NERACA

Yogyakarta---Hingga saat ini tak ada satupun partai yang mendata harta kekayaan para –kadernya, termasuk kader yang menjabat di pemerintahan,legislatif,BUMN.  "Akibatnya, partai tak mengetahu lonjakan kekayaan para kadernya akibat perilaku koruptif yang mereka lakukan," ujar Wakil Ketua MPR,Ahmad Farhan Hamid dalam acara press gathering MPR dengan wartawan parlemen di Yogyakarta,Minggu.  

Menurut Farhan, hal ini penting bagi kredilitas partai poitik. " Kalau dari awal kekayaan partai terdata kekayaannya maka  akan bisa dilacak dan  akuntabilitas para kader itu tentunya memang benar-benar bisa diandalkan," tambahnya.

Lebih jauh kata Farhan, orientasi menghasilkan uang untuk masuk parpol pun bisa diubah dengan menjadi orientasi pada ideologi perjuangan untuk rakyat. “Parpol baru benar-benar dianggap mempersiapkan diri kadernya menjadi pemimpin bangsa dan mengabdi  bukan hanya cari uang seperti yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Penampilan perlente dan lonjakan kekayaan dalam waktu singkat seperti itu,  tambah Farhan,  jamak ditemui di kalangan anggota DPR. Sehingga anggota DPR yang melonjak hartanya dalam waktu singkat, misalnya kenaikan kekayaan Rp 1 miliar setiap tahun sudah tak wajar. Alasannya, karena dari sisi gaji tidak mungkin anggota DPR dalam setahun mengumpulkan Rp 1 miliar dari gaji. "Saat ini kalau anggota DPR kekayaannya melonjak lebih dari Rp 1 miliar dalam setahun, kalau dia bukan pengusaha, pasti itu tidak wajar," ucap Farhan.

Sedangkan Wakil Ketua MPR dari unsur DPR, Hajriyanto Y Thohari, mengatakan  saat ini ternyata kaderisasi koruptor berjalan baik. Ini ada fenomena kekayaan PNS muda yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. "Dulu kan politisi muda, sekarang diikuti PNS-PNS muda. Artinya pemberantasan korupsi oleh KPK tak sebanding dengan kaderisasi koruptor," tegasnya lagi.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat,para kader politik banyak yang tidak bisa memberi contoh baik. "Tujuan masuk parpol sudah disorientasi. Partai sudah dikasih kekuasaan luar biasa,tapi motivasi orangnya cuma uang," jelasnya.

DPR dan anggota-anggotanya seharusnya, menurut Martin,  jangan menjadikan materialisme dan hedonisme sebagai ideologi baru anggota-anggota DPR. “Saat ini kondisinya wakil rakya justru menjadi contoh penerapan ideologi baru hedonisme dan materialisme,"tegasnya.

Anggota MPR lainnya Erik Satria dari Fraksi Partai Hanura mengkritik ulah para politisi yang berani membayar kontrak miliaran rupiah kepada konsultan untuk bisa mendapatkan kekuasaan dan jabatan. "Ini realitas politik dan realitas kapital yang harus dibenahi,. Jangankan untuk mempresepsikan persepsikan Pancasila yang masih kosong, kadang agama saja yang jelas semuanya dipersepkan macam-macam,” pungkasnya. **cahyo