Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6%, namun membutuhkan dana yang besar untuk menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri. Sementara Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyiapkan empat skenario untuk mencapai pertumbuhan di atas 5,1% pada tahun depan.

NERACA

Menurut JK, saat ini pertumbuhan ekonomi 5% menjadi yang paling realistis. Namun bisa saja ekonomi Indonesia didorong tumbuh hingga 6% jika ada aliran dana yang masuk, salah satunya melalui opsi utang.

"Kalau kita fokus masalah ekonomi, kita tidak optimis benar, tapi jangan pesimis benar. Target pertumbuhan 5% angka yang sangat realistis. Kita bisa menulisnya 6%, tapi kita harus tambah utang, artinya membayar utangnya juga berat," tutur Wapres dalam “Breakfast Meeting” bertema “Masa Depan Ekonomi Indonesia” di  Jakarta, Kamis (8/12).

JK mengatakan, jika Indonesia terus menambah utang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, nantinya akan semakin berat saat jatuh tempo. Namun utang bisa dilakukan demi meningkatkan produktivitas, "Tapi apapun, makin tinggi, makin membayarnya makin mahal di kemudian hari. Tapi untuk kepentingan yang produktif tidak apa-apa,"‎ ujarnya.

Sementara dari sisi defisit anggaran, menurut Wapres, sebenarnya Indonesia masih berada pada level yang aman. Saat ini defisit anggaran Indonesia tercatat 2,14%, sedangkan Malaysia telah mencapai 10%.

"Kita tidak ingin menutupi persoalan, bahwa menambah utang di Rp 1.000 triliun itu fakta yang terpaksa kita capai. Tapi kita masih lumayan, Malaysia defisitnya 10%, kita masih di bawah 3%,  ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas sekarang mempersiapkan empat skenario agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 di atas perkiraan yang sudah ditetapkan dalam APBN yaitu 5,1%.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, skenario tersebut didasarkan pada penyerapan anggaran belanja pemerintah pada 2017. Pertama, yaitu realisasi belanja investasi pemerintah hanya 85% dan pola penyerapan belanja infrastruktur 60% di akhir tahun.‎ Dengan skenario ini maka pertumbuhan ekonomi akan sesuai baseline.

"Skenario kedua, ada perbaikan, pola penyerapannya rata di setiap kuartal, namun realisasi belanja investasinya sama, hanya 85%, itu bisa tambah 0,14% dari baseline,"‎ ujarnya di Jakarta, kemarin.

Adapun skenario ketiga, pemerintah berharap belanja dan penyerapan anggaran pemerintah lebih baik, yaitu realisasi belanja infrastruktur 100% dan penyerapan menumpuk di akhir tahun. Dengan skenario ini, maka pertambahan pertumbuhan ekonomi bisa 0,47%.

Sedangkan skenario keempat, dengan pola penyerapan belanja infrastruktur merata di setiap kuartal ditambah dengan tingkat realisasi anggaran 100%, maka pertumbuhan ekonomi bisa bertambah 0,62%.  "Angka 0,62 itu besar lho, karena kita butuh pertumbuhan ekonomi sekecil apapun, untuk itu peluang apa yang bisa kita lakukan harus dimanfaatkan sebaik mungkin," ujarnya.

Terkait dengan studi jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bappenas sedang menyiapkan studi itu untuk rentang waktu 2016 hingga 2045. Studi tersebut menyebutkan Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2034. Salah satu penilaiannya adalah lewat pendapatan masyarakat. Saat ini, pendapatan masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi.

"Jadi tidak hanya keluar dari middle income trap, jadi pada 2034 Indonesia masuk ke negara berpendapatan tinggi," ujarnya.

Bambang mengatakan, tingkat pendapatan masyarakat Indonesia akan bisa dikategorikan beberapa negara maju layaknya Jepang, Korea Selatan dan yang lainnya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata setiap tahun 6,4%.

Untuk mencapai pertumbuhan ekono‎mi dengan angka tersebut, menurut dia, yang menjadi faktor kunci adalah tingkat investasi. Sebagai negara berkembang, investasi dari swasta menjadi satu hal penting. "Pokoknya kunci pertumbuhan ekonomi itu di investasi, kalau investasi sedikit menurun akan sangat berdampak ke pertambahan ekonomi, begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Trump Effect

Selain masalah pertumbuhan ekonomi, Wapres juga meminta semua pihak jangan terlalu mengkhawatirkan dampak dari kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump (Trump Effect).

