NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menjalankan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang dibentuk Komisi IX. Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay berharap pelaksanaan rekomendasi tersebut dapat menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk tentang tenaga kerja asing ilegal yang banyak disorot belakangan ini.

Menurut Saleh, Panitia Kerja Pengawasan Tenaga Kerja Asing Komisi IX memberikan lima butir rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menambah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Alasannya, Komisi IX menilai penyidik yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang jumlahnya tidak lebih dari 1800 orang tidak mampu mengawasi seluruh perusahaan yang ada. Lebih-lebih, kini banyak perusahaan baru yang memperkerjakan tenaga kerja asing.

Rekomendasi kedua adalah mendesak pemerintah membentuk satuan tugas penanganan tenaga kerja asing ilegal yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, imigrasi, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sementara itu, rekomendasi ketiga adalah penerapan tindakan tegas bagi semua tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan pengerah tenaga kerja asing yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal. “Sejauh ini, Komisi IX melihat tindakan yang dijatuhkan masih lebih banyak yang bersifat administratif, belum banyak yang ditangani secara 'pro justisia',” ujar Saleh di Jakarta, Rabu (28/12).

Rekomendasi keempat adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk merevisi Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Setidaknya, kata Saleh, sebagaimana dikutip dari Antara, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan adanya kemampuan serta alih pengetahuan.

Sedangkan rekomendasi kelima, Komisi IX mendesak pemerintah agar memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek infrastruktur sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka untuk rakyat Indonesia.

Pada kesempatan lain, Anggota DPR Irghan Chairul Mahfiz mendesak Pemerintah agar bersikap transparan soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China. Menurut informasi yang dia terima, TKA dari China cukup masif, ada TKA profesional dan ada juga TKA dengan keterampilan rendah atau buruh kasar

Irghan menjelaskan, TKA profesional bekerja di Indonesia dengan memenuhi persyaratan tidak ada masalah, tapi TKA buruh kasar menjadi masalah karena masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki pekerjaan layak. Bila mencermati keberadaan TKA, khususnya dari China, menurut Irghan, ada TKA legal dan ada ilegal, tapi belum diketahui secara rinci berapa jumlahnya, karena data soal TKA berbeda-beda dari beberapa instansi terkait.

Dalam sebuah kesempatan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) tidak yakin pekerja ilegal Tiongkok "membanjiri" Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa kepada 169 negara. Ketua Umum GIPI Didien Junaedy mengatakan hampir tidak mungkin bahkan tidak realistis terkait dugaan adanya pekerja ilegal Tiongkok dalam jumlah besar masuk ke Indonesia. GIPI meyakini kebijakan bebas visa justru bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan isu bahwa Indonesia kebanjiran tenaga asing ilegal, terutama dari Tiongkok adalah fitnah yang tidak boleh dipercaya begitu saja. Ia menambahkan saat ini banyak diisukan tenaga kerja asing dari Tiongkok masuk ke Indonesia hingga jumlahnya mencapai 10 juta, bahkan 20 juta orang. Presiden menilai isu yang beredar soal tenaga kerja asing ke Indonesia tidak logis sebab upah bekerja di Indonesia yang masih rata-rata Rp1,5 juta-Rp 3 juta, sedangkan di Tiongkok di atas Rp5 juta. munib