Meneg BUMN Tak Mau “Ributkan” Rutinitas

NERACA

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkonsentrasi memikirkan dan mengerjakan hal yang bersifat strategis, menyusul pendelegasian 38 kewenangan kepada dewan komisaris dan dewan direksi BUMN. "Selain itu saya juga akan fokus pada perumusan kebijakan guna memajukan BUMN,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Selasa,13/12

Menurut Dahlan, dengan adanya pendelegasian itu dirinya tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan BUMN. “Saya tidak lagi disibukkan dengan hal-hal rutin tentang kepengurusan BUMN yang dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh direksi dengan baik," ucapnya

Pendelegasian dalam KEP-236/MBU/2011 pada dasarnya hanya memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada direksi, dewan komisaris ataupun dewan pengawas dalam kepengurusan BUMN. Dalam pendelegasian itu, mereka tetap terikat dan wajib melaksanakan hal-hal yang didelegasikan sesuai dengan prinsip GCG (good corporate governance) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Oleh karena itu, kata mantan Bos Grup Jawa Pos ini, guna memonitor dan mengevaluasi kewenangan yang didelegasikan, Dahlan meminta dewan komisaris dan direksi wajib melaporkan secara periodik, Januari dan Juli. "Sehingga, saya dapat mengetahui dan memantau pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan itu," tuturnya.

Pendelegasian itu juga, kata Dahlan, untuk meningkatkan peran dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas. "Sesuai dengan pengurusan perusahaan terbuka dan ketentuan pasar modal memberikan kewenangan yang lebih luas,” tambahnya.

Berdasarkan catatan, dana investasi BUMN pada 2012 mencapai Rp 49,61 triliun. Investasi dominan adalah untuk proyek infrastruktur, mulai dari pembangkit listrik hingga jalan tol. Rencana capex (capital expenditure) dan opex (operational expenditure) BUMN-BUMN pada 2012 nilainya Rp 49,61 triliun

Dalam data itu disebutkan belanja modal dan belanja operasi ini dari sembilan perusahaan negara, misalnya PT PLN, PT Angkasa Pura I dan II, PT ASPD Indonesia Ferry, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II dan III, PT Kereta Api Indonesia (PTKA), serta PT Jasa Marga Tbk.

Yang jelas PLN yang mengalokasikan belanja modal Rp 21,32 triliun atau yang terbesar. Sedangkan operator bandara, AP I dan II masing-masing mengalokasikan belanja modal Rp 3,04 triliun dan Rp 1,62 triliun. ASDP Indonesia Ferry membutuhkan capex Rp 1,75 triliun dan opex Rp 149,3 miliar guna penambahan kapal ferry.

Pelindo I, II dan II mengalokasikan investasi dengan total Rp 12,78 triliun. Investasi terbesar adalah Pelindo II guna pengembangan pelabuhan senilai Rp 7,704 triliun, plus belanja operasi Rp 2,71 triliun. PTKA sendiri membutuhkan belanja modal Rp 2,8 triliun guna perbaikan gerbong dan pembangunan rel kereta baru. Terakhir Jasa Marga, dalam upayanya terus menambah jalur bebas hambatan di 2012 setidaknya membutuhkan investasi Rp 6,06 triliun. **cahyo

Related posts