Walau dianggap pasti akan ada pengaruhnya, yang terpenting adalah pembenahan perekonomian dalam negeri harus menjadi prioritas, dibanding mengurusi apa yang terjadi di Amerika Serikat. “Ketidakpastian (ekonomi global) memang terjadi. Tapi jangan juga terlalu berlebihan meresponnya. Bahwa kita selalu mengatakan, ada dua faktor yang memengaruhi ekonomi kita yaitu faktor luar dan faktor kita sendiri,” ujarnya.

Menurut JK, kondisi yang terjadi di luar negeri memang bisa berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Ada Trump Effect, ada juga kasus Brexit di Uni Eropa. Bahkan, katanya, memang akan berdampak ke perekonomian China, Timur Tengah, dan efek kenaikan harga minyak ke batubara dan negara lain-lain.

“Memang, dan kita pasti akan kena efek-efeknya. Itu tak bisa dihindari,” ujarnya.

Namun demikian, Wapres meminta agar semua pihak jangan terlalu pesimis atau hanya memikirkan negara orang. “Marilah pikirkan internal kita. Karena mau eksternal jadi baik, atau kalau domestik anjlok) kita juga tidak bisa apa-apa. Soal Trump contohnya, apakah dia akan proteksionis? Saya kira tidak, tidak mungkin itu,” tutur  dia.

Apalagi memang, barang-barang di AS itu, sekitar 90% barang di pusat perbelanjaan itu dari China, Indonesia, Banglades, Vietnam, dan Mexico. “Sehingga dalam konteks itu, tidak mungkin juga Trump akan menerapkan kebijakan proteksionisme dengan memajaki barang-barang dari China. Kalau begitu, daya beli di sana akan menurun dan jatuh miskin. Bisa berontaklah rakyat AS,” ujarnya.

Jadi, menurut Wapres, apa-apa yang disampaikan Trump saat kampanye tak semua juga akan diterapkan oleh yang bersangkutan. Bahkan untuk memastikan itu, JK bertanya langsung ke mantan Presiden Barrack Obama.

“Saya tanya ke Obama dia malah ketawa. Katanya, pada akhirnya Trump akan pragmatis. Bahkan hanya di bawah 50% akan menjalankan apa yang dikampanyekannya dulu. Sama juga waktu saya kampanye, begitu juga (tak jalankan semuanya),” ujar JK.

Menurut dia, Indonesia punya kekuatan yang tak harus bergantung terhadap perekonomian global. Salah satunya, penduduk itu menjadi kekuatan utama. “Jadi, kekuatan demografi, produktivitas dan konsumsi kita. Tapi kalau mau genjot konsumsi, maka memang harus ditingkatkan pendapatannya,” tandasnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini ‎mengatakan, pemerintah harus berjuang keras untuk meraih target pertumbuhan tersebut. Menurut dia, pemerintah mesti menentukan motor pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalau menurut CORE sulit mencapai ‎lebih 5,2% atau 5,3%.  Kita lihat harus mencari yang men-drive (pertumbuhan ekonomi) di semester dua ini. Kalau kemudian create sesuatu apakah dari sisi konsumsi apakah investasi. Pemerintah masih punya waktu lima bulan untuk meyakinkan paling tidak 5,1% tercapai," ujarnya beberapa waktu lalu.

Hendri mengatakan, sejak awal target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah memang terlalu tinggi. Oleh karena itu, target tersebut perlu dikoreksi sehingga menimbulkan kepercayaan pada anggaran pemerintah.

"Memang bukan hal yang mudah. Pertama target terlalu besar dan short fall terjadi. Sekarang yang kita perlukan adalah mengoreksi RAPBN 2017. Memotong depan belakang, jauh lebih mudah memotong di depan. Sehingga take over optimistic dalam penerimaan pajak," ujarnya. ‎

‎Dalam APBN-P 2016 dipatok pertumbuhan ekonomi di level 5,2%. Namun pemerintah sendiri memproyeksikan terjadi short fall (kekurangan) penerimaan pajak Rp 219 triliun di APBN-P, sehingga perlu penghematan Rp 133 triliun. bari/mohar/fba