NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan main untuk pelaku financial technology (fintech). Aturan tersebut dilakukan lantaran banyaknya perusahaan perusahaan fintech mulai marak dan berkembang sehingga perlu diatur agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan. Meski tengah digodok oleh OJK, Menteri Komunikasi Informasi Rudiantara mengingatkan kepada industri perbankan dan perusahaan fintech untuk tidak berebut nasabah.

Menurut Rudiantara, hal itu penting dijaga mengingat masyarakat telah banyak yang melirik pinjam meminjam uang melalui perusahaan Fintech dengan skema Peer to Peer Lending. "Kita harus mengesampingkan egois sektoral, kita harus bagi-bagi lah. Jangan berebut kue (nasabah),"ujar Rudiantara, di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Rudiantara, perbankan harus dapat mengembangkan kapasitas teknologi informasi-nya, sehingga dapat memberikan layanan lebih baik dan menyeluruh kepada nasabah. Apalagi saat ini masyarakat lebih memilih kemudahan dalam mengajukan kredit dibandingkan suku bunga.

Saat ini perusahaan Fintech banyak yang memberikan kredit melalui skema Peer to Peer Lending yang berlangsung secara online pada website perusahaan pinjaman P2P. Peer to Peer Lending merupakan praktik pinjam meminjam uang antarindividu yang tidak berhubungan, tanpa melalui perantara keuangan tradisional seperti bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya.

Rudiantara menambahkan, ia menilai sektor IT ke depannya harus menjadi pimpinan di Indonesia. Sebab, pasar keuangan sangat bergejolak dibandingkan sektor IT di Indonesia. "Kemkominfo sedang bekerja bagaimana Fintech berkembang dan jangan menjadi musuh bank. Bagaimana kita mempromosikan kue ini bersama-sama, agar mendapatkan kue terbesar," tutur Rudiantara.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan melalui pengembangan Fintech dan regulasinya, Indonesia diharapkan mampu bersaing di tengah era globalisasi teknologi keuangan. "Jadi artinya masyarakat yang menggunakan uang cash itu lebih sedikit. Kalau dulu kan orang kemana-mana bawa cash, sedangkan dalam beberapa tahun ini kan orang pakai kartu atau makin sedikit yang bertransaksi pakai cash. Sehingga mungkin kalau dari segi teknologi informasi, banyak sudah sektor keuangan itu yang menggunakan fintech. Ini yang saya pikir akan meningkatkan efisiensi di sektor perbankan," katanya.

Meskipun pengembangan digital teknologi di sektor perbankan itu tidak murah, namun Heru berpendapat lain. Dia yakin jika masyarakat seluruh Indonesia antusias dengan langkah pemerintah dan BI mengembangkan Fintech hingga ke pelosok negeri, tidak akan menimbulkan cost yang besar. "Memang, pengembangan teknologi itu kan tidak murah ya, tapi kalau yang menggunakan banyak, dan pemerintah bisa memaksimalkan hingga ke pedalaman Indonesia, itu jadinya tidak lagi mahal. Karena penggunanya banyak, dan mereka tau ini praktis. Ini yang harus kita dorong agar pemanfaatan teknologi ini menjadi hal yang umum," kata dia.

Bahkan, Heru memperkirakan, hingga tahun 2018, finansial teknologi di sektor perbankan bisa tumbuh sampai double digit, sedangkan untuk 2017, diperkirakan akan tumbuh sekitar 8 persen. Sebelumnya, Ekonom Permata Bank Josua Pardede juga mendukung langkah pemerintah dan BI untuk pengembangan Fintech di dalam negeri. Josua lebih melihat, pengembangan ini bisa lebih meminimalisir fraud dan cyber crime di sektor perbankan. "Dengan pengembangan Fintech ini, kemungkinan praktik-praktik fraud dan cyber crime di sektor perbankan akan turun drastis. Sehingga ini memang harus didukung, khususnya dengan teknologi yang memadai juga," kata dia.

Josua juga mengungkapkan, saat ini memang waktunya Indonesia untuk berkembang lebih jauh di fintech agar tak tertinggal dengan negara Asean yang sudah terlebih dahulu mengembangkan teknologi finansial. "Jika dibandingkan dengan perbankan Asean pun sekarang kita kurang bersaing. Makannya dengan pemanfaatan fintech di sektor perbankan ini bisa menciptkan efisiensi khususnya bagaimana pemanfaatan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi perbankan dan keuangan," kata dia.

Melihat untuk ke depannya, menurutnya, Indonesia pasti akan berkembang pesat di sektor teknologi informasi. Khusunya sekarang jika dilihat, dunia perbankan membutuhkan cost cukup besar untuk mendirikan ATM atau membangun cabang di daerah. Langkah ini, lanjutnya, sejalan dengan komitmen BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong branchless banking di Indonesia hingga ke wilayah-wilayah kecil Indonesia dan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dari kota hingga ke desa.