NERACA

Jakarta - Lembaga kajian ekonomi Center Of Reform Economics (CORE) Indonesia menilai perbaikan kesejahteraan masyarakat di Tanah Air masih relatif berjalan lambat walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya mendorong ekonomi domestik. Salah satu persoalan ekonomi yang belum cukup berhasil ditangani pemerintah adalah masih tingginya angka pengangguran dan masih rendahnya kualitas penyerapan tenaga kerja.

Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2016 memang mengalami penurunan menjadi 5,61% atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,18%. Meski demikian, jumlah angkatan kerja yang masuk dalam kategori setengah pengangguran masih cukup tinggi yakni sebanyak 8,97 juta orang atau 7,6% dari penduduk yang bekerja.

Belum lagi, katanya, jumlah pekerja paruh waktu masih cukup besar yakni sebesar 23,3 juta orang atau 19,6% dari jumlah penduduk yang bekerja. Ia mengatakan penyerapan tenaga kerja tahun ini juga masih didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah. Sektor tersebut adalah sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 1,5 juta orang (42%), sektor perdagangan 1 juta orang (28%), dan sektor transportasi 0,5 juta orang (14%).

Sementara itu, sektor industri manufaktur yang selama ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi hanya menyumbang delapan persen dari total penyerapan tenaga kerja tahun ini. Tingkat kemiskinan tahun ini juga turun dari 11,22% pada Maret 2015 menjadi 10,86% pada Maret 2016. Hanya saja, tingkat penurunan tersebut masih relatif kecil karena dalam setahun, penduduk miskin hanya turun 580 ribu orang dimana penurunan di pedesaan jauh lebih lambat dibandingkan dengan penduduk miskin perkotaan.

Padahal, kata Faisal, di saat yang sama, anggaran kemiskinan mengalami peningkatan cukup tinggi dari Rp172 triliun pada 2015 menjadi Rp214 triliun pada 2016. "Ini menunjukkan bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dijalankan pemerintah masih kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan," ujarnya.  

Selain itu, meski secara total jumlah penduduk miskin berkurang, tapi tingkat kedalaman dan keparahan di golongan penduduk miskin malah meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2016 sebesar 1,94 meningkat dari September 2015 yang mencapai 1,84. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, meningkat dari 0,51 pada September 2015 menjadi 0,52 pada Maret 2016.

Hal itu pula yang membuat ketimpangan antara si miskin dan si kaya makin melebar. Kalangan eksekutif muda seperti mereka yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti permasalahan ketimpangan yang terjadi di Tanah Air. "Terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan, ada pula faktor lain yang memicu terjadinya ketimpangan sosial di dalam negeri yakni sebesar satu persen penduduk Indonesia menguasai hampir 70 persen aset negara," kata Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira.

Dia memaparkan, laporan terbaru yang dimiliki Hipmi menunjukkan satu persen orang terkaya di dalam negeri yang berjumlah 164 juta menguasai sendiri kekayaan negara yang bernilai US$1,8 triliun pada 2016. Meskipun telah terjadi pelemahan global yang mengakibatkan kerugian kepada para penduduk kaya tersebut, lanjutnya,pangsa kekayaan dari satu persen penduduk tersebut masih memiliki tren kenaikan karena mereka masih menyimpan aset kekayaan dalam jumlah warisan atau investasi.

"Ketimpangan ekonomi yang terus melebar ini akan memicu keresahan sosial karena menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya pengangguran, angka kriminalitas, kemiskinan, dan lain sebagainya," paparnya. Dia juga mengingatkan bahwa kenaikan pendapatan penduduk tingkat menengah ke atas tumbuh terlalu cepat, sementara kenaikan pendapatan masyarakat menengah tingkat ke bawah mengalami pelambatan.

Sejumlah pihak juga setuju bahwa pemerintah memerlukan kebijakan akselerasi dalam rangka mempercepat serta mengatasi persoalan ketimpangan yang dinilai masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Apalagi, kajian Bank Dunia menyatakan sekitar 1% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3% aset uang dan properti nasional. Diperkirakan pula sekitar 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% dari total kekayaan nasional. bari