan bertahan lama.

"Buka cold storage (gudang penyimpanan pendingin) untuk seasonal cabai merah saja itu bagaimana caranya? Karena mereka ini biasanya berjalan dengan baik dan normal. Karena dengan kasus sesaat ini, maka terjadi kenaikan dan bahkan terkena cuaca," ujarnya. 

Di sisi lain, Kemendag sudah melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai rawit merah. Operasi pasar ini dilakukan di beberapa tempat yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.

"Ya sekarang sudah dikirim (operasi pasar), tapi tidak perlu di depan sini (kantor Kemendag). Karena itu di beberapa daerah sudah mulai turun," tutur Enggar.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu belakangan ini disebabkan karena cuaca dan musim yang buruk pada 2016.

"Yang namanya harga tergantung suplai dan demand. Kadang musiman dan kedua karena 2016 jelek cabai," kata Jokowi, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/1). 

Menurut Presiden, harga komoditas yang fluktuatif bisa terjadi jika suplai terganggu akibat keadaan musim. Jokowi meminta agar masyarakat melakukan subtitusi jenis cabai untuk dikonsumsi selama suplai cabai rawit merah belum normal.

Selain itu, Jokowi menjelaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tengah membagikan bibit cabai agar harga dapat terkendali di masa mendatang. Menteri Pertanian telah mencanangkan Gerakan Nasional Penanaman 50 juta Pohon Cabai di Pekarangan yang dipusatkan di Lapangan Tembak Divisi Infantri I Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Gerakan tersebut, kata Jokowi, sebagai upaya pemerintah untuk menggalakkan masyarakat menanam cabai sehingga saat harga cabai naik tidak perlu ada kekhawatiran. Untuk kesuksesan gerakan menanam 50 juta pohon cabai tersebut, Kementan melibatkan ibu penggerak PKK Pusat dan daerah.

Hal itu dianggap penting sehingga diharapkan bisa melakukan penanaman 20 batang di setiap rumah tangga. Gerakan tersebut diharapkan menjadi upaya efektif dalam mengatasi lonjakan harga cabai yang selama ini terus terjadi.

Gaji PNS Telat

Selain itu, pemerintah dinilai kurang merespon keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah, yang  merupakan bukti pemerintah kurang profesional. Masalah ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja PNS dalam melayani masyarakat. 

Karena itu, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Riza Patria,  seluruh pihak terkait harus bekerja keras agar gaji para PNS ini segera cair. Hingga kemarin keterlambatan gaji PNS di daerah masih menjadi pembicaraan hangat. Tak hanya di Pulau Jawa, keterlambatan gaji PNS juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Telatnya pembayaran gaji PNS di daerah rata-rata muncul karena dampak berubahnya struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru sehingga memerlukan sejumlah penyesuaian administrasi. 

"Sebenarnya tidak akan terjadi jika pemerintah dan seluruh pihak terkait telah mengantisipasinya pada jauh-jauh hari sebelumnya. Banyak kalangan pun menyesalkan terlambatnya gaji para PNS di daerah ini," ujar Riza, kemarin. 

Dia merasa kecewaa atas fenomena ini. ”Ini benar-benar mengkhawatirkan. Hal yang sebenarnya sudah rutin dan punya mekanisme teratur memberi gaji tiap bulan saja bisa telat.” ”Kita mempertanyakan mengapa pelaksanaan teknis pemberian upah ini bisa telat, pemerintah bertanggung jawab besar atas hal ini,” ujarnya.  

Riza mengatakan, keterlambatan penggajian para PNS bukan hanya berdampak pada kinerja mereka, tetapi juga pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah hari ini. Maka pemerintah atau stakeholders terkait harus duduk bersama membuat terobosan untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat. 

”Saya harap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, baik Mendagri maupun Menteri Keuangan harus sigap mengatasi masalah ini dan segera berikan solusi secara cepat pula supaya masyarakat kembali memercayai pemerintah hari ini,” ujarnya.  

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, Kemendagri harus segera bertindak sesuatu guna mengatasi keresahan aparat di daerah. 

Kemendagri harus menjemput bola dengan mengidentifikasi daerah mana yang perlu penanganan langsung. ”Sebab kasus gaji terlambat ini akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika PNS di daerah belum digaji lalu malas-malasan, bahkan jika sampai terjadi unjuk rasa, pelayanan publik akan terganggu,” ujarnya seperti dikutip KoranSindo, kemarin. 

Robert menyampaikan, proses pengisian pejabat yang terkait dengan penggajian seperti bendahara harus segera dilakukan. Menurut dia, di dalam struktur anggaran kepala daerah ada pemegang kekuasaan anggaran. Tapi di bawah kepala daerah itu ada bendahara yang mengatur struktur penggajian yang baru. 

Proses pengisian pejabat ini juga harus cepat karena harus ada struktur baru yang melaksanakan APBD 2017 yang sudah disahkan. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyatakan hal tersebut merupakan preseden buruk pemerintah. Menurutnya, lagilagi kesalahan dibuat lantaran buruknya koordinasi dalam internal pemerintahan. 

”Wah memalukan ya, pemerintah terkait harus meminta maaf terhadap PNS itu. Ini lagi-lagi masalah koordinasi yang tidak jalan,” ucapnya kemarin. Dia mengatakan satu-satunya penawar yang bisa mengobati sakitnya PNS yang belum menerima gaji adalah dengan segera membayarkannya. ”Pemerintah harus cari jalan keluarnya. Tapi yang harus segera diperbaiki adalah koordinasi. 

Pemerintah Jokowi sering sekali terjebak oleh buruknya koordinasi antarlembaga, padahal ini jadi sangat penting untuk memperbaiki layanan pada rakyat,” jelasnya. Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan sebenarnya anggaran untuk gaji telah diserahkan kepada daerah. 

Menurut dia, keterlambatan tersebut karena persoalan teknis semata. ”Misalnya harus ada semacam pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran. Itu soal pelaksanaan. Bisa karena belum diteken SK-nya. Jadi ada keterlambatan,” ujarnya. bari/mohar/fba  

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…