Serapan Kecil Hambat Mitigasi Krisis

NERACA

Jakarta---Bank Indonesia (BI) mengaku kecewa terhadap kinerja pemerintah terkait rendahnya penyerapan belanja fiskal. Masalahnya hal ini berdampak pada borosnya anggaran di sektor keuangan. “Kita masih memiliki potret buram di pasar domestik untuk memitigasi perlambatan ekonomi global. Hal ini terkait dengan penyerapan belanja fiskal yang lambat sehingga berjalan dengan suboptimal yang menyebabkan kapasitas tumbuh jadi terbatas," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution kepada wartawan di Jakarta, (9/12)

Lebih jauh kata mantan Dirjen Pajak, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2012 bisa mencapai 6,3%-6.7%. Karena didorong naiknya tingkat investasi dan pertumbuhan laju konsumsi domestik yang masih tinggi.

Sementara laju investasi di 2011 sebesar 7,7% diprediksi naik menjadi 9,7%-10,1% tahun depan. Konsumsi masyarakat juga diyakini masih tinggi dan berada di angka pertumbuhan rumah tangga mencapai 4,7%-5,1%. "Sementara peran pendorong fiskal, kami perkirakan masih terbatas karena target defisit fiskal yang cenderung konservatif yakni 1,5% dari PDB. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal masih dibebani faktor subsidi," tambah Darmin.

Dengan keadaan ini, Bank Sentral menghimbau kepada pemerintah untuk lebih agresif dalam menerapkan belanja fiskalnya untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomji di tahun depan. “Makanya, kita menghimbau perbankan untuk semakin efisien dengan menyalurkan kredit ke masyarakat,” tandasnya.

Bahkan Darmin mendesak perbankan lebih agresif menyalurkan kredit. Setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp 598 triliun di 2012 guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 6,7%. Masalahnya, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi fiskal terbatas dan tidak bisa diandalkan karena defisit APBN hanya jeblok untuk subsidi saja. "Dengan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,7% di 2012 memerlukan pembiayaan minimal Rp 598 triliun atau setara dengan laju pertumbuhan 26,9%,"terangnya

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menegaskan semua rekening yang mengalirkan uang negara harus mendapat izin dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. "Sekarang semua pembukaan rekening yang menyangkut keuangan negara itu dia sudah harus seizin Menkeu cq. kantor perbendahaan negara kalau di daerah dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kalau di pusat," ujarnya.

Badaruddin menegaskan kembali uang negara tidak boleh dimasukkan ke dalam rekening pribadi ataupun yang tidak terdaftar di Kementerian Keuangan. "Uang negara itu tidak boleh disimpan di rekening pribadi, kalau itu ada, itu termasuk pelanggaran," ujarnya.

Namun, lanjut Badaruddin, setelah diketahui adanya tindak korupsi, Kemenkeu tidak bisa lagi menindaklanjuti kasus tersebut. "Ada misalnya orang melakukan di akhir tahun dia uang ini hangus kalau tidak dicairkan lalu dia menarik dengan membuat rekayasa itu. terus uangnya disimpan di rekening dia. Nah itu pada saat itu itu sudah terjadi pelanggaran, itu yang sebenarnya tidak boleh," jelasnya.

Badaruddin menyatakan pihak Kemenkeu hanya bisa menindaklanjuti dengan pemblokiran rekening liar yang kebanyakan dari rekening proyek yang telah selesai. "Misalnya, satu lembaga ada suatu kegiatan di sana memerlukan penjaminan. Jadi, banyak pembukaan-pembukaan rekening untuk menampung itu banyak juga faktor-faktor," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku sudah ada 6.000 rekening liar di seluruh Kementerian/Lembaga tingkat pusat senilai Rp 7 triliun yang ditutup selama 3 tahun terakhir. **cahyo

Jakarta---Bank Indonesia (BI) mengaku kecewa terhadap kinerja pemerintah terkait rendahnya penyerapan belanja fiskal. Masalahnya hal ini berdampak pada borosnya anggaran di sektor keuangan. “Kita masih memiliki potret buram di pasar domestik untuk memitigasi perlambatan ekonomi global. Hal ini terkait dengan penyerapan belanja fiskal yang lambat sehingga berjalan dengan suboptimal yang menyebabkan kapasitas tumbuh jadi terbatas," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution kepada wartawan di Jakarta, (9/12)

Lebih jauh kata mantan Dirjen Pajak, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2012 bisa mencapai 6,3%-6.7%. Karena didorong naiknya tingkat investasi dan pertumbuhan laju konsumsi domestik yang masih tinggi.

Sementara laju investasi di 2011 sebesar 7,7% diprediksi naik menjadi 9,7%-10,1% tahun depan. Konsumsi masyarakat juga diyakini masih tinggi dan berada di angka pertumbuhan rumah tangga mencapai 4,7%-5,1%. "Sementara peran pendorong fiskal, kami perkirakan masih terbatas karena target defisit fiskal yang cenderung konservatif yakni 1,5% dari PDB. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal masih dibebani faktor subsidi," tambah Darmin.

Dengan keadaan ini, Bank Sentral menghimbau kepada pemerintah untuk lebih agresif dalam menerapkan belanja fiskalnya untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomji di tahun depan. “Makanya, kita menghimbau perbankan untuk semakin efisien dengan menyalurkan kredit ke masyarakat,” tandasnya.

Bahkan Darmin mendesak perbankan lebih agresif menyalurkan kredit. Setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp 598 triliun di 2012 guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 6,7%. Masalahnya, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi fiskal terbatas dan tidak bisa diandalkan karena defisit APBN hanya jeblok untuk subsidi saja. "Dengan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,7% di 2012 memerlukan pembiayaan minimal Rp 598 triliun atau setara dengan laju pertumbuhan 26,9%,"terangnya

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menegaskan semua rekening yang mengalirkan uang negara harus mendapat izin dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. "Sekarang semua pembukaan rekening yang menyangkut keuangan negara itu dia sudah harus seizin Menkeu cq. kantor perbendahaan negara kalau di daerah dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kalau di pusat," ujarnya.

Badaruddin menegaskan kembali uang negara tidak boleh dimasukkan ke dalam rekening pribadi ataupun yang tidak terdaftar di Kementerian Keuangan. "Uang negara itu tidak boleh disimpan di rekening pribadi, kalau itu ada, itu termasuk pelanggaran," ujarnya.

Namun, lanjut Badaruddin, setelah diketahui adanya tindak korupsi, Kemenkeu tidak bisa lagi menindaklanjuti kasus tersebut. "Ada misalnya orang melakukan di akhir tahun dia uang ini hangus kalau tidak dicairkan lalu dia menarik dengan membuat rekayasa itu. terus uangnya disimpan di rekening dia. Nah itu pada saat itu itu sudah terjadi pelanggaran, itu yang sebenarnya tidak boleh," jelasnya.

Badaruddin menyatakan pihak Kemenkeu hanya bisa menindaklanjuti dengan pemblokiran rekening liar yang kebanyakan dari rekening proyek yang telah selesai. "Misalnya, satu lembaga ada suatu kegiatan di sana memerlukan penjaminan. Jadi, banyak pembukaan-pembukaan rekening untuk menampung itu banyak juga faktor-faktor," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku sudah ada 6.000 rekening liar di seluruh Kementerian/Lembaga tingkat pusat senilai Rp 7 triliun yang ditutup selama 3 tahun terakhir. **cahyo

Related posts