NERACA

Jakarta – Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengatakan, pihaknya berhasil melakukan optimalisasi penggunaan dana sebesar Rp1,7 triliun terkait restorasi lahan gambut di berbagai daerah Indonesia. "Kami berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran dari APBN 2016 yang dialokasikan kepada BRG sebesar Rp24 miliar," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/12).

BRG mendapatkan dana hibah senilai US$ 125 juta atau setara dengan Rp1,675 triliun  dari beberapa negara donor, seperti dari Norwegia, Inggris, Jerman, Amerika, Jepang, dan Uni Eropa, untuk periode tiga tahun dari tahun 2015 hingga 2018. "Dan kami juga mengharapkan, pada tahun 2018 mendatang dana hibah bisa kita terima lagi dari beberapa negara, seperti Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Jerman," kata Nazir.

Dana tersebut, kata Nazir, digunakan untuk beberapa aktivitas. Pertama, memberikan bantuan bibit tanaman kepada masyarakat. Kedua, digunakan untuk belanja berbagai peralatan, seperti semen, pipa untuk sumur bor, dan selang air. Dana tersebut juga dipergunakan untuk memberikan pelatihan kontraktor kepada masyarakat. Sehingga melahirkan semangat kewiraswastaan di kalangan masyarakat.

Selain itu, Nazir Foead mengatakan pihaknya terus mengembangkan inovasi dan teknologi sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut secara konsisten pada tiga provinsi di Indonesia. Pihaknya memastikan, lahan gambut di sejumlah daerah Indonesia akan tetap terjaga secara optimal dengan menggunakan teknologi canggih karya putra terbaik bangsa. “Optimistis tersebut tercipta dari berbagai upaya yang telah dipersiapkan BRG untuk membuat lahan gambut tetap terjaga basah,” ujarnya.

Alat tersebut akan dipasang untuk mengukur tinggi muka air gambut dan juga tingkat kelembapan gambut, sehingga secara berkala diperoleh data akurat tentang kondisi tinggi muka air gambut dan tingkat kelembapan gambut. Kemudian, kata dia, sebagaimana disalin dari Antara, data tersebut dikirim secara daring (online) ke pusat data BRG yang teknologinya dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Hokkaido University, Jepang.

Dia menjelaskan, data dari lahan gambut itu akan dikirim setiap jam ke pusat data BRG. “Sehingga ketika ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa dalam beberapa waktu ke depan tidak ada hujan di wilayah lahan gambut tersebut, maka kami akan segera membasahi lahan gambut tersebut. Dengan demikian, tingkat kelembapan gambut terjaga optimal," terang Nazir. Langkah selanjutnya, kata dia, BRG juga akan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk konsisten menjaga kelembapan lahan gambut tersebut.

Sementara itu, Greenpeace menyatakan transparansi data merupakan salah satu upaya yang jitu guna mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang di Indonesia. "Transparansi data adalah salah satu cara untuk mencegah kebakaran hutan terjadi atau meluas," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi.

Yuyun menjelaskan, hal tersebut karena melalui adanya transparansi data, maka berbagai pihak dapat mengetahui lokasi titik api secara jelas di suatu tempat yang lahannya terbakar. Selain itu, ujar dia, transparansi juga membuat berbagai pihak mengetahui siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kebakaran di lokasi tertentu tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah meluncurkan portal geospasial teranyar yang berfungsi sebagai basis data mengenai hutan dan sumber daya alam lain yang dimiliki Indonesia. Portal geospasial ini menggunakan platform analisis berbasis lokasi (ArccGIS) yang dikembangkan oleh penyedia teknologi pemetaan, ESRI. Platform ini mengintegrasikan data kehutanan dan lingkungan hidup yang disediakan oleh berbagai lembaga pemerintahan.

Di pihak lain, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Tito Karnavian No SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani pada 10 November 2016 lalu merupakan penegasan sikap dalam menindak kejahatan Karhutla. munib