Apa pun alasan dan latar belakangnya, krisis terutama disebabkan oleh salah urus perekonomian negara maupun dunia, apalagi terus dilakukannya kejahatan ekonomi oleh konglomerat ”hitam” melalui aksi suap dan korupsi. Pelaku utamya adalah negara kaya yang melanggar berbagai peraturan ekonomi, politik, sosial dan hukum di negara yang dijadikan basisnya.

Kita melihat kejahatan korporat ini tampak semakin menjadi-jadi dan sulit dicegah dan diberantas. Dan, negara-negara di berbagai belahan dunia semakin tak berdaya menghadang atau mencegahnya. Kekuatan korporasi multinasional memang selalu berjalan dan terus langgeng.

Indikasinya terlihat dari sumber kekuatan ekonominya dan kekuatan diplomasi dan lobi-lobinya. Dan, karena para elit negara yang korup, membuat kedua kekuatan itu sangat sulit dicegah. Apalagi, perekonomian global semakin dibungkus dengan semangat kapitalisme, yang terus mencengkeram di mana-mana.

Dengan kekuatan modal dan SDM yang dimiliki, mereka dengan gampang bermain di wilayah negara yang elitnya sangat korup yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, yakni demi harta dan kekuasaan. Padahal, segala aktivitas bisnis, apa pun bentuknya tidak akan berada di luar hiruk-pikuk pertarungan kekuasaan atau perebutan kursi yang sarat dengan berbagai kepentingan itu. Kepentingan elit politik sebagai pemegang kekuasaan negara, adalah langgengnya kekuasaan. Sedangkan, kepentingan korporasi dalam dunia kapitalis adalah meraup keuntungan usaha sebesar-besarnya.

Dunia sekarang sedang menghadapi kegelisahan seiring menjalarnya krisis ekonomi global. Krisis ekonomi yang bermula dari negara-negara kecil, Yunani, Portugal dan Irlandia, kemudian menjangkiti negara-negara besar seperti Italia, Spanyol dan kini AS, terasa mengkhawatirkan dunia, terutama para pemimpin negara. Karena, selain mengganggu perekonomian masyarakat, juga akan mengganggu kenyamanan kekuasaan dan keharmonisan politik di banyak negara.

Memang, krisis ekonomi kali ini awalnya disebabkan oleh gagal bayar utang negara-negara kaya yang terlilit utang untuk meningkatkan pembiayaan kesejahteraan rakyatnya. Dan, gagal bayar itu tentu mengancam dunia perbankan dan mengganggu penyebaran modal dan peredaran dana investasi di negara lainnya, mengingat penyebaran modal kini tak ada batasnya. Sehingga, krisis kali ini dikhawatirkan bukan saja dapat menyebar ke banyak negara di berbagai pelosok dunia, tetapi durasinya pun bisa jauh lebih lama dan energi kerusakan pun bisa jauh lebih dahsyat.

Sebab itu, jika praktik bisnis tanpa etika yang dilumuri korupsi dan suap menjadi kian menggila. Perusahaan-perusahaan besar yang bersifat multinasional, kian merajai dunia, sementara pemerintah tetap bersifat nasional. Maka, dikhawatirkan banyak perusahaan besar kian perkasa secara finansial dan pemerintah semakin takut melawannya. Dan, bagaimana mencegah semua kejahatan korporat yang makin menggila itu?

Kita perlu mengingatkan para petinggi negara, bahwa perlu membangun budaya usaha tanpa korupsi harus digalakkan. Dengan demikian, korupsi yang tumbuh dalam negara harus dibasmi, terutama di tingkat elite negara. Ini pun dapat berhasil jika, kedua, demokrasi substansif terus dikembangkan dalam negara. Itu agar kontrol publik terus dimaksimalkan. Pengawasan yang tajam dari publik dapat membuat siapa pun bisa malu berkorupsi. Dan, elit negara yang bersih akan sulit dilucuti dan dilumpuhkan oleh lobi politik korporasi multinasional.

Kemudian, meningkatnya semarak demokrasi, arus informasi pun kian cepat dan leluasa bergerak. Arus informasi yang cepat, leluasan bergerak, dan meluas saat ini bisa menjadi semacam disinfectant, penangkis atau pembasmi kuman. Korupsi yang marak di tempat gelap, tetapi informasi dapat meneranginya lewat e-mail dan blog serta facebook, twitter dan jejaring sosial lainnya. Semoga!