Penerbitan Obligasi BUMN Kurangi Intervensi

NERACA

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong perusahaan milik negara untuk menerbitkan obligasi sebagai cara untuk menghindari intervensi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan korporasi. "Kami mendorong BUMN agar lebih terbuka dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (GCG), transparan dan akuntabilitas," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta,12/12/11

Menurut Dahlan, dua tujuan perusahaan menerbitkan obligasi yaitu agar tercipta tata kelola yang lebih naik, juga menjadikan manajemen lebih profesional. "Mau tidak mau tata kelola sangat terbuka, karena sebelum menerbitkan surat utang perusahaan harus terlebih dahulu dirating dan harus baik. Kemudian harus mengikuti aturan pasar modal," ujarnya.

Dikatakan Dahlan, protokol pasar modal menjadi acuan bagi setiap perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam menjalankan korporasi. "Menerbitkan obligasi juga menjadi salah satu kriteria bahwa perusahaan tersebut sudah semakin terbuka. Karena segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan kepada publik," tegasnya.

Dengan demikian diutarakan mantan Dirut PLN ini, BUMN-BUMN tersebut sedikit banyak bisa terbebas dari intervensi. "Aturan-aturan yang ditetapkan pasar modal bisa membendung perusahaan dari praktik-praktik intervensi, karena di publik sudah tumbuh persepsi, perusahaan itu sudah transparan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menuturkan dengan menerbitkan obligasi maka intervensi terhadap perusahaan semakin berkurang. "Dulu Pertamina identik sarang korupsi karena besarnya intervensi, namun sekarang sudah lebih transparan meskipun Pertamina belum menjadi perusahaan publik," ujarnya. **cahyo

Related posts