KIP: Lawan Berita Bohong Dengan Keterbukaan Informasi

KIP: Lawan Berita Bohong Dengan Keterbukaan Informasi

NERACA

Jakarta - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Yhannu Setiawan menginginkan berbagai pihak untuk melawan "hoax" atau berita bohong yang saat ini ada di beragam media sosial dengan mengedepankan dan menjalankan sungguh-sungguh prinsip keterbukaan informasi.

"Munculnya fenomena hoax di masyarakat adalah akibat dari masih buruknya lembaga-lembaga negara dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik," kata Yhannu dalam rilis di Jakarta, Senin (9/1).

Menurut Yhannu, tidak jarang informasi yang disediakan dan disampaikan itu justru tidak akurat, tidak benar, bahkan cenderung menyesatkan, sehingga pemerintah seolah-olah menjadi sumber "hoax" itu sendiri. Apalagi, lanjut dia, informasi tersebut akan digunakan oleh pimpinan negara untuk mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ia menginginkan jangan sampai pimpinan negara, apalagi Presiden, menerima informasi yang tidak akurat, tidak benar, dan tidak mutakhir. Akibatnya bisa fatal karena kebijakan yang diambil oleh presiden dinilai dapat menjadi bumerang yang kemudian berpotensi menjatuhkan wibawa pemerintah.

"Untuk mengurangi dampak dari hoax, tim pengelola informasi dan dokumentasi dengan juru bicara dari setiap lembaga negara wajib sinkron dan juga pro-aktif untuk mengisi berbagai saluran komunikasi yang akrab digunakan oleh masyarakat," ujar dia.

Hal tersebut dinilai penting agar semua lembaga menggunakan data yang akurat, benar, aktual dan satu suara dalam menyampaikan informasi atau menanggapi setiap fenomena yang ada. Semua informasi yang dikuasai oleh pemerintah, ujar Komisioner KIP itu, sepanjang itu tidak dikecualikan, harus disampaikan kepada publik sejelas-jelasnya.

"Sebab itu adalah bagian dari keterbukaan informasi atau lebih dikenal dengan istilah transparansi," kata Yhannu.

 Sementara, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah harus mewajibkan aparaturnya di semua kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati dan wali kota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong, untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi."Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong," kata Bambang.

Dia menilai efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan. Menurut dia, Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif karena saat ini puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya melalui sarana media sosial (Medsos)."Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali," ujar dia.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan perkembangan berita "hoax" sudah sangat memprihatinkan, karena beroptensi menyesatkan pengertian atau pemahaman masyarakat terhadap ragam persoalan yang menjadi perhatian publik bahkan bisa memicu konflik horizontal. Ant

 

BERITA TERKAIT

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…

BERITA LAINNYA DI

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…