Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 50 basis poin dari 6,5 % menjadi 6,0% sebagai upaya untuk terus menstimuli ekonomi di sektor riil sehingga dapat mempercepat akselarasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Kebijakan penurunan suku bunga acuan BI yang dilakukan secara moderat selain dalam rangka menstimuli ekonomi domestik juga diharapkan untuk tetap mewaspadai risiko ekonomi global yang masih berpotensi muncul di tahun 2012, mengingat kondisi Eropa yang juga belum menunjukkan perbaikan.

Kebijakan ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan,  dan mengawal efisiensi perbankan nasional menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Penurunan suku bunga acuan BI  ke titik 6,0 % ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan nasional untuk dapat bersaing dengan negara tetangga lainnya dengan suku bunga acuan yang relatif rendah seperti Malaysia (3,25%), Thailand (3,50%), Filipina (4,50%) atau Korea (3,25%).

Kebijakan BI menurunkan suku bunga acuan tentunya direspon positif oleh para pelaku usaha untuk dapat bergerak cepat baik dalam pengembangan usaha maupun ekspansi usaha. Namun penurunan suku bunga acuan BI ini tidak secara langsung direspon oleh perbankan nasional melalui penurunan selisih suku kredit terhadap deposito (spread).

Hingga saat ini, selisih suku bunga kredit dan deposito masih terlalu lebar sehingga menyisakan persoalan yang berpotensi menghambat obyektif penurunan suku bunga acuan BI yakni sebagai stimuli sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit. Idealnya penurunan suku bunga acuan BI diikuti dengan penyesuaian suku buga komersil sehingga akselarasi ekonomi di sektor riil dapat berjalan.

Lambannya respon perbankan nasional terhadap kebijakan penurunan suku bunga acuan BI mengindikasikan adanya ketidakefisienan perbankan dalam melakukan aktivitas usahanya. Hal ini ditegaskan oleh data BI yang menyebutkan tingkat rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) mencapai 87,22% atau lebih besar dari rata-rata BOPO di ASEAN sebesar 40%-60%.

Beban operasional yang terlalu besar ini tentunya akan menjadi penghambat bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga sehingga efisiensi perbankan menjadi kemutlakan bagi perbankan nasional untuk merespon kebijakan BI dan meningkatkan daya saing perbankan nasional.

Potret perbankan nasional sebenarnya cukup menggembirakan dengan tingkat ROA sebesar 3,11% (terbesar di Asia Tenggara rata-rata 1,14%) , namun persoalan tidak efisiennya kegiatan usaha perbankan telah menyandera kinerja perbankan nasional untuk dapat bergerak menuju pasar tunggal ASEAN.

Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyelaraskan kinerja perbankan dengan dukungan efisiensi perbankan sehingga pencapaian keuntungan yang diperoleh bukan hanya sebagai akibat kondusifnya fundamental makroekonomi tetapi juga imbal dari efisiensi aktivitas operasional perbankan.

Butuh intervensi pemerintah untuk mengarahkan industri perbankan agar dapat lebih efisien sehingga perbankan nasional berdaya saing dapat diwujudkan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ASEAN Single Banking Framework. Perlu mekanisme pengawasan perbankan dengan konsentrasi yang tinggi untuk dapat mengendalikan aktivitas operasional perbankan sehingga dapat lebih efisien menuju daya saing tinggi dan menghindari praktik-praktik yang berpotensi moral hazard.