Setelah bertahan 18 bulan lamanya, suku bunga BI Rate bergerak naik dari 6,5% ke 6,75% pada Februari 2011. Bank Indonesia beralasan, hal ini untuk mengantisipasi ekspektasi inflasi yang akan datang meninggi, sehingga langkah BI menaikkan suku bunga acuan itu agar permintaan secara agregat berkurang dan tekanan harga dapat diredam.

Padahal, studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan moneter dengan cara menaikkan suku bunga untuk kendalikan inflasi, memiliki konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Langkah seperti ini berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi. Bahkan bukannya menurunkan inflasi tetapi justeru berpotensi mendorong inflasi lanjutan. Sejak 2005, BI menerapkan kebijakan moneter inflation targeting, yaitu pengendalian inflasi yang akan datang melalui penetapan suku bunga BI Rate.

Kebijakan ini mengasumsikan bahwa inflasi secara umum lebih disebabkan tekanan permintaan secara agregat, bukan hambatan di sisi penawaran, seperti terganggunya distribusi barang dan/atau penurunan produksi di tengah kuatnya daya beli.

Kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini, inflasi kebanyakan lebih disebabkan oleh gangguan distribusi barang daripada tekanan permintaan. Seperti naiknya harga cabai yang sempat menyentuh mencapai Rp 100 ribu per kg, itu terjadi karena ulah para spekulan di tengah gangguan iklim.

Kasus klasik lainnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) premium. Sangat jarang inflasi di negeri ini disebabkan oleh tekanan permintaan. Pada 2011 ini, angka inflasi meninggi hingga 7% pada Januari. Apa penyebabnya? Kenaikan harga cabai, beras, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya yang disebabkan terganggunya distribusi barang. Bukan karena meningginya permintaan. Alasannya jelas, pertumbuhan jumlah uang beredar masih normal dan angka inflasi inti masih stabil di kisaran  4%.

Yang mengejutkan, justeru BI menaikkan suku bunga acuan ke 6,75%. Artinya, uang di sistem perekonomian disedot kembali. Ini tentu membingungkan. Ilustrasi sederhananya, belanja saja masih susah karena barang sulit didapat, lantas mengapa uang di saku kita malah disedot? Yang lucu, belum lama otoritas ekonomi negeri kita mendorong perbankan supaya menurunkan suku bunga kredit dan mendukung aktivitas perekonomian lebih kondusif.

Lho, bagaimana suku bunga kredit mau turun kalau BI rate-nya belum turun, malah beberapa bank justeru mulai menaikkan bunga KPR-nya? Mari kita menggunakan logika sederhana. Naiknya BI Rate berarti ada peningkatan biaya dana swasta, melalui kenaikan suku bunga kredit. Alih-alih mengorbankan margin keuntungannya, pihak swasta pasti akan mengalihkan kenaikan biaya dana ini kepada kenaikan harga barang produksinya ke konsumen.

Dengan demikian kenaikan BI rate bukannya menurunkan inflasi tetapi berpotensi mendorong inflasi lanjutan. Jika hal seperti itu terus berlanjut situasi ekonomi justru menjadi semakin kompleks. Pada dasarnya harga sudah naik karena gangguan distribusi.

Selanjutnya kenaikan suku bunga berdampak naiknya biaya dana yang ditransaksikan ke naiknya biaya produksi, lalu dilanjutkan ke naiknya harga barang akhir. Jadi, yang rugi bukan hanya konsumen, tapi juga produsen karena pada akhirnya belanja akan berkurang dan produksi harus disesuaikan, juga harga jualnya turun. Ini berarti, kenaikan BI Rate berhasil ‘meredam’ inflasi tetapi dengan cara mengerem habis-habisan aktivitas ekonomi dari dua sisi sekaligus: produksi dan konsumsi. Sungguh kompleks, dan tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena biayanya menjadi lebih besar.

Inflasi di Indonesia jelas umumnya masih karena hambatan di sisi distribusi barang. Dalam kondisi ini pengendalian melalui suku bunga jelas bukan obatnya. Kalaupun kebijakan suku bunga yang dipakai, dampaknya jadi tidak sehat. Artinya, problematika inflasi di negeri ini jauh lebih kompleks daripada sebatas mendorong atau mengerem permintaan. Yang paling urgen sekarang, adalah bagaimana membangun infrastruktur dan sistem distribusi yang baik demi kelancaran arus barang dan jasa.