Financial Inclusion Entaskan Kemiskinan

Bank Indonesia (BI) setahun lalu meluncurkan program National Strategy Financial Inclusion (NSFI), yaitu program strategi nasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Tujuan kebijakan itu adalah untuk meniadakan hambatan akses masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan, sekaligus sebagai upaya mendukung program pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun sebagai landasan kebijakan tersebut, kondisi saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang memang belum tersentuh jasa pelayanan keuangan dan perbankan. Seperti terungkap data Bank Dunia (2009), sekitar 32% dari masyarakat Indonesia atau 76 juta penduduk masih dalam kondisi financially excluded, yaitu belum tersentuh jasa sector keuangan yang mendasar seperti bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya.

Tidak hanya itu. Sekitar 70% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal, hampir 53 juta masyarakat miskin bekerja di sektor yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan penggangguran dan mengurangi kemiskinan, karena 99,9% pelaku usaha di Indonesia umumnya UMKM.

Jadi munculnya program financial inclusion, diharapkan akan semakin banyak penduduk Indonesia hingga ke seluruh pelosok negeri ini dapat terlayani oleh jasa keuangan dan perbankan. Sehingga pada gilirannya, rakyat kecil hingga ke pedesaan dapat menikmati peluang berinvestasi pada kegiatan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan distribusi pendapatan, dan mengurangi angka kemiskinan.

Lantas bagaimana program financial inclusion bisa mencapai sukses? Hal ini tentu tergantung keberadaan bank pembayaran dan sistem pembayaran yang dikembangkan di Indonesia. Contoh kasus di Inggris misalnya, yang gagal dalam membangun sistem keuangan yang bersifat financial inclusion. Ini disebabkan karena memang sistem pembayaran dan sistem ekonomi yang dianut negara itu tidak prorakyat kecil, sejak era liberalisasi perekonomian yang dikembangkan oleh PM Margareth Thatcher.

Lain halnya dengan kondisi China, yang mengembangkan perekonomian berbasis sosialisme. Negara Panda itu berhasil membangun perekonomiannya dengan dukungan sistem pembayaran berbasis bank payment hingga tingkat pedesaan.

Semenjak era Deng Xiopoing hingga saat ini peran bank pembayaran sangat vital dalam memobilisasi perekonomian pedesaan negeri itu. Bahkan ketika bencana alam terjadi beberapa waktu yang lalu, pemerintah Tiongkok menggunakan mekanisme bank pembayaran untuk memompa kembali perekonomian yang sempat lumpuh akibat bencana alam tersebut.

Karena itu, Indonesia sebaiknya perlu mencontoh sistem pembayaran di China yang pro rakyat kecil. Semua perangkat sistem pembayaran, baik lunak maupun keras, benar-benar tertuju pada upaya perluasan daya jangkau sistem perbankan hingga ke desa-desa. Apalagi pemerintah China juga tengah mempersiapkan mata uang mereka menjadi mata uang dunia. Belum lagi cadangan devisa mereka yang juga sangat besar saat ini tentu mendukung program financial inclusion.

Dari gambaran itu, semakin membuktikan bahwa sistem pembayaran yang pro terhadap rakyat kecil lebih bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi. Jadi, peran dan fungsi bank dalam sistem pembayaran di lingkup perekonomian rakyat kecil terbukti sangat vital. Kesenjangan antara tabungan dan investasi juga dapat dihindari, jika perekonomian nasional mampu memobilisasi sumber daya masyarakat miskin melalui sistem pembayaran berbasis bank payment. Nah, inilah esensi pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses rakyat kecil terhadap produk tabungan perbankan.

Related posts