Pelaksanaan APBD Banten 2017 Mulai Februari

NERACA

Serang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten TA 2017 ditargetkan baru bisa berjalan efektif Februari 2017, meski sudah ditetapkan pada Kamis (5/1/2017) setelah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya mengatakan, hasil pembahasan finalisasi APBD Banten 2017 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi setempat, pasca-dievaluasi Kemendagri, ditetapkan APBD 2017 menjadi Rp10,3 triliun atau turun sekitar Rp400 miliar dari RAPBD semula Rp10,7 triliun."Efektif berjalan itu baru bisa dilaksanakan setelah Januari ini. Operasionalnya Februari lah," kata Hudaya di Serang, Jumat (6/10).

Menurut dia, hal tersebut karena Pemprov Banten harus melaksanakan tahapan-tahapan seperti revisi rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD, pendokumentasian Perda APBD, pengukuhan pejabat struktural terkait organisasi perangkat daerah (OPD) baru, penunjukan pengguna anggaran, bendahara, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

"Karena kaitan program ini sudah disesuaikan dengan OPD baru. Jadi tetap walaupun pendokumentasian APBD sudah selesai, kalau OPD baru belum dilantik belum bisa dilaksanakan," ujar dia.

Ia menjelaskan, penyesuaian APBD 2017 juga berdasarkan hasil evaluasi realisasi APBD 2016. Di mana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2016 sebagaimana laporan kas daerah per 3 Januari 2017 lebih kecil dibanding Silpa 2015."Silpa APBD 2016 di angka Rp559 miliar, jadi devisit anggaran itu tidak boleh lebih dari itu," kata dia.

Hal tersebut karena pada realisasi APBD 2016 pemprov mencatatkan rekor tertinggi yakni 96 persen sebagaimana surat pertanggungjawaban (Spj).

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, turunnya APBD tersebut karena penyesuaian anggaran sesuai dengan arahan kemendagri dan hasil evaluasi realisasi APBD 2016."Postur APBD ini sudah clear, sudah disepakati bersama. Nilai APBD menjadi Rp10,3 triliun, turun dari RAPBD Rp 10,7 triliun," kata Asep.

Ia mengatakan, selain dicoretnya anggaran penyertaan modal ke PT Banten Global Development (BGD) senilai Rp100 miliar, dari hasil evaluasi Kemendagri tersebut bantuan keuangan juga mengalami rasionalisasi disesuaikan dengan kesenjangan fiskal di masing-masing daerah. Bantuan keuangan kabupaten/kota tersebut diantaranya untuk Kabupaten Lebak Rp110 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp90 miliar, Kabupaten Serang 100 miliar, Kota Cilegon Rp70 miliar, Kota Serang Rp32,5 miliar, Kota Tangerang Rp 32 miliar. Ant