Cabut Izin Proyek Infrastruktur Mangkrak

NERACA

Jakarta----Pemerintah menegaskan siap mencabut izin perusahaan yang tidak melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur sesuai jadwal. Karena itu diperlukan keseriusan. “Sudah saatnya dari pemerintah dan swasta melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kita akan cabut izin proyeknya jika pelaksanaannya molor diselesaikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 13/12

Lebih jauh Hatta menunjukan salah proyek yang tercatat molor dalam pelaksanaan pembangunannya adalah proyek jalan tol. Padahal pembangunan proyek-proyek yang sudah "ground breaking" sejak Mei 2011 totalnya sekitar Rp461,6 triliun atau terdiri dari 91 proyek ekonomi dan infrastruktur di dalamnya. “Proyek yang sudah groundbreaking sejak Mei 2011 yang lalu itu jumlahnya sebanyak Rp 461,6 triliun,”terangnya

Menurut Hatta, proyek-proyek infrastrukttur tersebut masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tercatat MP3EI mampu menciptakan 91 proyek infrastruktur di tahun ini. Nilai proyek tersebut Rp 461,6 triliun. "Ada sekitar 91 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur," ungkapnya.

Sementara untuk pada 2012 diperkirakan terdapat 73 proyek yang akan dicanangkan dengan nilai Rp 359,1 triliun. "Yang akan groundbreaking di Januari sampai Desember yang sudah teridentifikasi dan itu akan berkembang sebesar Rp 359,1 triliun. Total proyek yang akan kita groundbreaking sebanyak 73 proyek utama. Dengan demikian, maka kita sepanjang satu tahun akan mencapai angka lebih dari Rp 1.000 triliun plus proyek-proyek infrastruktur APBN," jelasnya.

Hatta menyebutkan khusus untuk APBN terdapat anggaran Rp 20,6 triliun di 2011 yang khusus dialokasikan untuk infrastruktur. Sementara untuk tahun depan, anggaran tersebut naik menjadi Rp 36,7 triliun. Lalu pada 2013-2014 diperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp 300 triliun. "Dengan demikian kita harapkan khusus untuk pembangunan infrastruktur selama 2011-2014 totalnya Rp 363,5 triliun di luar projek-projek yang lain dan ini khusus dana APBN saja yang tentu masih memerlukan tambahan sebgian nanti akan kita dorong BUMN dan swasta," imbuhnya

Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengakui proyek pembangunan infrastruktur dalam program MP3EI masih membutuhkan dana yang cukup besar. Sementara dana dari pemerintah diindikasikan tidak akan cukup untuk membiayai proyek secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kata pemilik CT Corp ini, sekarang ini pemerintah sedang mengusahakan pemberian insentif untuk para investor swasta maupun BUMN agar masuk atau investasi dalam proyek pembangunan infrastruktur MP3EI ini. "Anggaran pemerintah tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya akan mengusulkan dalam sidang kabinet memberikan insentif menarik untuk mau memberikan investasi di infrastruktur. Nanti kan berebut dan berlomba-lomba," ujarnya.

CT menjelaskan rencana ini akan diajukan dalam sidang kabinet bersama Presiden SBY. Insentif ini, lanjutnya, bisa berbentuk insentif pajak atau sebagainya, namun untuk pastinya belum dibahas di pemerintah. "Dari KEN kita sedang kaji. Kalau sidang kabinet nenyetujui perpres atau PP itu usulan akan kita. Ini mungkin seperti insentif pajak, bisa insentif bentuk yang lain,”tandasnya

Dikatakan CT, bisa saja misalnya tanahnya dari pemerintah dan banyak variannya. Harus dikaji dulu. Kalau disetujui di sidang kabinet itu merupakan terobosan besar. Usulannya banyak dikaji dulu. Kalau sidang kabinet memutuskan iya, itu sudah terobosan luar biasa," pungkasnya. **cahyo

Related posts