KOTA SUKABUMI 

Pansus RAPBD 2017 Singgung Penurunan PAD

NERACA

Sukabumi - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi tahun anggaran 2017 mengaku, jika perjalanan pembahasan RAPBD tidak perlu penajaman. Pasalnya, ketika mulai pembahasan sudah nyambung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran.

Meski demikian, pansus mengaku jika dalam pembahasan tersebut masih ada yang tidak terkejar khususnya berkaitan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru."Cuma saat ini tinggal mengalokasikan bantuan gubernur (bangub) yang belum masuk. Masalah lainya mengenai adanya SOTK baru, karena kita juga harus tahu berapa estimasi anggaran yang diperlukan untuk SOTK yang baru nanti," ujar Ketua Pansus RAPBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2017 Faisal Anwar Bagindo kepada Neraca, kemarin.

Faisal juga mengaku jika APBD tahun 2017 ini mengalami penurunan, khususnya dalam sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang turunnya mencapai sekitar Rp15.705.537.869,00. dimana tahun anggaran 2017 PAD sebesar Rp323.873.251.431,00, sedangkan di tahun anggaran 2016 sebesar Rp393.578.789.300,00."Ini yang perlu di genjot oleh pemerintah daerah untuk menggenjot PAD kedepannya," kata Faisal.

Bahkan, lanjut Faisal, kawan-lawan di badan anggaran berencana akan membuat pansus atau panja (panitia kerja) tentang PAD, hal itu dilakukan untuk menggali potensi pendapatan. Selain itu juga, mengacu terhadap adanya laporan dari BPK, bahwa Pemkot Sukabumi mengalami kerugian potensi dari PAD yang jumlahnya cukup bagus. Apalagi, tambah Faisal di tahun-tahun sebelumnya dewan juga berharap untuk meningkatkan PAD, namun kenyataanya di tahun 2017 juga PAD masih menurun."Jadi itu yang mendorong kita untuk membuat pansus atau panja PAD," tandas Faisal.

Padahal lanjut Faisal, banyak yang masih perlu digali dalm sektor pendapatan, diantaranya sektor pajak termasuk parkir. Selama ini pajak parkir hanya memberikan kontribusi sekitar 75 juta pertahun . Kalu bicara satu titik saja, angka tersebut sudah bisa tertutup. Sementara yang dimiliki oleh pemda ada beberap titik pajak parkir."Itu kan sangat tidak masuk akal. Padahal potensinya ada, tinggal bagaimana skema nya lebih teliti, efesien dan efektif. Termasuk juga pajak restoran," beber Faisal.

Faisal juga mengungkapkan, selain berencana akan membentuk pansus PAD, juga dalam pembahasan APBD tahun berikutnya diusahakan  dibahas oleh komisi, sehingga kedua belah pihak bisa saling jemput bola."Jadi ketika masuk di bulan Pebruari  pemerintah harus membuat perencaanaan, yang tembusanya pihak dewan dikasih tahu, setelah itu nantinya masuk ke Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kemudian muncul di rencana acuan kerja (RKA), kemudian dilempar ke komisi-komisi setelah itu finalnya di pansus. Langkah itu akan lebih tajam dalam pembahasan APBD," pungkas Faisal. Arya